Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah lembaga daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta mengelola sumber daya dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayahnya. Lembaga ini signifikan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat lokal serta bertanggung jawab langsung kepada masyarakat melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan daerah di berbagai sektor. Warga negara berinteraksi dengan pemerintah kabupaten untuk administrasi kependudukan, perizinan, akses informasi, layanan dasar, serta menyampaikan pengaduan dan aspirasi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini krusial untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal, mengelola sumber daya daerah secara efisien, serta menjadi representasi pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat kabupaten.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam kerangka regulasi, pemerintah daerah menetapkan peraturan dan kebijakan lokal yang relevan, sementara aspek pelayanan mencakup penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Aspek program berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai inisiatif pembangunan di berbagai sektor.
Beberapa intervensi strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain pengelolaan keuangan daerah melalui sistem IPKD, pengelolaan data melalui Portal Data, serta pengawasan orang asing melalui Timpora. Selain itu, terdapat program pembinaan ASN melalui Korpri dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan agama seperti Pentas PAI.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkontribusi pada isu-isu nasional melalui partisipasi aktifnya. Ini terlihat dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan melalui pengawasan orang asing, serta pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan ASN dan program pendidikan. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas juga sejalan dengan agenda nasional melalui penyediaan akses data keuangan daerah.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk berbagai keperluan esensial. Ini termasuk pengurusan administrasi kependudukan, perizinan usaha dan bangunan, serta akses terhadap informasi publik melalui portal data. Selain itu, warga juga memanfaatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta dapat menyampaikan aspirasi atau pengaduan.
Sebagai pilar pemerintahan lokal, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memainkan peran vital dalam regulasi, pelayanan, dan pembangunan daerah. Melalui inisiatif seperti IPKD dan Portal Data, pemerintah daerah ini berupaya meningkatkan kualitas tata kelola dan efisiensi layanan publik. Kontribusinya melampaui batas lokal, turut serta dalam isu-isu nasional seperti stabilitas dan pengembangan sumber daya manusia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018
Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup: Penataan Pemerintahan Nagari, Kewenangan Pemerintah Nagari: Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari: Hak dan Kewajiban Nagari dan Masyarakat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Nagari, Keuangan dan Aset Pemerintah Nagari, Pembangunan Nagari dan Pembangunan Kawasan Nagari, Badan Usaha Milik Nagari, Kerjasama Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari: Pembinaan dan Pengawasan: Sanksi Administratif: Ketentuan Peralihan: dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2023
Menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2025
Menetapkan Dinas pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. pengelola Keuangan Daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan Daerah dan utang Daerah, badan layanan umum Daerah, penyelesaian kerugian Keuangan Daerah, informasi Keuangan Daerah, dan pembinaan dan pengawasan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025
Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016
Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi : a. Perlindungan Perempuan; b. Perlindungan Anak; c. KLA dan Forum Anak; d. Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan; e. Sistem data gender dan Anak; f. Peran serta masyarakat, Keluarga, dan orang tua; dan g. Pembinaan dan pengawasan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024
RPPLH dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan berkelanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. Ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi Daerah. RPPLH bertujuan: a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
Mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan sistematika sbb: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab III Pembentukan UPT Bab IV Staf Ahli Bab V Kepegawaian Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup