DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau mencakup ketentuan umum; pedoman; monitoring, evaluasi dan laporan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petani tembakau, buruh tani tembakau, pekerja rentan, dan penyandang disabilitas, merupakan kelompok tenaga kerja bukan penerima upah serta dipandang perlu dan dapat diberikan bantuan dalam bentuk pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, kegiatan pemberian bantuan dalam program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi diantaranya pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6.Petani Tembakau adalah petani yang mengelola lahan berupa lahan sawah, lahan pekarangan, atau lahan perkebunan, baik milik sendiri maupun menyewa dari orang lain yang dipergunakan untuk budidaya tembakau, baik yang dikelola sendiri dan/atau dipekerjakan ke orang lain.
7.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari pemerintahan desa.
8.Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
9.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10.Verifikasi Data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan posedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data usulan.
11.Validasi Data yang selanjutmya disebut validasi adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
12.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah daerah.
13.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
14.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

BAB II

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
(2)Dalam memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Bantuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran iuran:
1. a.Program JKK; dan
2. b.Pogram JKM.

Pasal 3

(1)Sasaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah peserta bukan penerima upah yang terdiri dari:
1. a.Petani Tembakau;
2. b.Buruh Tani Tembakau;
3. c.Pekerja Rentan; dan
4. d.Penyandang Disabilitas.
(2)Kriteria sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.penduduk Daerah;
2. b.memiliki profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c;
3. c.tergolong sebagai Penyandang Disabilitas untuk sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
4. d.belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
(3)Syarat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
2. b.fotokopi kartu tanda anggota kelompok tani tembakau atau surat keterangan dari pemerintah desa/kelurahan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
3. c.surat keterangan Penyandang Disabilitas dari dokter Pemerintah Daerah untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau;
2. b.perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan dan Penyandang Disabilitas.
(3)Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
(4)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(6)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati.
(7)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak menghentikan pemberian bantuan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) apabila kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tidak lagi terpenuhi.
(2)Dalam hal terjadi penghentian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pergantian penerima bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sesuai kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
(3)Pergantian penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil koordinasi antara perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
(4)dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 22 Mei 2025 BUPATI LUMAJANG, ttd. INDAH AMPERAWATI Diundangkan di Lumajang pada tanggal 22 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. AGUS TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 18

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…