DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS antara lain meliputi: a. akuisisi talenta; b. pengembangan Talenta; c. retensi Talenta; d. penempatan Talenta; dan e. pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengelolaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah secara profesional berdasarkan jabatan, kompetensi dan kinerja, maka perlu disusun manajemen talenta pegawai negeri sipil;
b.bahwa manajemen talenta pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud huruf a, disusun berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan merata yang diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); MEMUTUSKAN: MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Manajemen talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. b.menemukan dan menyiapkan Talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leaders) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi;
3. c.mendorong peningkatan profesionalisme Jabatan, Kompetensi dan Kinerja Talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier Talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karier yang berkesinambungan;
4. d.mewujudkan Rencana Suksesi (succession planning) yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit pada Pemerintah Daerah;
5. e.memastikan tersedianya pasokan Talenta untuk menyeleraskan PNS yang tepat dengan Jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
6. f.menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Prinsip penyusunan Manajemen Talenta PNS yaitu:

a.obyektif, yaitu proses Manajemen Talenta PNS sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian yang bersifat subyektif pribadi; b . terencana, yaitu Manajemen Talenta PNS disusun untuk menyiapkan Suksesor pada masing-masing Jabatan yang akan lowong secara sistematis dan terstruktur sesuai target;
c.terbuka, yaitu informasi mengenai Manajemen Talenta PNS yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan Talenta dapat diakses oleh seluruh PNS; d . tepat waktu, yaitu Jabatan kosong dapat segera diisi oleh Suksesor sehingga tidak terdapat jabatan kosong dalam waktu lama dan menjamin ketersediaan Talenta dalam pengisian Jabatan Target;
e.akuntabel, yaitu Manajemen Talenta PNS dilakukan sesuai standar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabankan;
f.bebas dari intervensi politik, yaitu Manajemen Talenta PNS bebas dari pengaruh dan/ atau tekanan politik; dan
g.bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu Manajemen Talenta PNS bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. r

BAB II

KELEMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA PNS

Pasal 4

(1)Bupati menyelenggarakan Manajemen Talenta PNS berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta, strategi Pemerintah Daerah guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional.
(2)Dalam menyelenggarakan manajemen talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
2. b.Perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan;
3. c.Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan;
4. d.Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah; dan
5. e.Unit kerja yang membidangi urusan organisasi.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
1. a.mengkoordinasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan dokumen rencana pengembangan program manajemen talenta;
2. b.menyiapkan calon talenta;
3. c.menetapkan talenta untuk dimasukkan kedalam kelompok rencana suksesi;
4. d.membuat berita acara penetapan Talenta; dan
5. e.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
(5)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan talenta yang akan menduduki jabatan target.

BAB III

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA PNS

Pasal 5

Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS meliputi:

a.akuisisi talenta;
b.pengembangan Talenta;
c.retensi Talenta;
d.penempatan Talenta; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan manajemen talenta PNS didukung oleh infrastruktur yang terdiri dari: a . peta jabatan yang sedang/ akan lowong dan jabatan kritikal;

b.profil talenta;
c.standar metode dan penilaian dalam metode assessment center dan uji kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
d.standar kompetensi jabatan; e . standar penilaian kinerja riil;
f.pola karier;
g.tim manajemen talenta PNS;
h.program pengembangan talenta (ASN Corporate University/Sekolah Kader /Tugas Belajar);
i.basis data sumber daya manusia (SDM); { J. sistem informasi manajemen talenta PNS; dan
k.anggaran.

Pasal 7

Akusisi talenta meliputi tahapan sebagai berikut:

a.identifikasi dan penetapan jabatan kritikal;
b.analisis kebutuhan talenta;
c.penetapan strategi akuisisi;
d.identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta;
e.penetapan kelompok rencana suksesi; dan
f.Pencarian talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi dan rencana penempatan talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Pasal 8

(1)ldentifikasi dan penetapan Jabatan target dan Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk penempatan talenta.
(2)Jabatan kritikal merupakan jabatan inti dalam perangkat daerah yang memenuhi karakteristik tertentu.
(3)Karakteristik Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
1. a.strategis dan berkaitan langsung dengan strategi perangkat daerah serta perkembangan lingkungan;
2. b.memerlukan kompensasi yang sesuai dengan core business;
3. c.membutuhkan kinerja yang tinggi;
4. d.memberi peluang pembelajaran yang tinggi;
5. e.mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik;dan
6. f.sesuai kebutuhan prioritas daerah.

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan Jabatan Kritikal dan SKJ serta melaporkan kepada Menteri.
(2)Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 10

(1)Analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Analisis kebutuhan talenta didasarkan pada rencana pembangunanjangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka Panjang daerah yang terjabar dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi.
(2)Pemerintah Daerah menyusun analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi, serta jabatan kritikal. (
(3)Tim Manajemen Talenta PNS menyusun analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jabatan kritikal yang ditetapkan dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah.

Pasal 11

(1)Berdasarkan analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setiap Pemerintah Daerah menyusun strategi akuisisi talenta dengan menentukan seluruh/ sebagian pilihan sebagai berikut:
1. a.membangun talenta internal daerah;
2. b.merekrut talenta baru (calon PNS);
3. c.mutasi dan/ atau promosi talenta antar perangkat daerah; dan
4. d.penugasan khusus talenta.
(2)Bupati menetapkan strategi akuisisi talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dalam identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta daerah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…