DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan tentang besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872) ; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ; t 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 111);
10.Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a , huruf b , dan huruf c untuk setiap bulannya / dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
1. a.Supati dan Wakil Bupati masing-masing paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.Sekretaris Daerah paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. c.Pejabat dan Pegawai pada Sadan sebagai berikut:
  1. 1.Pimpinan Tinggi Pratama paling banyak sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  2. 2.Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara paling banyak sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 3 . Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang setara paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  3. 4.Pejabat Pelaksana dan Calon Aparatur Sipil Negara Golongan III paling banyak sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
  4. 5.Pejabat Pelaksana dan Calon Aparatur Sipil Negara Golongan I dan Golongan II paling banyak sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
4. d.Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a menerima insentif sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan di masing-masing wilayah pungutan; dan
5. e.Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menerima insentif paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besar honorarium.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan beriku tnya.
(3)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

2.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7 A, sehingga Pasal 7 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
(2)Apabila dalam pemberian insentif terdapat kekurangan anggaran, maka insentif dapat dianggarkan pada Perubahan APSD atau APSD pada tahun berikutnya.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penerima Insentif dan besaran Insentif yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, ditetapkan oleh Supati dengan Keputusan Supati.
(2)Supati mendelegasikan kewenangan penetapan penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Sadan.
(3)Penetapan penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sadan.

4.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara. Diundangkan di Tanjung pada tanggal, 17 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH c;tKABUPATE LOMBOK UTARA, # ' Ditetapkan di Tanjung pada tanggal, 17 Maret 2025 -IH)--BUPATI LOMBOK UTARA, ' ~ ~ - NAJMULAKHYAR BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…