Kelompok jabatan fungsional penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan fungsional penata kelola penanaman modal menyelenggarakan fungsi :
a.pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah,
b.pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah:
C. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, yakni meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah, . penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah, . perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri, penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal, . pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah: . pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum: pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan: pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal: . pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha: penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi: . pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan -. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. e. £ h. . k. 1 m. n. (1) (2)