DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. Bupati dan Wakil Bupati; b. Pimpinan dan Anggota DPRD; c. PNS; d. CPNS; e. Pegawai Non ASN pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan f. PPPK dengan syarat, pembayaran dan sumber dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15); {
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Utara.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjayang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. {
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara.
11.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara.
12.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
13.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. c.PNS;
4. d.CPNS;
5. e.Pegawai Non ASN pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
6. f.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan: a . pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
1. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
2. c.pengawas a tau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
3. d.fungsional ahli madya;
4. e.fungsional ahli muda;
5. f.fungsional ahli pertama;
6. g.fungsional penyelia;
7. h.fungsional mahir;
8. i.fungsional terampil; J. fungsional pemula; dan
9. k.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.s edang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam Negeri maupun diluar Negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. {

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.gaji pokok; b . tunjangan keluarga; c . tunjangan pangan;
2. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e . tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya, kecuali bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar yang dibebastugaskan dari jabatan.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai non-ASN yang bertugas pada unit organisasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(7)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas: a . gaji pokok;
1. b.tunjangan keluarga;
2. c.tunjangan pangan;
3. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
4. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(3)Komponen tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi PPPK yang belum memiliki masa kerja 2 (dua) tahun.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Gaji Ketiga Belas bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(3)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(4)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(5)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
(6)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(7)Besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari dan bulan Mei Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan hari raya dan bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. f SABV

Pasal 8

Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku, Peraturan Supati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Serita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal, ly N ~re.l 1...0'l..J" ) SEKRETARIS DAERAH ~ ( KABUPATEN OMBOK UTARA,-J/-1;- ' ANDING ADI Ditetapkan di Tanjung pada tanggal, Ir UPiriA 'w! f' --h':,,BUPATI LOMBOK UTARA #. t ,( H. NAJMULAKHYAR SERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…