DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Dinas pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2.

(1)Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 3. 4. 5. 6. 7. tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

(2)
(1)
(2)
(3)perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

a.Sekretariat, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan
2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. b. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
3. 1.Seksi Pencegahan dan Inspeksi:
4. 2.Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur: dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana. c. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri dari :
5. 1.Seksi Pemadaman dan Investigasi:
6. 2.Seksi Penyelamatan dan Evakuasi: dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana. d. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
7. 1.Seksi Pengadaan Sarana Prasarana:
8. 2.Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana: dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
e.UPTD: Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

(4)
(5)
(6)
(1)
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis bidang kebakaran:
b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebakaran:
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebakaran,
d.pelaksanaan administrasi dinas: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh e. pimpinan.

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum,
(2)keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan: pengelolaan urusan administrasi umum meliputi persuratan, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas: pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas: pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan b. d. e. perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian serta informasi publik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. b. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha:
(1)
(2)Cc. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor:
1. d.pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur,
2. e.penyiapan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik: f. penyiapan bahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi:
3. g.penyiapan bahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
4. h.pelaksanaan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat: i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja dan penyiapan pengelolaan keuangan penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan anggaran: b. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran: C. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja:

d.penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran,
e.penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan, penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan, f pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran, m
h.penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai,
i.penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan,
j.penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan pencegahan dan inspeksi, peningkatan kualitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten,
2. b.pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan,
3. c.pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha:
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan pengkajian risiko bahaya kebakaran, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan dan pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran,
2. b.pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten,
3. c.pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten: dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur menyelenggarakan fungsi :
1. a.perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan: b. penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, Cc. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan: dan
2. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Bidang Pemadaman dan Penyelamatan melaksanakan tugas pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi serta penyelamatan dan evakuasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi, pemadaman dan penyelematan, serta penyelenggaraan command center:
2. b.penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran: C. penyelanggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia, serta verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia,
3. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…