DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pemungutan PBB-P2 dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2; b. pembayaran dan penyetoran; c. penagihan; d. pemberian keringanan, pengurangan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya ; e. pembetulan dan pembatalan ketetapan; f. penghapusan piu tang pajak; g. keberatan dan banding; dan h. pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dicabut;
b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penetapan prosentase dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana I telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);
5. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 111); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara. 3 . Bupati adalah Bupati Lombok Utara. 4 . Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. 5 . Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8 . Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11 . Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memen uhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12.Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI adalah organisasi yang menghimpun para veteran Repu blik Indonesia. 13 . Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14.Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16.Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/ harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
17.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18.Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilaijual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
19.Masa Pajak adalahjangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
20.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 21 . Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. 22 . Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepa da wajib Pajak s ebagai sarana dalam administrasi perpajakan f yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
23.Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, alamat wajib pajak, NOP, besar dan pembayaran pajak terutang yang dibua t per desa.
24.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 26 . Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data obyek dan subyek pajak dengan bantuan komputer, pajak pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian) , pemberian identitas NOP, pemrosesan, pemeliharaan (updating), sampai dengan hasil keluaran berupa SPPT, Surat Tanda Terima Setoran, dan DHKP dalam program SISMIOP, serta peningkatan pelayanan Wajib Pajak pada satu tempat.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih h arus dibayar.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
31.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
33.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetu lkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD. I
37.Penagihan adalah serangkaian t:indakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
38.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ a tau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
39.Bendahara Khusus Penerima, yang selanjutnya disingkat BKP adalah pejabat fungsional pada Bapenda yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang pembayaran PBB-P2 serta menerima, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan SPPT PBB-P2 .
40.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pemungutan PBB-P2 dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a . pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2; b . pembayaran dan penyetoran;

c.penagihan;
d.pemberian keringanan, pengurangan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/ atau sanksinya ;
e.pembetulan dan pembatalan ketetapan;
f.penghapusan piu tang pajak;
g.keberatan dan banding; dan
h.pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 .

BAB II

PENDAFfARAN, PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN PBB-P2

Pasal 3

(1)Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi formulir SPOP dan LSPOP yang disediakan dan/atau diperoleh di Bapenda atau ditempat lain yang telah ditentukan dengan tanpa dipungut biaya .
(2)Setelah formulir SPOP dan / atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada aya t
(1)diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani subjek pajak selanjutnya disampaikan ke Bidang yang menangani PBB-P2 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan / a tau LS POP oieh Subjek Pajak.
(3)Dalam hal SPOP dan/ atau LS POP ditandatangani oleh kuasa Subjek Pajak, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
(4)Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran terhadap Objek Pajak/ Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri atas: a . surat pengantar dari Desa; b . fotokopi e-KTP dari Subjek Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
1. c.surat tanda bukti hak atas bumi dan bangunan; dan
2. d.SPPT sandingan. I

Pasal 4

(1)Selain pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), pendaftaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara mutasi.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan terjadinya peralihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, meliputi:
1. a.pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
2. b.perubahan data Subjek Pajak/Wajib Pajak dan Objek Pajak karena Subjek Pajak/Wajib Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang dan/atau beberapa bidang; dan
3. c.penggabungan Objek Pajak.
(3)Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir surat permohonan yang disediakan oleh Bapenda dengan melampirkan:
1. a.surat pengantar dari Desa;
2. b.fotokopi e-KTP Wajib Pajak/Subjek Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
3. c.surat kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasa Wajib Pajak/Subjek Pajak; d . SPOP dan/ a tau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Subjek Pajak atau kuasanya;
4. e.fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
5. f.bukti pelunasan PBB-P2; dan
6. g.surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan;

Pasal 5

(1)Pendataan dilakukan oleh Bapenda untuk mengetahui data objek dan subjek pajak termasuk apabila terjadi mutasi keseluruhan dan/atau mutasi sebagian.
(2)Pendataan subjek dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapenda dengan menggunakan formulir SPOP dan LSPOP melalui: a . identifikasi objek pajak; dan
1. b.verifikasi data objek pajak.
(3)Pendataan melalui indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , dilakukan pada Objek Pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
(4)Pendataan melalui verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , dilakukan pada Objek Pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
(5)Selain pendataan yang dilakukan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pelaksanaan pendataan, Wajib Pajak/Subjek Pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP dan/ atau LS POP.
(6)SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Subjek Pajak atau Kuasanya dan disampaikan kepada Bapenda.
(7)Apabila \,Vajib Pajak/Subjek Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ketetapan PBB-P2 ditetapkan secarajabatan oleh Kepala Bapenda dengan diterbitkan SKPD.
(8)Apabila berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak/Subjek I - ... Pajak atau petugas pajak dengan bukti dilapangan, maka ketidaksesuaian tersebut dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan.

Pasal 6

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan atas data objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya objek/Subjek Pajak.
(2)Pengajuan permohonan mutasi/perubahan Objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan sebagai berikut: a . mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda;
1. b.surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Subjek Pajak atau Kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa; c . mengisi SPOP dan/ atau LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
2. d.melampirkan fotokopi SPPr tahun berjalan;
3. e.telah melunasi PBB-P2; dan
4. f.melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
  1. 1.surat pengantar dari Desa untuk pengajuan secara perseorangan;
  2. 2.fotokopi e-KTP dari Wajib Pajak/Subjek Pajak atau Kuasanya ; dan 3 . surat tanda bukti hak atas bumi dan/ atau bangunan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , terhadap Objek Pajak diberikan NOP.
(2)Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (dela pan belas) digit, dengan urutan: a . digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi; b . digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
1. c.digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan; d . digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode desa; e . digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
2. f.digit ke- 14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
3. g.digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal 8

(1)Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
(2)Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.
(3)Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
(4)Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

Pasal 9

(1)Dalam rangka tertib pelaksanan pemungutan PBB-P2, Bapenda membentuk basis data PBB-P2 .
(2)Pembentukan Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak PBB-P2 .
(3)Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , Pemerintah Daerah menggunakan Basis Data yang berasal dari pelimpahan Direktora/ Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Aplikasi SISMIOP PBB-P2.
(4)Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB-P2 yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. a.pendaftaran;
2. b.pendataan;
3. c.penilaian;
4. d.penetapan;
5. e.penerimaan;
6. f.penagihan;
7. g.pelayanan; dan
8. h.keberatan.
(5)Bapenda dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 10

(1)Dalam rangka menjaga validitas basis data yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai akibat perkembangan/perubahan Subjek dan Objek PBB-P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data SISMIOP.
(2)Pemeliharaan basis data SISMIOP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.Pasif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas pada Bapenda berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi terkait; dan
2. b.Aktif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Bapenda dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…