Dalam Perbup ini diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat. Susunan organisasi terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 10. 11, Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reeformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164), Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142), Menetapkan : 2 Iu MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT.
BAB I
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. b.
Susunan organisasi Dinas terdiri atas,
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta pengoordinasian tugas seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha memiliki fungsi:
Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi: a. b. persiapan pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan, pengembangan sistem pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan, pengkajian biaya penyelenggaraan pelayanan dan simulasi biaya keluaran proses perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan, pengelolaan informasi tentang pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan, penyuluhan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan kepada masyarakat, meliputi:
Membuka PDF…