DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Dinas pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup serta urusan Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 3. 4. 5. kewenangan Daerah. 6. 10. 11. 12. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengeloaannya dalam kurun waktu tertentu. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat LH adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 7. 8. 9. 13. 14. 15. 16. 17.

(1)bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Prasarana, sarana dan ulititas umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelemgkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup serta urusan Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

a.sekretariat yang terdiri dari,
1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian, dan
2. 2.sub bagian keuangan.
b.bidang penataan dan penaatan PPLH:,
c.bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas:
d.bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
e.bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
f.unit pelaksana teknis daerah. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, terdapat Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. Unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala Unit pelaksana teknis daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas
(7)Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan bidang perumahan dan kawasan permukiman:
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan bidang perumahan dan kawasan permukiman:
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan bidang perumahan dan kawasan permukiman,
4. d.pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinane. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas. (2
(1)
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan:
2. b.pengelolaan urusan administrasi umum meliputi persuratan, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas: C. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas:
3. d.pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas, dan
4. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian serta informasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b.pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha: pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik Negara/Daerah, keamanan dan ketertiban kantor,
d.pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur,
e.penyiapan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik:
f.penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi: c.
g.penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- h. 1. undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
(2)kegiatan administrasi keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. b. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan: penyusunan dan menelaah peraturan perundang- undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi keuangan: penyusunan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas, pengusulan nama calon bendahara di lingkup Dinas: pembinaan dan pengawasan bendahara di lingkup Dinas: pengkoordinasian pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku: pemeriksaan kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa: c. d. e. f£ 8
(1)
(2)pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran dan menyiapkan Surat Perintah Membayar di lingkup Dinas: pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban: pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban, pemantauan pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku: dan pelaksanaan fungsi lan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan h. 1. k. 1 m. perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan dan penaatan PPLH yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan Dan Penaatan PPLH menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam:
b.penyusunan dokumen RPPLH, pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjnag (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM):
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH: penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup: pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup: penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto (PDB) & Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup): pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion: penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH, penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, penyelenggaraan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH: penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi: pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis: penyelenggaraan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS: penyelenggaraan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS : pemantauan dan evaluasi KLHS: pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH): penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/ UPL): penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan): e. f£ h. 1. pelaksanaan proses izin lingkungan: j k. 1 m. n. P. a r. s. t. u. O: aa. bb. Cc. dd. ce. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, penyelenggaraan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan: pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan: penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan: penyelenggaraan sosialisasi tata cara pengaduan: pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan: pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah: pembentukan tim koordinasi penegakan hukum v. w. y. z. lingkungan: pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum, pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: . pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan £ g. h. 1. perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

() Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan

(2)urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan pengelolaan sampah, pengurangan sampahdan penanganan sampah di Daerah, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu: pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan b. d. kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pembinaan pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah dan sarpras penanganan sampah, pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, penetapan lokasi tempat tempat pembuangan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah, pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan opendumping, penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah: pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah: penyusunan kebijakan dan pelaksanan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam e. f 8 h. 1. k. 1 m. n. 0. P. Kabupaten, aa. bb. Cc. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam Kabupaten, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam Daerah: penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah: pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Limbah B3, pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Daerah: pelaksanaan perizinan Penimbunan dan penguburan Limbah B3 dan B3 medis dilakukan dalam Daerah: pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3, penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH: penyelenggaraan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH: penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH: pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA dan pembentukan panitia pengakuan MHA: penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH: s. t. u. v. w. y. z. dd. ce. hh. kk. 1. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyiapan model dan sapras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, pengembangan materi, metode pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH, peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH, ft g. 1. mm.penyusunan kebijakan tata cara pemberian 00. PP. penghargaan LH dan pengembangan jenis penghargaan LH, pelaksanaan penilaian, pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, penyelenggaraan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan n. perundang-undangan yang berlaku.
(1)
(2)

Pasal 10

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi:
b.pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah: penentuan baku mutu lingkungan:
d.pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi,
e.pelaksanaan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi,
f.penentuan baku mutu sumber pencemar:
g.pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat,
h.penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi,
i.pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi:
j.pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi:
k.penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan: Il. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan:

(1)
1. m.pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan,
2. n.pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan, Oo. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam,
3. p.pelaksanaan pengawetan sumber daya alam,
4. g.pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam:
5. r.pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, Ss. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim:
6. t.pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK: Uu. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, V. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, W. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, Xx. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati,
7. y.pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati, dan
8. z.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
1. a.pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum, pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya, pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan b. c. d. e. perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…