DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Perubahan dilakukan pada pasal 6.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287),
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
5.Undang-Undang ... v Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540),
9.Peraturan... K Menetapkan :
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57),
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811),
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133),
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182),
15.Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 54), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT. Pasal I... Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 54) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:

Pasal 6

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal Perjalanan Dinas bagi ASN, PTT, dan Pihak Lain membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) hari, dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah. Dalam hal Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) hari, dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD selaku pejabat pemberi tugas. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas atau mengikuti kegiatan yang waktu pelaksanaannya berkenaan dengan hari libur atau di luar hari kerja, dapat diberikan sepanjang didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan atau bukti pertanggungjawaban yang sah. Perjalanan Dinas dengan alasan khusus atau alasan tertentu yang mengakibatkan waktu pelaksanaan lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam ST dan SPD, dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat pemberi perintah dengan menerbitkan kembali ST untuk tambahan hari pelaksanaan disertai nota dinas yang menjelaskan alasan penambahan waktu pelaksanaan.

(6)Perjalanan ...
(6)Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mengikuti undangan atau kegiatan lain yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) hari, dapat dilaksanakan sepanjang dibuktikan dengan surat, telex, atau faximile dari instansi atau panitia penyelenggara kegiatan.
(7)Jangka waktu Perjalanan Dinas diperhitungkan dari hari keberangkatan, hari pelaksanaan, dan hari kepulangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat. Ditetapkan di Gerung pada tanggal 2 Januar I0OAS l Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, 1 puaam Diundangkan di Gerung pada tanggal 2 Tenun A35 Ki SEKRETARIS DAERAH BUPATEN LOMBOK BARAT, 1 FAUZAN HUSNIADI BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…