Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan, kemajuan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Lombok Utara. Ruang lingkup operasional KLU mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, aspek pelayanan publik esensial seperti kependudukan dan kesehatan, serta aspek program pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi dan infrastruktur.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini krusial sebagai garda terdepan yang menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal, sekaligus merumuskan kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah.
Ruang lingkup KLU mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. KLU berwenang menetapkan peraturan daerah, menyediakan layanan esensial seperti kependudukan dan kesehatan, serta merancang program strategis di berbagai sektor.
Beberapa intervensi program strategis KLU meliputi pengembangan UMKM dan IKM, mitigasi dan penanggulangan bencana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Program-program ini dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
KLU turut berkontribusi dalam isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan yang selaras dengan agenda pembangunan. Perannya dalam pengurangan risiko bencana, peningkatan ekonomi kerakyatan, dan inisiatif Satu Data Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan.
Warga negara berinteraksi dengan KLU untuk berbagai keperluan, mulai dari mengurus administrasi kependudukan, mengajukan perizinan, hingga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. KLU menjadi titik sentuh utama bagi masyarakat untuk mengakses hak-haknya.
Sebagai pilar pemerintahan daerah, KLU berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui mandat yang luas, ruang lingkup yang komprehensif, dan program-program strategis. Peran aktifnya dalam isu nasional menegaskan komitmen KLU terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020
Ruang lingkup pengaturan meliputi: a. pengakuan MHA; b. perlindungan MHA; c. hak-hak MHA; d. pemberdayaan MHA; dan e. penyelesaian sengketa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, yang terdiri atas II Pasal perubahan ketentuan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2020
BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari : Pasal 1 yang isinya pengertian dan Pasal 2 menjelaskan Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah BAB II PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WII.AYAH DESA terdiri dari : Pasal 3 menjelaskan Pembentukan, Pasal 4 menjelaskan Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah, pasal 5 menjelaskan kedudukan Pusat Pemerintahan Desa Batu Rakit dan Pasal 6 menjelaskan Cakupan Wilayah Kerja. BAB III BATAS WILAYAH DESA terdiri dari: Pasal 7 menjelaskan Batas wilayah Desa Batu Rakit BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA terdiri dari: Pasal 8 menjelaskan terkait pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batu Rakit oleh kepala desa dan tata cara pemilihan kepala desa di Desa Batu Rakit. BAB V ASET DESA terdiri dari: Pasal 9 menjelaskan penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset dari Kepala Desa Sukadan kepada Pemerintah Desa Batu Rakit. BAB VI PEMBIAYAAN terdiri dari: Pasal 10 menjelaskan Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Rakit. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN terdiri dari: Pasal 11 menjelaskan Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Sukadana yang berdomisili di Desa Batu Rakit menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Batu Rakit serta Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP: Pasal 12 menjelaskan Peraturan Daerah ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa, Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya Masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak Perempuan dan hak Anak. Prinsip-prinsip dasar Perlindungan hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi Perempuan dan Anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d. penghargaan terhadap pendapat Anak; e. kepastian hukum (Perlindungan terhadap hak korban); f. kearifan lokal; g. keadilan dan kesetaraan gender; h. transparansi; i. akuntabilitas; dan j. keberlanjutan. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk: a. memberi pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan kebijakan dan strategi Perlindungan Perempuan dan Anak; b. mencegah terjadinya segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pelanggaran hak Perempuan dan Anak; c. melindungi dan memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; d. memperkuat lingkungan protektif bagi Perempuan dan Anak dari segala bentuk Kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; e. meningkatkan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak; dan f. meningkatkan peran Lembaga pemerintah, badan usaha, media dan/atau LSM di Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2020
Tujuan pembentukan desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan e.meningkatkan daya saing Desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2019
• Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSLP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan TJSLP di Daerah. • Ruang lingkup dalam wilayah Daerah dan/atau kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2025
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c . neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan; dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2018
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Pengelolaan Aplikasi dan Informatika; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup