DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. pembangunan kepemudaan; b. prasarana dan sarana; c. program kegiatan; d. struktur organisasi kepemudaan; e. pengembangan pusat kepemudaan; f. kemitraan; g. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan; dan h. pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kepemudaan dan Pengembangan Pusat Kepemudaan (Youth Center) di Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratu.ran Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan Dan Sarana Kepemudaan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 673); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT KEPEMUDAAN (YOUTH CENTER} DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenang daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktu.alisasi diri dan cita-cita pemuda. 8 . Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
10.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
11.Perencanaan adalah suatu. proses menentukan ketersediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12.Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan adalah kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan. l
13.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
14.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
15.Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
16.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
17.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
18.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
19.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
20.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan pengembangan Pusat Kepemudaan (Youth Center} di Daerah.

(2)Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang:
1. a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b . berakhlak mulia;
2. c.sehat;
3. d.cerdas;
4. e.kreatif;
5. f.inovatif;
6. g.mandiri;
7. h.demokratis;
  1. 1.bertanggungjawab; J. berdaya saing; dan
8. k.memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a . pembangunan kepemudaan;

b.prasarana dan sarana;
c.program kegiatan;
d.struktur organisasi kepemudaan;
e.pengembangan pusat kepemudaan;
f.kemitraan;
g.pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan; dan
h.pembiayaan. L

BAB II

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

(1)Pembangunan kepemudaan di Daerah dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
(2)Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan pusat kepemudaan (Youth Cente,j di Daerah.
(3)Pusat kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat atau ruang termasuk lingkungan bagi Pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan dan p elatihan di bidang Kepemudaan.

BAB III

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 6

(1)Untuk menunjang pembentukan pusat kepemudaan (Youth Center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan di Daerah.
(2)Penyediaan prasarana sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.perencanaan; dan
2. b.pengadaan.
(3)Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
(4)Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri dengan komposisi kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.potensi Pemuda penyandang disabilitas;
b.prestasi dan kebutuhan Pemuda penyandang disabilitas; dan
c.kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik Pemuda penyandang disabilitas.

Pasal 8

(1)Dalam pembentukan pusat kepemudaan (youth cente,j Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
(2)Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.ruang dan tempat untuk Pelayanan Kepemudaan;
2. b.perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
3. c.perlengkapan keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan;
4. d.perlengkapan medik dan kebersihan; dan
5. e.perlengkapan dan peralatan yang sesuai untuk kepentingan kegiatan Pelayanan Kepemudaan.
(3)Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk virtual dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan/ atau Dunia Usaha dalam Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Dinas bertanggung jawab atas Perencanaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
(2)Dinas mengusulkan Perencanaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan untuk selanjutnya dicantumkan ke dalam dokumen Perencanaan daerah.
(3)Perencanaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…