DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja badan kepegawaian dan pengembangan SDM mencakup ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; struktur organisasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 1);
10.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 15).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
7.Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
8.Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
9.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
10.Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
11.Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi adalah Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
12.Bidang Mutasi dan Promosi adalah Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
13.Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan adalah Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
14.Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur adalah Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.
15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lumajang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas:
1. a.Sekretariat terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
2. b.Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. c.Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. d.Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
5. e.Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. d.pelaksanaan administrasi badan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja dan kebijakan Sekretariat;
2. b.perumusan dan penyusunan program dan kegiatan badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
3. c.pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
4. d.pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
5. e.pengelolaan terkait rumah tangga;
6. f.pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
7. g.penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
8. h.penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
9. i.penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Badan;
10. j.pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
11. k.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
12. l.pelaksanaan koordinasi dan verifikasi informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
13. m.pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
14. n.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
15. o.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
16. p.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
17. q.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melakukan administrasi kepegawaian;
3. c.melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
4. d.melakukan penatausahaan barang milik daerah;
5. e.melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
6. f.mengelola terkait rumah tangga, surat menyurat, dan pengarsipan;
7. g.mengelola kebersihan ketertiban dan keamanan;
8. h.melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
9. i.menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
10. j.melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyusun bahan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
12. l.melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terkait tata laksana dan organisasi;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
14. n.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
15. o.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.
(2)Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
2. b.melaksanakan penatausahaan keuangan;
3. c.melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
4. d.melakukan penyusunan laporan keuangan;
5. e.melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
7. g.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.

Pasal 7

(1)Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemberhentian, pensiun, database kepegawaian, membangun sistem informasi kepegawaian, arsip kepegawaian, dan membina profesi Aparatur Sipil Negara.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
2. b.perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan sistem informasi kepegawaian;
3. c.penyusunan formasi pegawai;
4. d.penyelenggaraan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. e.pelaksanaan fasilitasi sekolah kedinasan;
6. f.pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
7. g.pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
8. h.pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
9. i.pengoordinasian penyusunan sistem informasi kepegawaian;
10. j.pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
12. l.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

(1)Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan mutasi, administrasi kepangkatan serta melaksanakan pengembangan karier dan promosi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi dan Promosi;
2. b.perumusan kebijakan mutasi, promosi, kepangkatan dan pengembangan karier pegawai;
3. c.penyelenggaraan, pengoordinasian, pelaksanaan verifikasi dokumen proses mutasi dan promosi;
4. d.pelaksanaan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala dan pencantuman gelar;
5. e.pelaksanaan pengembangan karier pegawai;
6. f.pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, tugas belajar dan izin belajar;
7. g.pengoordinasian dan pelaksanaan seleksi jabatan;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Mutasi dan Promosi;
9. i.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan penilaian kinerja, pembinaan pegawai, disiplin dan penghargaan, pengoordinasian kegiatan penilaian kinerja dan evaluasi hasil penilaian kinerja serta penghargaan, dan pelaksanaan pembinaan dan disiplin aparatur.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
2. b.perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
3. c.perencanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
4. d.pengoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
5. e.pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
6. f.perencanaan dan pelaksanaan pembinaan aparatur;
7. g.pengkajian penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
8. h.pelaksanaan koordinasi dan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
9. i.pengelolaan pemberian penghargaan;
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja, penghargaan, pembinaan disiplin;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
12. l.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…