DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. persiapan; b. pelaksanaan; c. pengendalian iklan rokok pada media luar ruang; d. peran serta masyarakat; e . pembinaan, pengawasan dan pelaporan; f. sanksi; dan g. pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 201 7 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); {
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES /PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 64); MEMUTUSKAN: PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WMBOK UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. {
3.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di kabupaten lombok utara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
6.Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/ atau mengelola/bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
8.Produk tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
9.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/ atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicoti.ana Tabacum, Nicoti.ana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10.Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
11.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
12.Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
13.Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam pelaksanaan KTR dan KTM.
14.Audiensi adalah kunjungan atau pertemuan resmi antara individu/kelompok dengan pihak yang memiliki status tertentu.
15.Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan prasarana dan sarana yang telah dipersiapkan untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah terhadap pelaksanaan KTR dan KTM.
16.Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya
17.Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatlan setelah timbulnya penyakit.
18.Kuratif adalah adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan/ atau pengurangan penderitaan akibat penyakit. {
19.Rehabilitatif adalah adalah suatu kegiatan dan/ a tau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan masalah Kesehatan dalam interaksinya dengan lingkungannya.
20.Paliatif adalah adalah Upaya Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa.
21.Satuan Tu.gas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.
22.Tempat Praktik Mandiri adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan pelayanan oleh dokter, dokter gigi, bidan dan perawat secara perorangan.
23.Setiap Orang adalah masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Pasal 2

(1)Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan KTR dan KTM di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.untuk menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
2. b.untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
3. c.untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
4. d.untuk melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/ atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
5. e.UB-tuk mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.persiapan;
b.pelaksanaan;
c.pengendalian iklan rokok pada media luar ruang;
d.peran serta masyarakat; e . pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
f.sanksi; dan
g.pembiayaan.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

(1)Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan dan menggunakan zat adiktif pada KTR.
(2)Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang / r . ' berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas.
(3)Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.produk tembakau; dan
2. b.rokok elektronik.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui tahap persiapan yang meliputi:

a.advokasi;
b.deklarasi; dan
c.sosialisasi.

Pasal 6

(1)Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dalam persiapan pelaksanaan KTR.
(2)Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.konsultasi publik;
2. b.audiensi; dan
3. c.mobilisasi.

Pasal 7

(1)Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufb merupakan upaya dalam Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan KTR di Daerah sebagai bentuk komitmen bersama yang telah disepakati untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bersih tanpa asap rokok dan perilaku merokok.
(2)Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pertemuan;
2. b.dipasang pada media informasi publik yang mudah terlihat; dan
3. c.pemberian tanda atau spanduk yang memberitahukan bahwa lingkungan tersebut bebas dari asap rokok.

Pasal 8

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan upaya untuk membangun pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan KTR.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki strategi dalam bentuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.dialog interaktif;
3. c.diskusi kelompok terarah;
4. d.workshop;
5. e.seminar;
6. f.bimbingan teknis; atau
7. g.media lainnya.
(3)Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang meliputi:
1. a.brosur;
2. b.leaflet,
3. c.poster; d.banner;
4. e.baliho;dan
5. f.sejenisnya. f
(4)Sosialisasi pada media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e ditempatkan pada kawasan yang strategis dan mudah terjangkau oleh publik.
(5)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media sosial.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib menetapkan KTR pada:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat bermain anak;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2)Selain sebagai KTR, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, juga ditetapkan sebagai KTM.
(3)Dalam penerapan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada ternpat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat paling sedikit:
1. a.ruang terbuka;
2. b.terpisah dari bangunan utama;
3. c.jauh dari lalu lalang orang; dan
4. d.jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 10

(1)Dalam penerapan KTR Pengelola, penyelenggara, a tau penanggung jawab harus memasang tanda KTR.
(2)Penandaan "KTR" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penandaan yang objektif, lengkap, dan mudah dipahami.
(3)Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi mengenai larangan merokok dalam bentuk:
1. a.gambar;
2. b.tulisan; dan/ atau
3. c.suara. f

Pasal 11

(1)Tanda larangan merokok berbentuk gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati lill.
(2)Tanda larangan merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, meliputi:
1. a.pengumuman melalui pengeras suara; b . rekaman yang telah dipersiapkan; dan/ atau
2. c.bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
(3)Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan: a . bahaya merokok bagi kesehatan; b . dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
1. c.sanksi yang dikenakan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…