DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan CPNS, b. Pejabat Negara, c. Pimpinan dan Anggota DPRD, d. PPPK, e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah,dan f. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966):

3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099): MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 1006. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 3. 4. 5. 6. 7. 8. N

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 11.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan peraturan daerah. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada :

a.PNS dan CPNS,
b.Pejabat Negara,
c.Pimpinan dan Anggota DPRD,
d.PPPK,
e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah,dan
f.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS :
a.sedang cuti diluar tanggungan negara, atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dan huruf d, terdiri atas:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga, Cc. tunjangan pangan,
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi: 80”o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan»p 0
e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima,
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya, dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang diberikan bagi Pejabat Negara, terdiri atas:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga, Cc. tunjangan pangan,dan
d.tunjangan jabatan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. Tn

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebesar gaji/ penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.1

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 9

(1)Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.
(2)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(3)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…