DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2023 sebagai berikut; 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 15 (lima belas); 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3; 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (7) dan ayat (8); 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (4); sehingga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, Mengingat i 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872),

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6525), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4l1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102), Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 94) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/PenyetoranPenerimaan DaerahYang Berasal DariKeuntunganBersihPerusahaan PemegangIzinUsahaPertambanganKhusus(Berita DaerahProvinsiNusaTenggaraBaratTahun2024 Nomor48), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN/ PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan Dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Daerah Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 50) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 15 (lima belas) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: s a J: 4 aa 10. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Lombok Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

11.Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan IUPK di dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
12.Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13.Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat tagihan pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Kabupaten yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada pemegang IUPK.
14.Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan dan memiliki izin usaha Akuntan Publik sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan perubahannya.
15.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penerimaan keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, merupakan lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang dicatat dalam akun pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan Batubara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi.
(2)Penerimaan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kepala Badan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c kepada Pemegang IUPK berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen penetapan jumlah pendapatan Daerah sebagai dasar bagi Pemegang IUPK untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembayaran yang menjadi bagian Pemerintah Daerah ke RKUD setiap tahun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat pemberitahuan kewajiban secara non tunai.
(4)Apabila kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku surut apabila terdapat proses perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban.
(6)Pemegang IUPK dapat menyampaikan permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban apabila ditemukan adanya Kketidaksesuaian penghitungan
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)keuntungan bersih menurut Pemegang IUPK dalam Surat Pemberitahuan Kewajiban. Permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Pemegang IUPK kepada Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memberikan tanggapan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap surat pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
2. l.Kepala Badan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru yang membatalkan surat yang telah diterbitkan sebelumnya, dan
  1. 2.tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban bagi Pemegang IUPK Aadalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru
3. b.Dalam hal Kepala Badan tidak menemukan adanya dan/atau tidak terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
  1. 1.Kepala Badan akan mengirimkan surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK, dan
  2. 2.tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah tanggal diterimanya surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK. Dalam hal Pemegang IUPK tidak setuju terhadap penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 1, maka Pemegang IUPK dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bukti pembayaran/penyetoran RKUD yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan oleh Pemegang IUPK sebagai bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang sah kepada Pemerintah Daerah. Pemegang IUPK yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib menyampaikan salinan bukti pembayaran/setor kepada Kepala Badan. Pemerintah Daerah melalui badan melakukan validasi dan verifikasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Kewajiban. Setelah melakukan verifikasi dan validasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Kepala Badan wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada Pemegang IUPK, yang menyatakan bahwa pembayaran telah sesuai dan sah berdasarkan peraturan perundang undangan.
  3. 4.Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 8

Dalam hal terjadi kurang bayar oleh perusahaan pemegang IUPK, Kepala Badan dapat menerbitkan surat ketetapan kurang bayar. Surat ketetapan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil keputusan tim. £

(3)Kepala Badan menyampaikan surat ketetapan kurang bayar kepada pemegang IUPK sebagai dasar penyetoran kekurangan pembayaran.
(4)Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke RKUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemegang IUPK menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Ditetapkan di Tanjung pada tanggal, (2 Jum UPATI LOMBOK UTARA, | . £2H.NAJMUL AKHYAR Diundangkan di Tanjung padatanggal, L.Jum SEKRETARIS DAERAH s KABUPATEN LOMBOK UTARAy-)y 4 ANDINGWYPUWI C ADI BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…