DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas: 1. Jumlah Pendapatan Rp1.220.051.611.529,31 2. Jumlah Belanja Rp1.129.307.206.731,18 3. Jumlah pembiayaan netto Rp19.533.353.221,63 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Rp110.277.758.019,76

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872) ; 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; ,•
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapakali terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); { ,.
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI PERTANGGUNGJAWABAN TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1.Pendapatan Rp

a.Pendapatan Asli Daerah Rp 286.117.198.278,31 1) Pajak Daerah Rp 190.447.105.005,80 2) Retribusi Daerah Rp 19.650.087.753,16 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 7.603.671.911,98 yang dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah Rp 68.416.333.607,37
b.Pendapatan Transfer Rp 859.644.810.790,00 1) pendapatan transfer Pemerintah Rp 790.275.688.759,00 Pusat 2) pendapatan transfer antar daerah Rp 69.369.122.031,00
c.Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 74.289.602.461,00 1) pendapatan hibah Rp 0,00 2) pendapatan dana darurat Rp 0,00 3) pendapatanlainnya Rp 74.289.602.461,00 jumlah pendapatan Rp l.220.051.611.529,31
1. 2.Belanja
a.Belanja Operasi Rp 790.804.756.457,18 1) belanja pegawai Rp 362.305.986.704,00 2) belanja barang dan jasa Rp 404. 966.645.287, 18 3) belanja subsidi Rp 2.597.225.006,00 4) belanja hibah Rp 20.934.899.460,00
b.belanja modal Rp 209.482.061.882,00 1) belanja modal tanah Rp 3.959.377.642,00 2) belanja modal peralatan dan mesin Rp 30.099.024.975,00 3) belanja modal gedung dan Rp 50.630.424.605,00 bangunan 4) belanja modal jalan, jaringan, 121.253.188. 950,00 dan irigasi Rp 5) belanja modal aset tetap lainnya Rp 3.273.705.710,00 +- d ,. 6) belanja modal aset lainnya
c.belanja tidak terduga
d.belanja transfer 1) belanja bagi hasil 2) belanja bantuan keuangan jumlah belanja surplus/ defisit
1. 3.pembiayaan
a.penerimaan
b.pengeluaran jumlah pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)

Pasal 2

Rp 266.340.000,00 Rp 1.051.900.000,00 Rp 127.968.488.392,00 Rp 17.222.088.751,00 Rp l 10.746.399.641,00 Rp l.129.307.206.731, 18 Rp 90.744.404.798,13 Rp 24.533.353.221,63 Rp 5 .000.000.000,00 Rp 19.533.353.221,63 Rp 110.277.758.019,76 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara. Diundangkan di Tanjung ) pada tanggal, 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH A KABUPATE OMBOK UTARA4 ANDING ADI Ditetapkan di Tanjung pada tanggal, 20 Agustus 2025 ~ BUPATI LOMBOK UTARA, ( ) \ - ' ( ( H.NAJMULAKHYAR BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR 17 /

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…