DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3.Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi terhadap Pemerintahan Nagari. t 2 10. li. 12. 13. 14. 15. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dam/atau hak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. 6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 8. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variabel yang telah ditetapkan. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADN yang akan diterima oleh setiap Nagari secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADN yang dibagi dengan jumlah Nagari secara Kabupaten. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari setiap Kabupaten. Alokasi Kinerja Nagari yang selanjutnya disebut AKN adalah alokasi yang diterima Nagari dengan kinerja terbaik. Indeks Kesulitan Geografis Nagari yang selanjutnya disebut IKG Nagari adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Nagari berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. t 3
16.Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
17.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.Sebagai pedoman bagi Pemerintahan Nagari untuk proses penganggaran pada APB Nagari dalam meningkatkan kapasitas keuangan Nagari guna percepatan pembangunan Nagari, dan Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan APB Nagari. b.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADN adalah :

a.mendanai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, d. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Nagari dan pemberdayaan masyarakat, e. t meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosia dan ekonomi masyarakat, 1. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan Nagari dan masyarakat Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari, k. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Nagari, 1 ki 4 . meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,m. . meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan Nagari, meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat, dan meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran ADN adalah : a. b. sasaran lokasi ADN adalah seluruh Nagari di dilingkungan Pemerintah Daerah: dan sasaran penggunaan ADN adalah untuk mendanai penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, tunjangan Bamus serta penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari, pemberian tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, operasional pemerintah Nagari, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 5

Prinsip ADN adalah :

a.ADN dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali: keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga masyarakat Nagari tanpa ada pembedaan, pengelolaan ADN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Nagari dalam APB Nagari, kegiatan yang didanai oleh ADN direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Nagari dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari, dan pengelolaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran t n o. b. d. e. 5s

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ADN

Pasal 7

(1)Pengalokasian dan pembagian ADN ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasarkan Formula dan AKN.
(2)Besaran Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 6046 (enam puluh perseratus) dari jumlah ADN Daerah dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari, dan b.jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari, yang dibagi secara merata kepada seluruh Nagari.
(3)Besaran Pagu Alokasi Berdasarkan Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 40x» (empat puluh perseratus) dari jumlah ADN Kabupaten, dengan mempertimbangkan :
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari, dan b.jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari, yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Nagari berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
  1. 1.jumlah penduduk dengan bobot 4545 (empat puluh lima perseratus),
  2. 2.jumlah penduduk miskin dengan bobot 396 (tiga perseratus):
  3. 3.luas wilayah dengan bobot 51,754 (lima puluh satu koma tujuh lima perseratus),
  4. 4.Indeks Kesulitan Geografis Nagari dengan bobot 0,2596 (nol koma dua puluh lima perseratus).
  5. 5.Besaran AKN diberikan kepada Nagari berdasarkan penilaian atas kinerja Nagari dibagi secara proposional sesuai penetapan penilaian.
(4)Pengalokasian dan pembagian ADN dihitung berdasarkan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 8

(1)Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN
(2)Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
(3)Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan : 3 6 .Tahap I bulan Januari s/d Maret dengan mekanisme penyalurana. perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADN masing-masing Nagari di kurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan, .Tahap II bulan April s/d Juni dengan mekanisme penyaluranb. perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADN masing-masing Nagari di kurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan, . Tahap III bulan Juli s/d September dengan mekanisme penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADN masing-masing Nagari di kurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan: .Tahap IV bulan Oktober s/d Desember dengan mekanismed. penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADN masing- masing Nagari di kurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan,
(4)Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diakumulasikan setiap tahapnya.
(5)Besaran pengurangan kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tagihan BPJS Kesehatan setiap bulannya.
(1)
(2)
(3)

Pasal 9

Persyaratan penyaluran ADN untuk tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a sebagai berikut : a. b. Cc. h. 1 permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari, peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun berkenaan, laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dana transfer atas jumlah dana transfer Nagari tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi transfer Dana Desa dari RKUN ke RKN pertahap dan penyerapan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, foto copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang pengangkatan Wali Nagari, foto copy Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Perangkat Nagari, foto copy nomor rekening koran Kas Nagari tahun anggaran berkenaan: dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. d. e. f g Persyaratan penyaluran ADN untuk tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b sebagai berikut : a. b. C. d. permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari, laporan realisasi pelaksanaan ADN tahap sebelumnya minimal 90Y0 yang telah disalurkan dar RKUD ke RKN tahun berkenaan, foto copy nomor rekening koran Kas Nagari, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Persyaratan penyaluran ADN untuk tahap III sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf c sebagai berikut : t 7

a.permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari,
b.laporan realisasi pelaksanaan ADN Semester I minimal 90” yang telah disalurkan dari RKUD ke RKN tahun berkenaan,
c.foto copy nomor rekening koran Kas Nagari, dan
d.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(4)Persyaratan penyaluran ADN untuk tahap IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf d sebagai berikut :
1. a.permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari,
2. b.laporan realisasi pelaksanaan ADN minimal 906 dari akumulasi ADN yang telah disalurkan dari RKUD ke RKN tahun berkenaan,
3. c.Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun berkenaan,
4. d.foto copy nomor rekening koran Kas Nagari, dan
5. e.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .
(5)Pengajuan persyaratan penyaluran ADN masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dibulan pertama setiap tahapan pada triwulan berkenaan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(6)Format permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari, laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, laporan realisasi penyerapan dan transfer ADN sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 10

(1)Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Nagari yang dinilai dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan ADN sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bupati berhak memberikan sanksi kepada Nagari yang tidak memenuhi ketentuan asas pengelolaan keuangan Nagari dan pengelolaan ADN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bupati berhak dan dapat mengurangi jumlah ADN pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADN bagi Nagari yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADN secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
(4)Pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan Nagari dan penyimpangan penggunaan ADN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 5 MAfet 2025 UPATI LIM/A-PULUH KOTA, | C SA I LABEM Blank ass 5 Margt 2015 OS ETARIS DASI Las MIN LIA PULUH KL cdi PENA OLAU "DAERAH KABUPATEN NULL 2016 0. . MN La) Kg 5 " . Da L - Pa 9 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI Rumus Perhitungan Besaran Pengalokasian dan pembagian ADN sebagai berikut :

(1)Besaran ADN yang diterima oleh masing-masing Nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Xx - Nama Nagari. ADNx - Alokasi Dana Desa/Nagari untuk Nagari x. ADx - Alokasi Dasar yang diterima Nagari x. AFx - Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Nagari x. AKNx z Alokasi Kinerja Nagari yang diterima Nagari x
(2)Besaran ADx dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini : ADN —- Alokasi Dana Desa/Nagari Total dari Kabupaten/APBD. ADx - Alokasi Dasar yang diterima Nagari x. Siltap - Penghasilan Tetap/Gaji Wali Nagari t Perangkat Nagari serta Tunjangan Bamus. n - Jumlah Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota.
(3)Besarnya AFx setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
1. a.Alokasi berdasar Formula untuk setiap Nagari - (Alokasi Dana Desa/Nagari Kabupaten -— Siltap-AKNx) x 40Y6 ((45Yo x rasio jumlah penduduk t 3Y6 x rasio jumlah penduduk miskin # 51,75Y9 X rasio luas wilayah # 0,25Y6 X rasio Indeks Kesulitan Geografis))
2. b.Perhitungan Rasio dan Bobot Bagian Alokasi Berdasarkan Formula (AF) setiap Nagari adalah sebagai berikut : a) Rasio jumlah penduduk (Rasio JP), dengan rumus : 1 ADNx -ADx t AFx # SILTAP WN,PERANGKAT & TUNJANGAN BAMUS # AKNx (ADN — SILTAP-AKNx) X 6076 AD x - n 10 BBobot Jumlah Penduduk Nagari ( Bobot JPx), dengan rumus : Bobot JPx - 45x X Rasio JP. b) Rasio jumlah Penduduk Miskin (Rasio JPM), dengan rumus : Bobot jumlah penduduk miskin Nagari ( Bobot JPMx), dengan rumus : Bobot JPMx - 356 X Rasio JPM. c) Rasio luas wilayah (Rasio LW), dengan rumus : Bobot Luas Wilayah (Bobot LW), dengan rumus : Bobot LW - S51,75# X Rasio LW. d) Rasio IKG, dengan rumus : Bobot IKG Nagari , dengan rumus : Bobot Jumlah IKG Kabupaten- 0,256 X Rasio IKG. d) Total bobot setiap Nagari, dengan rumus : Total Bobotx - Bobot JP # Bobot JP tBobot LW # Bobot IKG. e) Alokasi berdasarkan Formula setiap Nagari, dengan rumus : Alokasi Formula Nagari (AFx) - Total Bobotx X Pagu Alokasi Berdasarkan Formula. al BUPATI LIMA PULUH KOTA, | C sa (F8 k) 11 Rasio Jumlah Penduduk Nagari Jumlah - Penduduk Total Penduduk Nagari di Kabupaten Rasi Jumlah Jumlah Penduduk Miskin Nagari Penduduk |“ Miskin Total Penduduk Miskin di Kabupaten Rasio LW Luas Wilayah Nagari Total Luas Wilayah Nagari di Kabupaten Rasio IKG IKG Nagari Total IKG di Kabupaten LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
3. l.Format Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa/Nagari PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN , 20 Nomor : Kepada Yth. : Lampiran : 1 (satu) rangkap Bupati Lima Puluh Kota Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi C/g. PPKD Dana Desa/Nagari Tahap... di- Sarilamak Dengan hormat, Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami mohon kepada Bapak agar dapat menyalurkan Alokasi Dana Desa/Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai ketantuan. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan sebagai berikut : 1) Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024. 2) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari Tahun Anggaran 2023. 3) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Nagari Tahun Anggaran 2023. 4) Laporan Realisasi Transfer Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dan Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya. 5) Fotocopy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan Wali Nagari. 6) Fotocopy Keputusan Wali Nagari tentang Perangkat Nagari. 7) Fotocopy rekening Koran Kas Nagari. Alokasi Dana Desa/Nagari tersebut untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Nagari dengan Nomor Rekening Demikian Permohonan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas persetujuan dan pertimbangannya di ucapkan terima kasih. WALI NAGARI t 12 Il. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN Wali Nagari 13 LEBIH/ KODE URAIAN AN AN BEA KURANG (Rp) 1 2 3 4 5
  1. 1.PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Nagari l.1.x Hasil Usaha Nagari 1.1.x Hasil Asset Nagari l.l.dst | Dst. 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.x Dana Desa 1.2.x Alokasi Dana Desa 1.2.x Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 1.2.x Bantuan Keuangan 1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah. 1.3.x Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah JUMLAH PENDAPATAN
  2. 2.BELANJA 2.1 Belanja Nagari 2.1.x Belanja 2.1.x Pegawai 2.1.x Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS/ (DEFISIT)
  3. 3.PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.x Sisa lebih perhitungan Anggaran 3.2 Tahun sebelumnya 3.2.x Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal JUMLAH PEMBIAYAAN SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN (GG (R $ III. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Transfer ADN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA TRANSFER ALOKASI DANA DESA BULAN TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Pagu
  4. 1.JUMLAH PENDAPATAN Rp TRANSFER JUMLAH BELANJA DAN PEMBIAYAAN Rp. TOTAL SISA DANA PERSENTASE Wali Nagari 14 REALISASI (RP) NOMOR URAIAN S.d Bulan | Bulan S.d Lalu Ini Bulan Ini 1 2 3 4 5
  5. 1.PENDAPATAN 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 | Alokasi Dana Desa - TahapI - Tahap II - Tahap III - Tahap IV JUMLAH PENDAPATAN
  6. 2.BELANJA BANTUAN KEUANGAN KE NAGARI 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 2.1.1 Kegiatan 21.2 I Dst 2.2 Bidang Pembangunan Nagari 2.2.1 | Kegiatan 2.2.2 | Dst 2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.3.1 Kegiatan 232 | Dst 2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.4.1 | Kegiatan 2.4.2 | Dst 2.5 Bidang Tak Terduga 2.51 Kegiatan 2.5.2 | Dst JUMLAH BELANJA PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Nagari - Modal Awal Pengembangan Usaha Dst JUMLAH PEMBIAYAAN 2. 3. 4. 20 Tt IV. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Tahun Anggaran Sebelumnya LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TRANSFER NAGARI TAHUN ANGGARAN NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Wali Nagari Catatan. Jumlah tersebut diluar Silpa Tahun Anggaran sebelumnya. A BUPATI LIMA PULUH Kota. Sa Y 15 NO JENIS TRANSFER JUMLAH REALISASI SISA Ya PUN Dana Desa Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Bantuan Keuangan Umum JUMLAH SA E

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…