Pemerintah Kabupaten Lumajang
Pemerintah Kabupaten Lumajang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi tata kelola yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga ketertiban, dan memastikan tercapainya program-program yang relevan dengan kebutuhan daerah. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Lumajang mencakup aspek regulasi, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan administrasi kependudukan, hingga pengelolaan objek wisata dan penanganan pengaduan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang
Pemerintah Kabupaten Lumajang mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, menggerakkan pembangunan, dan menyediakan layanan publik esensial bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini krusial dalam memastikan pemerintahan yang efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, menjaga ketertiban sosial, serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan daerah.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang mencakup tiga pilar utama: regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai sektor, mulai dari perizinan hingga tata ruang. Aspek pelayanan berfokus pada penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan—termasuk penerbitan surat keterangan belum menikah—serta penanganan pengaduan masyarakat, seperti laporan kepada Inspektorat. Sementara itu, aspek program meliputi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang.
Beberapa program strategis yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi pengembangan ruang publik, seperti persiapan lokasi Car Free Day baru untuk memperluas akses warga. Pemerintah juga aktif dalam pengelolaan sumber daya energi, mengajak masyarakat menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan, dan menyiapkan langkah antisipatif terhadap kenaikan harga BBM. Selain itu, program pembangunan desa melalui TMMD ke-123 dan pengelolaan objek wisata seperti Pemandian Alam Selokambang juga menjadi fokus intervensi strategis.
Pemerintah Kabupaten Lumajang turut berkontribusi dalam isu-isu nasional, khususnya dalam ketahanan energi melalui pengelolaan distribusi BBM subsidi dan antisipasi dampak kenaikan harga. Melalui pengembangan ruang publik dan pengelolaan objek wisata, pemerintah daerah mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengurangan kemiskinan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti pengurusan surat keterangan belum menikah, hingga pengaduan dan pelaporan terkait pelayanan publik atau dugaan permasalahan kepada Inspektorat. Masyarakat juga dapat mengakses informasi publik, seperti pengumuman penting atau daftar pejabat yang dilantik, serta memanfaatkan fasilitas ruang publik yang dikelola pemerintah daerah. Ketersediaan informasi stok darah juga menjadi salah satu layanan penting yang disediakan.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah pilar vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal. Dengan mandat yang komprehensif, ruang lingkup yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program, serta berbagai inisiatif strategis, pemerintah daerah ini berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Peran aktifnya dalam isu-isu nasional seperti ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan menegaskan kontribusinya terhadap agenda yang lebih luas. Komitmennya dalam melayani warga juga tercermin dari ketersediaan layanan publik yang responsif, termasuk penanganan pengaduan dan penyediaan informasi penting.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM; KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL; PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL; PERIJINAN; LARANGAN; PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati Lumajang ini adalah: a. Pembebasan BPHTB bagi MBR; b. Kriteria MBR; dan c. persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Pembebasan BPHTB.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2025
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; perubahan meliputi: pasal 3 terkait besaran pagu anggaran pengalolkasian dan penghitungan dll; pasal 9 terkait komposisi ADD dan pennetuan penggunaan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Keuangan daerah meliputi: a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaanDaerah yang dipisahkan; dan/atau f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. 3. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM; HARI JADI; KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 57) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah; 2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 14A;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang kajian risiko yang merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah. Aturan ini meliputi ketentuan umum; potensi kebencanaan; pengkajian risiko bencana; dan ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 91) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan huruf e ayat (4) Pasal 5 dihapus; 3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A; 4. Ketentuan Pasal 11 diubah; 5. Pasal 13 ayat (3) huruf l dihapus; 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah; 7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 20 diubah; 8. Ketentuan Pasal 21 diubah; 9. Ketentuan Pasal 23 diubah; 10. Pasal 24 dihapus; 11. Pasal 25 dihapus; 12. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 26 diubah; 13. Ketentuan Pasal 26 diubah; 14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 26A, 26B, 26C; 15. Pasal 27 dihapus; 16. Pasal 28 dihapus; 17. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah; 18. Ketentuan Pasal 32 diubah; 19. Ketentuan BAB XII diubah; 20. Ketentuan Pasal 36 diubah; 21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) bagian dan 2 (dua) pasal; 22. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah; 23. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A; 24. Ketentuan ayat (1) Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c;