DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Penunjukan Ajudan dan Sopir Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Ajudan dan sopir sebagaimana dimaksud dalam perbup tersebut diangkat oleh bupati. Ajudan memiliki tugas memberikan pelayanan dan bantuan kepada Pimpinan, baik untuk tugas kedinasan maupun untuk urusan pribadi. Sopir memiliki tugas memenuhi kebutuhan layanan transportasi dan menunjang mobilitas Pimpinan, baik untuk tugas kedinasan maupun untuk urusan pribadi. Ajudan dan Sopir diberikan honorarium dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penunjukan Ajudan dan Sopir Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik - Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomro 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Menetapkan :

4.Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 722),
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN AJUDAN DAN SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT. » Tu

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: L, 2 &. 4 10. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pimpinan adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan objek pelayanan masing-masing Ajudan dan Sopir. Ajudan adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai Non Aparatur Sipil Negara, atau Pegawai Instansi lain yang diperbantukan oleh Instansi asalnya, yang ditunjuk untuk melayani dan membantu pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Sopir adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai Non Aparatur Sipil Negara, atau pegawai instansi lain yang diperbantukan oleh instansi asalnya, yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi dan menunjang mobilitas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pengamanan dan Pengawalan yang selanjutnya disebut Pamwal adalah pengamanan dan pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat. Honorarium adalah pembayaran atau pemberian upah yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Ajudan dan Sopir di luar gaji dan tambahan penghasilan pegawai yang melekat pada masing-masing Ajudan dan Sopir. (S)

BAB II

PENUNJUKAN

Pasal 2

Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah ditunjuk oleh Bupati. Ajudan Ketua DPRD ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD. Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai Non Aparatur Sipil Negara, atau pegawai instansi lain yang diperbantukan oleh Instansi asalnya. Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan masing- masing dan secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua DPRD dan secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat. Penunjukan Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati dan Sopir Sekretaris Daerah ditunjuk oleh Bupati. Sopir Ketua DPRD ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD. Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai Non Aparatur Sipil Negara, atau pegawai instansi lain yang diperbantukan oleh instansi asalnya. Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan masing- masing dan secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

(5)Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua DPRD dan secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat.
(6)Penunjukan Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penunjukan pegawai instansi lain yang diperbantukan oleh instansi asalnya sebagai Ajudan dan/atau Sopir dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dari atasan yang bersangkutan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Ajudan memiliki tugas memberikan pelayanan dan bantuan kepada Pimpinan, baik untuk tugas kedinasan maupun untuk urusan pribadi.

Pasal 5

Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada Pimpinan, Ajudan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

a.pelayanan pengamanan,
b.pelayanan kegiatan, dan
c.pelayanan lain-lain.

Pasal 6

Pelayanan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

a.memberikan perlindungan fisik yang reaktif terhadap gangguan fisik yang datang mendadak,
b.mengkomunikasikan dan mengoordinasikan pengkondisian keamanan kepada Pamwal,
c.mengambil inisiatif untuk mengkondisikan dan/atau memberikan perlindungan keamanan kepada Pimpinan. Vd

Pasal 7

Pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:

a.menjadi penghubung komunikasi dan koordinasi Pimpinan dengan pejabat dan pihak lain, baik di dalam di luar lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,
b.melakukan pengecekan jadwal kegiatan Pimpinan, menganalisa dan memahami jadwal kegiatan Pimpinan, 2» menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pimpinan,
e.melakukan pendampingan pada kegiatan Pimpinan, dan
f.mengatur penerimaan tamu yang akan menghadap Pimpinan.

Pasal 8

Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:

a.menjaga rahasia Pimpinan,
b.menjaga kerahasiaan dokumen Pimpinan, dan
c.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

Sopir memiliki tugas memenuhi kebutuhan layanan transportasi dan menunjang mobilitas Pimpinan, baik untuk tugas kedinasan maupun untuk urusan pribadi.

Pasal 10

Dalam memenuhi kebutuhan layanan transportasi dan menunjang mobilitas Pimpinan, Sopir memiliki beberapa fungsi, antara lain:

a.pelayanan transportasi dan mobilisasi Pimpinan, dan
b.penjagaan dan pemeliharaan kendaraan Pimpinan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…