DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Badan pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah: l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: . Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6): 3. 4. 5. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3.Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.
(2)Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
1. a.sekretariat, yang membawahi sub bagian umum dan kepegawaian,
2. b.bidang perencanaan anggaran daerah yang membawahi :
  1. 1.sub bidang penyusunan kebijakan anggaran, dan
  2. 2.sub bidang penyusunan anggaran,
3. c.bidang perbendaharaan daerah, yang membawahi :
  1. 1.sub bidang pengelolaan kas: dan
  2. 2.sub bidang pengeluaran:
4. d.bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, yang membawahi:
  1. 1.sub bidang akuntansi: dan
  2. 2.sub bidang pelaporan keuangan daerah:
5. e.bidang pengelolaan barang milik daerah, yang membawahi:
  1. 1.sub bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan: dan
  2. 2.sub bidang penatausahaan, pemindahtanganan dan pelaporan:
6. f.bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, yang membawahi:
  1. 1.sub bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah: dan
  2. 2.sub bidang pengawasan dan pengendalian pajak daerah,
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. g.bidang pengelolaan pendapatan daerah, yang membawahi:
  1. 1.sub bidang pelayanan, pendaftaran dan pendataan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dan bphtb, dan
  2. 2.sub bidang pengelolaan dan pelaporan pajak daerah,
2. h.UPTD. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Pada sekretariat, bidang, sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepala sekretaris atau kepala bidang. Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(1)
(2)
(1)

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan:
b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan: C. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan:
d.pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Badan urusan pemerintahan bidang keuangan: e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang keuangan,
f.pelaksanaan administrasi Badan: dan
g.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum,

(2)
(1)
(2)keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan,
2. b.pengelolaan urusan administrasi umum meliputi persuratan, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan:
3. c.pengelolaan urusan administrasi keuangan Badan,
4. d.pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Badan: dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian serta informasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan program umum dan kepegawaian:
b.pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha: Cc. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/Daerah, keamanan dan ketertiban kantor:
d.pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur,
e.penyiapan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik:

(1)
(2)penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi: penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat: penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f & h.

Pasal 7

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di bidang anggaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi : a. b. penyusunan peraturan kepala Daerah tentang regulasi dan kebijakan anggaran. pengoordinasian alokasi anggaran dalam penyusunan kebijakan umum anggaran /prioritas plafon anggaran sementara dan kesepakatan umum perubahan anggaran/ prioritas plafon anggaran sementara perubahan: pengoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan anggaran perubahan organisasi perangkat daerah: penyusunan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta peraturan kepala daerah tentang penjabaran

(1)
(2)anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ,
1. e.pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah,
2. f.'pengoordinasian perencanaan angaran pendapatan,
3. g.pengoordinasian perencanaan anggaran belanja Daerah,
4. h.pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan: dan
5. i.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sub bidang penyusunan kebijakan anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan anggaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyusunan kebijakan anggaran menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan peraturan pendukung penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran,
b.pelaksanaan pembahasan dan verifikasi data usulan regulasi dan kebijakan anggaran: Cc. penyusunan rancangan peraturan kepala Daerah tentang regulasi dan kebijakan anggaran:
d.pelaksanaan koordinasi rancangan peraturan kepala Daerah tentang regulasi dan kebijakan anggaran,
e.penyiapan penetapan peraturan kepala Daerah tentang regulasi dan kebijakan anggaran:

(1)
(2)
1. f.penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran /prioritas plafon anggaran sementara dan kesepakatan umum perubahan anggaran/ prioritas plafon anggaran sementara perubahan,
2. g.penyiapan penetapan nota kebijakan umum anggaran /prioritas plafon anggaran sementara dan kesepakatan umum perubahan anggaran/ prioritas plafon anggaran sementara perubahan,
3. h.pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran organisasi perangkat daerah dan badan layanan umum daerah,
4. i.penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah, j-. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah: dan
5. k.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Sub bidang penyusunan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang penyusunan anggaran menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rancangan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah:
b.pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah: Pelaksanaan penyusunan dan pembahasan rencana bisnis anggaran/rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah, pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah: pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan- bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan penyempurnaan rancangan peraturan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah: pelaksanaan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah: . pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan daftar pelaksanaan anggaran/ daftar pelaksanaan perubahan anggaran organsasi perangkat daerah dan badan layanan umum daerah: pelaksanaan koordinasi penyusunan daftar pelaksanaan anggaran dan daftar pelaksanaan perubahan anggaran organsasi perangkat daerah: pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran organisasi perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah: d. e. f & h.
k.penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah: I. pelaksanaan koordinasi penyusunan angaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah: dan
m.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Bidang perbendaharaan daerah mempunyai tugas
(2)melakukan pembinaan terhadap bendahara serta menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang Daerah pada kas umum Daerah termasuk melakukan koordinasi serta penyiap kebijakan pengelolaan belanja, pembiayaan Daerah dan pengelolaan kas Daerah beserta laporannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perbendaharaan daerah menyelenggarakan fungsi : a. pengoordinasian pengelolaan kas Daerah: b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas Daerah: C. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan Daerah: d. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya: e. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum Daerah: f. pengoordinasian, pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggung Jawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran: Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga, pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas, pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait: pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta periatausahaan dan pertanggungjawaban: pengoordinasian pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan: dan . pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 8 h. i. k. 1 m.
(1)
(2)

Pasal 11

Sub bidang pengelolaan kas mempunyai tugas melaksanakan urusan pada perbendaharaan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sub bidang pengelolaan kas menyelenggarakan fungsi : a. b. Cc. pelaksanakan pengelolaan kas Daerah: pelaksanaan pemindahbukuan kas Daerah: pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas Daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas Daerah: pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan kas Daerah, pelaksanaan pembinaan teknis pemindahbukuan kas Daerah: pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan Daerah: pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang Daerah dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum Daerah: pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah: pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas: perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas: pelaksanaan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang Daerah: d. e. f & h. 1. k. 1 - penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas m. secara periodik:

(4)
1. n.penyusunan, pengkoreksian dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas, O. pelaksanaan pengecekan pemprosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan:
2. p.pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana,
3. g.pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan:
4. r.Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk,
5. s.Pelaksanaan dan pengaturan danan yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah: t. penyimpanan uang Daerah: U. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah Daerah:
6. v.pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah:
7. w.pelaksanaan penagihan piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Organisasi Perangkat Daerah lain: dan
8. x.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. nPp

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…