DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengatur RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026,

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872),
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), 4. 10. Keka 12. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5495)sebagaimanatelahbeberapa kaliterakhirdenganUndang-UndangNomor3Tahun 2024tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), 13.PeraturanDaerahProvinsiNusaTenggaraBaratNomor 17Tahun2023tentangRencanaPembangunan DaerahProvinsiNusaTenggaraBaratTahun2024- 2026(BeritaDaerahProvinsiNusaTenggaraBarat Tahun 2023 Nomor 17), 14.PeraturanDaerahProvinsiNusaTenggaraBaratNomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205),
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94),
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 Nomor 10), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: k 7 Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lombok Utara. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pembangunan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra- PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan visi dan misi Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD Tahun 2026.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 merupakan Rencana Strategis Tahunan Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2026.

Pasal 5

Prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan 4 (empat) misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 6

(1)Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
(2)Setiap Kepala PD berkewajiban mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2026 dituangkan dalam APBD Tahun 2026.

Pasal 8

(1)RKPD Tahun 2026 secara rinci tercantum dalam Sistematika Penyusunan RKPD terdiri dari :
(2)Sistematika penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB VII : PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 10 Juli 2025 KBUPATI LOMBOK UTARA, / a -- H. NAJMUL AKHYAR Diundangkan di Tanjung pada tanggal 10 Juli 2025 . SEKRETARIS DAERAH a KABUPATEN LOMBOK UTARA& 4« ANDING DUWI CAHYADI BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR 14

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…