Perbup ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, bertujuan agar program Bantuan dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Y
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: L. 2. 10. « 12. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah. Bantuan Perbaikan RTLH yang selanjutnya disebut Bantuan adalah dukungan dana pemerintah bagi MBR untuk peningkatan kualitas Rumah swadaya berasaskan kegotongroyongan. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah MBR, pemohon Bantuan yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima Bantuan dalam Keputusan Bupati. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah penerima Bantuan yang dikelompokkan sesuai dengan kedekatan lokasi, kemampuan bertukang, dan tingkat keswadayaan guna melaksanakan fungsi gotong royong, tanggung jawab secara tanggung renteng, menetapkan rencana kerja, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan perbaikan RTLH. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima Bantuan dalam melaksanakan program Bantuan. W
BAB II
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan. Peraturan Bupati ini bertujuan agar program Bantuan dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
BAB III
Bantuan diberikan dalam bentuk belanja bantuan sosial berupa uang yang digunakan sesuai dengan DRKB2 yang telah ditetapkan. Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
BAB IV
Dalam hal penerima Bantuan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka dilakukan pembatalan pemberian Bantuan. Dalam hal penerima Bantuan tidak memanfaatkan Bantuan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas Rumah maka dilakukan penarikan kembali material yang telah dikirim dan penyetoran kembali oleh Toko Bangunan ke kas daerah.
Pemerintah Daerah melalui Dinas menugaskan TFL untuk melakukan verifikasi terhadap CPB yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi, CPB yang memenuhi persyaratan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan dengan Keputusan Bupati. Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh TFL untuk membentuk KPB yang ditetapkan oleh Kepala Desa, Lurah, atau Camat setempat.
Penyaluran Bantuan dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima Bantuan melalui Bank Penyalur. Penyaluran Bantuan ke penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
Bantuan dimanfaatkan oleh penerima Bantuan dengan cara membeli material ke Toko Bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima Bantuan ke rekening Toko Bangunan. Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan syarat tertentu. 4
BAB VI
Pelaksanaan peningkatan kualitas RTLH di Daerah dilaksanakan oleh Dinas. Pelaksanaan peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh TFL dan Kortfas.
Dinas merekrut TFL dan Kortfas. TFL dan Korfas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dengan kriteria sebagai berikut:
BAB VII
Monitoring dan evaluasi Bantuan dilakukan oleh Dinas melalui tim koordinasi penanganan RTLH. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan Bantuan dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan Bantuan.
Membuka PDF…