DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah: . Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 3. 4. 5. Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6), MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3.Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)

BAB II

KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a.sekretariat,
b.kelompok jabatan fungsional, dan
c.UPTD. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat kelompok jabatan fungsional/ dan atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.kelompok jabatan fungsional penanaman modal,
b.kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu.

(7)
(8)
(9)
(1)
(2)Kelompok jabatan fungsional dan/ atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penananaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
d.pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas , dan

(1)
(2)
(1)
(2)
1. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan,
b.pengelolaan urusan administrasi umum meliputi administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas, Cc. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas,
d.pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas: dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian serta informasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b.pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha,

(1)
(2)pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor, . pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur, penyiapan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik, penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyiapan bahan sistem pengendalian intern d. e. £ & pemerintah,
1. h.pelaksanaan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan 1. perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan fungsional penata kelola penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

a.pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah,
b.pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah: C. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, yakni meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah, . penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah, . perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri, penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal, . pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah: . pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum: pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan: pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal: . pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha: penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi: . pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan -. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. e. £ h. . k. 1 m. n.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan:, pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan: pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan: pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam ranagka pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan, pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan: pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- b. c. e. f g h. undangan, dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional lainnya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2)Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing- masing.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…