DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini antara lain mengatur mengenai: 1. Kedudukan dan Stuktur Organisasi; 2. Tugas dan Fungsi; 3. Persyaratan, Perizinan dan Registrasi; 4. Kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, dan untuk menyesuaikan kembali terkait tugas, fungsi dan wewenang Pusat Kesehatan Masyarakat, persyaratan, penzman, registrasi, susunan organisasi dan tata hubungan kerja untuk peningkatan mutu pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara;

1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2.Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
6.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
7.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan/ atau Pejabat Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Kepala UPTD dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan.
10.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.
11.Pelayanan Kesehatan Primer adalah Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
12.Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD Puskesmas yang meliputi satu Kecamatan atau sebagian dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.
13.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16.Promotif adalah suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam melakukan perilaku yang sehat dan positif.
17.Preventif adalah suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit, cedera, atau masalah kesehatan lainnya sebelum terjadi.
18.Kuratif adalah suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit, cedera, atau masalah kesehatan lainnya yang sudah terjadi.
19.Rehabilitative adalah suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk membantu seseorang yang telah mengalami penyakit, cedera, atau gangguan untuk pulih dan mengembalikan fungsi tubuh, serta meningkatkan kualitas hidupnya.
20.Paliatif adalah adalah suatu pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pasien dan keluarga, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)UPTD Puskesmas meliputi:
1. a.UPTD Puskesmas Bayan;
2. b.UPTD Puskesmas Senaru;
3. c.UPTD Puskesmas Kayangan;
4. d.UPTD Puskesmas Santong;
5. e.UPTD Puskesmas Gangga;
6. f.UPTD Puskesmas Tanjung;
7. g.UPTD Puskesmas Pemenang;dan
8. h.UPTD Puskesmas Nipah.
(2)Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan.
(3)Kategori UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Masing-masing UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai Wilayah Kerja sesuai dengan kedudukannya.
(4)Pembagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan saran teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a . Kepala UPTD Puskesmas;
1. b.Penanggung Jawab Klaster Manajemen;
2. c.Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
3. d.Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
4. e.Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan;
5. f.Penanggung Jawab Lintas Klaster; dan
6. g.Kelompok Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
(2)Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan.
(4)Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya secara terintegrasi;
2. b.penyediaan tempat atau wahana pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, wahana program intemsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang berperilaku hidup sehat, mudah mengakses pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat;
4. d.mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah; dan
5. e.penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 7

(1)Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas dalam meilllillpm penyelenggaraan UPTD Puskesmas serta melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program dan anggaran; b . pengelolaan klaster; c . koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja UPfD Puskesmas; d . pengelolaan data dan sistem informasi;
2. e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPTD Puskesmas;dan
3. f.pelaksanaan urusan administrasi UPTD Puskesmas.
(3)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana, program, dan anggaran UPTD Puskesmas sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah.
2. b.memberikan penugasan kepada bawahan dalam rangka pengelolaan klaster agar tercapai target kinerja UPTD Puskesmas;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan klaster secara terintegrasi;
4. d.mengoordinasikan jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja UPTD Puskesmas;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi;
6. f.melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPTD Puskesmas;
7. g.melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD.
8. h.melaksanakan urusan administrasi UPTD Puskesmas; dan

Pasal 8

(1)Penanggung Jawab Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas membantu Kepala UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan secara komprehensif, memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki UPTD Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Klaster Manajemen menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kegiatan klaster manajemen;
2. b.pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster manajemen;
3. c.koordinasi pelayanan pada klaster manajemen;
4. d.penjaminan mutu pelayanan klaster manajemen;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster manajemen;
6. f.penyusunan laporan secara rutin; dan
7. g.penyampaian laporan kepada kepala UPfD Puskesmas secara berkala.
(3)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung jawab klaster Manajemen mempunyai uraian tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan klaster manajemen; b . melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster manajemen;
2. c.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen inti UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. d.menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan manajemen arsip;
4. e.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
5. f.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen mutu pelayanan;
6. g.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah; h . menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen sistem inforrnasi digital;
  1. 1.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen jejaring; j . menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen pemberdayaan masyarakat.
7. k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster manajemen;dan
  1. 1.menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada kepala UPTD Puskesmas secara berkala.

Pasal 9

(1)Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas membantu Kepala UPTD Puskesmas dalam mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak yang setingi-tingginya pada semua kelompok sasaran (ibu hamil, bersalin, atau nifas, bayi dan anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja) .
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan klaster kesehatan ibu dan anak;
2. b.pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster kesehatan ibu dan anak;
3. c.koordinasi pelayanan pada klaster kesehatan ibu dan anak;
4. d.penjaminan mutu pelayanan klaster kesehatan ibu dan anak;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster kesehatan ibu dan anak;
6. f.penyusunan laporan secara rutin; dan
7. g.penyampaian laporan kepada kepala UPTD Puskesmas secara berkala.
(3)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung jawab klaster Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai uraian tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan klaster kesehatan ibu dan anak; b . melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster kesehatan ibu dan anak;
2. c.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
3. d.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa, dan dusun a tau rukun tetangga/ rukun warga;
4. e.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran;
5. f.menyelenggarakan dan mengoordinasikan penjaminan mutu pelayanan klaster kesehatan ibu dan anak;
6. g.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster kesehatan ibu dan anak; dan
7. h.menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada kepala UPTD Puskesmas secara berkala.

Pasal 10

(1)Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas membantu Kepala UPTD Puskesmas dalam mewujudkan derajat kesehatan dewasa dan lanjut usia yang setingi-tingginya pada semua kelompok sasaran (dewasa dan lanjut usia).
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kegiatan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
2. b.pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
3. c.koordinasi pelayanan pada klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.penjaminan mutu pelayanan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
6. f.penyusunan laporan secara rutin; dan
7. g.penyampaian laporan kepada kepala UPTD Puskesmas secara berkala.
(3)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia mempunyai uraian tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
2. b.melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
3. c.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
4. d.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga;
5. e.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran;
6. f.menyelenggarakan dan mengoordinasikan penjaminan mutu pelayanan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
7. g.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;dan h . menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada kepala UPTD Puskesmas secara berkala.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…