DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan retribusi daerah mencakup ketentuan umum; pemanfaatan penerimaan retribusi; tata cara pemungutan retribusi; tata cara penghapusan piutang retribusi; administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal; tata cara dan syarat pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi; tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif; tata cara pengenaan sanksi administratif; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Bupati adalah Bupati Lumajang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerahyang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19.Parkir konvensional adalah pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum yang retribusinya dikenakan untuk setiap kali parkir.
20.Parkir secara berlangganan adalah pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum yang retribusinya dibayarkan sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun.
22.Parkir Insidentil adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerahyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
25.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
26.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang dipungut Retribusi.
(2)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari realisasi penerimaan.
(3)Penerimaan Retribusi dialokasikan untuk bagi hasil Retribusi daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

(1)Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD meliputi :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang/jasa; dan/atau
3. c.belanja modal.
(2)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1)Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
(2)Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(5)Dalam hal retribusi dibayarkan sebelum pelayanan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi dikenakan tarif khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi.
(6)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara berlangganan atas permintaan Wajib Retribusi untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan Retribusi.

Pasal 5

(1)Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboraturium Kesehatan Daerah, atau Rumah Sakit Umum Daerah.
(2)Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
(3)Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh:

a.Pusat Kesehatan Masyarakat;
b.Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
c.Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 7

(1)Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
(2)Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan bukan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
(3)Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal terdapat pelayanan kesehatan yang menjadi program jaminan kesehatan tertentu dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maka biaya yang timbul atas pelayanan kesehatan dibebankan pada :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. b.Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dipungut setelah orang pribadi/pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 10

(1)Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.
(2)Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pelayanan kebersihan.
(3)Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan atas:
1. a.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
2. b.penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan sampah;
3. c.penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
4. d.pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Pasal 11

(1)Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(2)Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
(4)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jasa pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…