(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
l (2) (3)
(4)(S)
(6) (7) (8)
(9)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: Tata Kelola SPBE: Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan
g.Audit teknologi informasi dan komunikasi.
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah mengatur integrasi SPBE antar Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat. Dalam hal penyelarasan Peta Rencana SPBE 6 a. b. d. e. f. Pemerintah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau berdasarkan:
a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional,
b.perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah,
c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah:
d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE, dan/atau
e.sewaktu — waktu sesuai dengan kebutuhan.
Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaku kan oleh Perangkat Daerah yang menvelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan beserta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang l komunikasi dan informatika.
(10)Penetapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal Il Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 14 Agus 2025 W BUPATI (IMA PULUH KOTA | SAF TI bahNg Ia PA Ti 4 |te kai For SN y AYI ATT | - ! Ka 3, SE 202NON SDA BA | | ! || — — 1
1.J N 15