DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur antara lain tentang: 1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP; 2. NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan proses Penilaian PBB-P2. 3. NJOP hasil proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dibedakan menjadi: a. NJOP bumi; dan/ atau b. NJOP bangunan. Dengan penjelasan besaran sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); j 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881); 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 111); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3 . Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. 6 . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau I badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya , termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9 . Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi a tau Badan.
10.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, a tau nilai jual pengganti.
11.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
12.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
13.Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi/Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan Bangunan.

BAB II

PENENTUAN KLASIFIKASI NJOP

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses Penilaian PBB-P2 .
(3)NJOP hasil proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
1. a.NJOP bumi; dan/ atau b . NJOP bangunan.

Pasal 3

(1)NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak dengan NJOP Bumi per meter persegi.
(2)NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek pajak berupa tanah merupakan hasil konversi Nilai Indikasi Rata- Rata (NIR) per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
(3)NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek pajak berupa areal perairan pedalaman untuk:
1. a.usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan adalah sebesar nilai jual pengganti; dan b . kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah di sekitarnya.

Pasal 4

(1)Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) merupakan nilai rata rata dari nilai jual tanah berdasarkan kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. [ .....
(2)Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dan NJOP Bangunan per meter persegi.
(2)NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.

Pasal 6

(1)Penentuan Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan nilai rata-rata dari nilai jual Bangunan berdasarkan kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perudang- undangan.
(2)Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya .
(2)Dalam rangka pemantauan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pengukuran rata-rata rasio perbandingan NJOP dibandingkan dengan harga pasar dan/ atau pengukuran tendensi sentral.
(3)Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar pelaksanaan penilaian kembali dalam rangka pemutakhiran NJOP Bumi dan Bangunan.

Pasal 8

(1)Dalam hal nilai jual bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifika si NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai Nilai Jual Objek Bumi.
(2)Dalam hal nilai jual Bumi lebih rendah dari nilai jual terendah dari Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, maka nilai jual terendah dari Klasifikasi tersebut ditetapkan sebagai Nilai Jual Objek Bumi.

Pasal 9

(1)Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai Nilai Jual Objek Bangunan.
(2)Dalam hal nilai jual Bangunan lebih rendah dari nilai jual terendah dari Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka nilai jual terendah dari Klasifikasi tersebut ditetapkan sebagai Nilai Jual Objek Bangunan. f

Pasal 10

(1)Besaran NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 untuk tanah yang belum ada bangunannya adalah sebesar NJOP Bumi.
(2)Besaran NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 untuk tanah yang ada bangunannya adalah sebesar jumlah besaran NJOP Bumi ditambah besaran NJOP Bangunan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal, .1.5' Fe\,c,/~ ;w,c- -tQ"BuPATI LOMBOK UTARA, { \ Q2, H. NAJMUL AKHYAR Diundangkan di Tanjung pada tanggal, :,..S febrvan lO~ SEKRETARIS DAERAH ~ KABUPATEN LOMBOK UTARA,w-J; ADI BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR f Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor : !> TMJn 20lS' Tanggal : !2.~ h,bri}ar, 'JI)~ Tentang : Klasifikasi Nilai Jual Objek Bumi Dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. KLASIFIKASI NJOP BUMI Klas Pengelompokan Nilai Jual Bumi Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m2) (Rp/m2) 001 > 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00 68.545.000,00 002 > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 66.255.000,00 003 > 62 .890.000,00 s/d 65.120.000,00 64.000.000,00 004 > 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00 61.795.000,00 005 > 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00 59.625.000,00 006 > 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00 57.495.000,00 007 > 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 55.405.000,00 008 > 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 53.355.000,00 009 > 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00 51.345.000,00 010 > 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00 49.375.000,00 011 > 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00 47.445.000,00 012 > 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00 45.555.000,00 013 > 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00 43.705.000,00 014 > 41.000.000,00 s/d 42.790 .000,00 41.895.000,00 015 > 39.250.000,00 s/d 41.000 .000,00 40.125.000,00 016 > 37 .540.000,00 s/d 39.250.000,00 38.395.000,00 017 > 35.87 0.000,00 s/d 37.540.000,00 36.705.000,00 018 > 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 35.055.000,00 019 > 32 .650.000,00 s/d 34.240.000,00 33.445.000,00 020 > 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 31.875.000,00 021 > 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00 30.345.000,00 022 > 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00 28.855.000,00 023 > 26.690.000,00 s / d 28.120.000,00 27.405.000,00 024 > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 25.995.000,00 025 > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 24.625.000,00 026 > 22 .640.000,00 s/d 23.950.000,00 23.295.000,00 027 > 2 1.370.000,00 s/d 22.640.000,00 22.005.000,00 028 > 20. 140.000,00 s/d 21.370.000,00 20.755.000,00 029 > 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00 19.545.000,00 030 > 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 18.375.000,00 031 > 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00 17.245.000,00 { 032 > 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 16.155.000,00 033 > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 15.105.000,00 034 > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 14.095.000,00 035 > 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 13.125.000,00 036 > 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00 12.195.000,00 037 > 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00 11.305.000,00 038 > 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 10.455.000,00 039 > 9 .250.000,00 s/d 10.040.000,00 9.645.000,00 040 > 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00 8.875.000,00 041 > 7.790.000,00 s/d 8 .500.000,00 8.145.000,00 042 > 7.120.000,00 s/d 7 .790.000,00 7.455.000,00 043 > 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00 6.805.000,00 044 > 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00 6.195.000,00 045 > 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 5.625.000,00 046 > 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00 5.095.000,00 047 > 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 4.605.000,00 048 > 3 .940.000,00 s/d 4 .370.000,00 4.155.000,00 049 > 3.550.000,00 s/d 3 .940.000,00 3 .745.000,00 050 > 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00 3.375.000,00 051 > 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00 3.100.000,00 052 > 2 .850.000,00s/d 3 .000.000,00 2.925.000,00 053 > 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00 2 .779.000,00 054 > 2.573.000,00 s/d 2 .708.000,00 2.640.000,00 055 > 2.444.000,00 s/d 2 .573.000,00 2.508.000,00 056 > 2 .261.000,00 s/d 2.444.000,00 2.352.000,00 057 > 2 .091.000,00 s/d 2 .261.000,00 2.176.000,00 058 > 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 2.013.000,00 059 > 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00 1.862.000,00 060 > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 1.722.000,00 061 > 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 1.573.000,00 062 > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 1.416.000,00 063 > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 1.274.000,00 064 > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 1.147.000,00 065 > 977.000,00 s/d 1.086.000,00 1.032.000,00 066 > 855.000,00 s/ d 977 .000,00 916.000,00 067 > 748.000,00 s/d 855.000,00 802.000,00 068 > 655.000,00 s/d 748.000,00 702.000,00 069 > 573.000,00 s/ d 655.000,00 614.000,00 070 > 501.000,00 s/d 573.000,00 537.000,00 071 > 426.000,00 s/d 501.000,00 464.000,00 072 > 362.000,00 s/d 426.000,00 394.000,00 073 > 308.000,00 s/d 362.000,00 335.000,00 I 074 > 262.000,00 s/ d 308.000,00 285.000,00 075 > 223.000,00 s/ d 262.000,00 243.000,00 076 > 178.000,00 s/ d 223.000,00 200.000,00 077 > 142.000,00 s/ d 178.000,00 160.000,00 078 > 114.000,00 s/d 142.000,00 128.000,00 079 > 91.000,00 s/d 114.000,00 103.000,00 080 > 73.000,00 s/d 91.000,00 82.000,00 081 > 55.000,00 s/d 73.000,00 64.000,00 082 > 41.000,00 s/d 55.000,00 48.000,00 083 > 31.000,00 s/d 41.000,00 36.000,00 084 > 23.000,00 s/d 31.000,00 27.000,00 085 > 17.000,00 s/d 23.000,00 20.000,00 086 > 12.000,00 s/d 17.000,00 14.000,00 087 > 8.400,00 s/ d 12.000,00 10.000,00 088 > 5. 900,00 s/ d 8.400,00 7 . 150,00 089 > 4 . 100,00 s/d 5 .900,00 5.000,00 090 > 2.900,00 s/d 4.100,00 3.500,00 091 > 2.000,00 s/ d 2. 900,00 2.450,00 092 > 1.400,00 s/ d 2.000,00 1.700,00 093 > 1.050,00 s/ d 1.400,00 1.200,00 094 > 760,00 s/d 1.050,00 910,00 095 > 550,00 s/d 760,00 660,00 096 > 410,00 s/d 550,00 480,00 097 > 310,00 s/d 410,00 350,00 098 > 240,00 s/d 310,00 270,00 099 > 170,00 s/d 240,00 200,00 100 s 170,00 140,00 ,ff~BUPATI LOMBOK UTARA,f.c_ \ (tH. NAJMUL AKHYAR Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor : !S' T~n ~~ Tanggal: JS Februatt ~~ Tentang: Klasifikasi Nilai Jual Objek Bumi Dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN Klas Pengelompokan Nilai Jual Bangunan Nilai Jual Objek (Rp/m2) Pajak Bangunan Rp/m2) 001 > 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 15.250.000,00 002 > 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 14.150.000,00 003 > 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00 13.075.000,00 004 > 11.550.000,00 s/ d 12.550.000,00 12.050.000,00 005 > 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 11.075.000,00 006 > 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00 10. 150.000,00 007 > 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00 9.275.000,00 008 > 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00 8.450.000,00 009 > 7.300.000.00 s/d 8.050.000,00 7 .675.000,00 010 > 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 6.950.000,00 011 > 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00 6.225.000,00 012 > 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00 5.500.000,00 013 > 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00 4.825.000,00 014 > 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00 4.200.000,00 015 > 3.350.000,00 s/d 3 .900.000,00 3.625.000,00 016 > 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00 3.100.000,00 017 > 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00 2.625.000,00 018 > 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00 2.200.000,00 019 > 1.666.000,00 s/d 2 .000.000,00 1.833.000,00 020 > 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00 1.516.000,00 021 > 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00 1.200.000,00 022 > 902.000,00 s/ d 1.034.000,00 968.000,00 023 > 744.000,00 s/d 902.000,00 823.000,00 024 > 656.000,00 s/ d 744.000,00 700.000,00 025 > 534.000,00 s/d 656.000,00 595.000,00 026 > 476.000,00 s/d 534.000,00 505.000,00 027 > 382.000,00 s/d 476.000,00 429.000,00 028 > 348.000,00 s/ d 382.000,00 365.000,00 029 > 272.000,00 s/ d 348.000,00 310.000,00 030 > 256.000,00 s/ d 272.000,00 264.000,00 031 > 194.000,00 s/ d 256.000,00 225.000,00 032 > 188.000,00 s/d 194.000,00 191.000,00 033 > 136.000,00 s/ d 188.000,00 162.000,00 034 > 128.000,00 s/d 136.000,00 132.000,00 035 > 104.000,00 s/ d 128.000,00 116.000,00 036 > 92.000,00 s/d 104.000,00 98.000,00 037 > 74.000,00 s/d 92.000,00 83.000,00 038 > 68.000,00 s/d 74.000,00 71.000,00 039 > 52.000,00 s/d 68.000,00 60.000,00 040 s 52.000,00 50.000,00 ~ UPATI LOMBOK UTARAk, \ ~ H. NAJMUL AKHYAR

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…