DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perbup ini diatur mengenai Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan kepada MBR atau pelaku usaha yang menyediakan atau menjual Rumah untuk MBR.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881): Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44), Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat, Nomor 180),
10.Peraturan ... Menetapkan :
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Lombok Barat Nomor 187), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1” 2 Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian PBG dan/atau sertifikat laik fungsi yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

8.Rumah... LO. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

BAB II

PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG BAGI MBR

Pasal 2

Pemberian pembebasan Retribusi PBG diberikan bagi MBR atau pelaku usaha yang menyediakan atau menjual Rumah untuk MBR. Pemberian pembebasan Retribusi PBG dilakukan berdasarkan:

a.penetapan Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi PBG, atau
b.permohonan wajib Retribusi. Pemberian pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali PBG.

BAB III

KRITERIA MBR

Pasal 3

Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR. Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang dimaksud tidak kawin, atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin. Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. .
(5)Penghasilan ...
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan besih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat maka besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 4

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah. (3 Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu, atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya, dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu, atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 5

(1)Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.harga... ia ss. aa
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
(1)
1. a.harga jual pemilikan Rumah Umum,
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya, atau
3. c.biaya pembangunan Rumah Swadaya. Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
4. a.harga jual Rumah tunggal,
5. b.harga jual satuan Rumah deret, dan
6. c.harga jual satuan Rumah susun. Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai. Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya. Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 6

Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:

a.berkewarganegaraan Indonesia, dan
b.memenuhi kriteria MBR. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran penghasilan MBR wilayah Nusa Tenggara Barat, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kategori 1 (satu) orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). p

(2)Luas...
(2)Luas lantai paling luas 36 m? (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m? (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat. Ditetapkan di Gerung pada tanggal 20 Janwan AOA . BUPATI LOMBOK BARAT, Diundangkan di Gerung p— pada tanggal 29 Jamuan A0IS Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, FAUZAN HUSNIADI BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…