Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Signifikansinya terletak pada peran sentralnya dalam menjaga keutuhan NKRI, mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mengembangkan demokrasi dan tata pemerintahan yang bersih di tingkat lokal. Ruang lingkup operasional lembaga ini mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, mulai dari pengajuan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga bertanggung jawab memelihara ketenteraman masyarakat dan melaksanakan program strategis nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sebagai entitas pemerintahan daerah, mengemban mandat fundamental untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kehadiran lembaga ini sangat krusial dalam menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, dan melaksanakan UUD 1945 di tingkat lokal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencakup tiga aspek utama: regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, pemerintah berwenang mengajukan dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang esensial bagi pembangunan daerah. Aspek pelayanan berfokus pada pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan ketenteraman masyarakat, dan representasi daerah dalam berbagai forum.
Intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meliputi berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui inisiatif ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Kontribusi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam isu-isu nasional sangat nyata, terutama dalam mendukung program-program pemerintah pusat di daerah. Misalnya, dalam penanganan bencana alam, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan upaya pelestarian lingkungan, pemerintah kabupaten berperan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan. Keterlibatan aktif ini menunjukkan komitmen daerah terhadap agenda pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, hingga akses layanan kesehatan dan pendidikan. Lembaga ini menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang esensial. Setiap warga yang membutuhkan bantuan atau memiliki kepentingan terkait administrasi daerah akan berurusan dengan pemerintah kabupaten.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah pilar penting dalam struktur pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup tugas yang luas, dan program-program strategis yang terarah, pemerintah kabupaten berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kehadirannya memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga dapat terlayani dengan baik, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2019
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2022
Bangunan Gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengaturan mengenai Fungsi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna Bangunan Gedung pada setiap tahap penyelenggaraan Bangunan Gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2015
• Peratuan Daerah tentang Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan untuk memberikan kepastian hukum 5 dalam hubungan antara penyelenggara, pelaksana dan masyarakat dalam Pelayanan Publik. • Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan Swasta. • Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumberdaya alam, pariwisata, kependudukan, infrastruktur dan urusan wajib serta urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Swasta adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN dan atau APBD tetapi ketersediaannya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (4) Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. pelayanan di bidang pendidikan; dan 6 b. pelayanan di bidang kesehatan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2020
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, yang terdiri atas 7 Pasal Perubahan Anggran.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2025
Dalam Perbup ini diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat. Susunan organisasi terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015
• Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan barang milik negara. • Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. pemindahtanganan; h. pemusnahan; i. penghapusan; j. penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2022
Berkelanjutan adalah Pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas Wisata di semua jenis destinasi Wisata, termasuk Wisata masal dan berbagai jenis kegiatan Wisata lainnya, keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/ atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA. Terdiri dari VII Bab, 42 Pasal. Dengan Ketentuan Bab sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Pekerja Migran Indonesia, Bab IV Ketenagakerjaan, Bab V Ketentuan Pidana, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.