DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kajian risiko yang merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah. Aturan ini meliputi ketentuan umum; potensi kebencanaan; pengkajian risiko bencana; dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi masyarakat serta mengurangi dampak terhadap bencana serta untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana, perlu dilakukan kajian risiko bencana;
c.bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimkasud dalam Bab VII angka 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, hasil kajian risiko bencana baik berupa dokumen maupun peta harus disahkan oleh lembaga yang berwenang di pemerintahan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Kajian Risiko Bencana dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA.

BAB I

: Pendahuluan Pendahuluan memaparkan pentingnya pelaksanaan pengkajian risiko bencana di Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam latar belakang, tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, pengertian, dan sistematika penulisan Dokumen KRB Kabupaten Lumajang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimkasud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Bupati adalah Bupati Lumajang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non- departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
6.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkab, baik oleh faktor alam dan/non alam maupu faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
8.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah meredam mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menggapai dampak buruk bahaya tertentu.
9.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurung waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
10.Korban bencana adalah orang atau kelompok orang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11.Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
12.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yag dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ mengurangi ancaman bencana.
13.Kajian resiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
14.Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
15.Peta risiko bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non-spasial berdasarkan kajian risiko bencana suatu Daerah.
16.Cek lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
17.Geographic Information System (GIS) adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
18.Tingkat ancaman/bahaya adalah tingkat ancaman bencana yang dihitung berdasarkan indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar.
19.Tingkat kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
20.Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
21.Tingkat risiko adalah perbandingan antara tingkat kerugian dengan kapasitas Daerah untuk memperkecil tingkat kerugian dan tingkat ancaman akibat bencana.
22.Sampah Spesifik adalah Sampah yang memerlukan penanganan khusus karena sifat, Konsentrasi, dan/ atau volumenya. Contohnya Sampah akibat bencana.

BAB II

KONDISI KEBENCANAAN Gambaran kondisi kebencanaan Kabupaten Lumajang secara garis besar dapat dilihat dari kondisi wilayah dan sejarah bencananya. Kondisi wilayah yang beragam, menimbulkan potensi bahaya yang beragam pula di suatu daerah. Keberagaman potensi bahaya yang ada di daerah dapat menimbulkan risiko bencana jika bertemu dengan kerentanan yang tidak didukung oleh kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulanginya. Kerentanan yang tinggi dipengaruhi oleh besaran populasi dan kelompok rentan yang digabungkan dengan potensi kerugian atas laju pembangunan daerah.

Pasal 2

Potensi kebencanaan di Daerah terdiri dari:

a.gempa bumi;
b.tsunami;
c.letusan gunung api;
d.cuaca ekstrim;
e.kekeringan;
f.banjir;
g.banjir bandang;
h.longsor;
i.gelombang ekstrem dan abrasi;
j.kebakaran hutan dan lahan;
k.bencana non alam;
l.likuifaksi.

BAB III

PENGKAJIAN RISIKO BENCANA Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi dan tingkat risiko bencana di suatu daerah atau kawasan. Metode yang digunakan dengan menggabungkan komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. Metode ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan menggunakan referensi dari kementerian/lembaga lainnya ditingkat nasional. Dengan pendekatan ini, akan didapatkan tingkat risiko setiap potensi bencana di Kabupaten Lumajang yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial maupun non-spasial.

Pasal 3

(1)Aspek pengkajian risiko bencana terdiri dari :
1. a.tingkat ancaman/bahaya;
2. b.tingkat kerentanan; dan
3. c.tingkat kapasitas.
(2)Tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan peta risiko bencana dan dokumen risiko bencana Daerah.

Pasal 4

(1)Sistematika penyusunan Kajian Resiko Bencana Daerah terdiri dari :
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Kondisi Kebencanaan
3. c.Bab III : Pengkajian Risiko Bencana
4. d.Bab IV : Rekomendasi
5. e.Bab V : Penutup
(2)Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 22 Juli 2025 BUPATI LUMAJANG, ttd. INDAH AMPERAWATI Diundangkan di Lumajang pada tanggal 22 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. AGUS TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 27 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kalaksa BPBD Plt. Kabag. Hukum LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI............................................................................................................................ 1 DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... 2 DAFTAR TABEL .................................................................................................................... 3 RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................... 6 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 7 1.1. LATAR BELAKANG................................................................................................... 7 1.2. TUJUAN ....................................................................................................................... 9 1.3. RUANG LINGKUP ...................................................................................................... 9 1.4. LANDASAN HUKUM ................................................................................................. 9 1.5. PENGERTIAN ............................................................................................................ 12 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................... 13 BAB II KONDISI KEBENCANAAN ................................................................................... 15 2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH ........................................................................... 15 2.2. SEJARAH KEJADIAN BENCANA KABUPATEN / KOTA .................................. 19 2.3. POTENSI BENCANA DI KABUPATEN / KOTA .................................................. 20 BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA ...................................................................... 22 3.1. INDEKS PENGKAJIAN RISIKO BENCANA .......................................................... 23 3.1.1. BAHAYA ............................................................................................................. 24 3.1.2. KERENTANAN ................................................................................................... 37 3.1.3. KAPASITAS ........................................................................................................ 63 3.2. PETA RISIKO BENCANA ........................................................................................ 81 3.3. KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN / KOTA ........................................... 88 3.3.1. PENENTUAN TINGKAT BAHAYA ................................................................. 89 3.3.2. PENENTUAN TINGKAT KERENTANAN ....................................................... 89 3.3.3. PENENTUAN TINGKAT KAPASITAS ............................................................ 90 3.3.4. PENENTUAN TINGKAT RISIKO ..................................................................... 91 BAB IV REKOMENDASI .................................................................................................... 94 4.2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU .................................. 97 4.3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK ............... 97 4.4. PENANGANAN TEMATIK DAN KAWASAN RAWAN BENCANA................... 98 4.5. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA 104 4.6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA104 4.7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA ..................................... 105 BAB V PENUTUP .............................................................................................................. 108 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 2 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Lumajang............................................................... 17 Gambar 2. Persentase Kejadian Bencana Kabupaten Lumajang Tahun 2009-2024 .............. 20 Gambar 3. Metode Pengkajian Risiko Bencana ..................................................................... 23 Gambar 4. Metode Pemetaan Risiko Bencana ......................................................................... 82 Gambar 5. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Lumajang ........................................... 83 Gambar 6. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Lumajang ............................ 84 Gambar 7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Lumajang ............................. 84 Gambar 8. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Lumajang .. 85 Gambar 9. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Lumajang ................................. 85 Gambar 10. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lumajang ..... 86 Gambar 11. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Lumajang ................................ 86 Gambar 12. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Lumajang ........................... 87 Gambar 13. Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Lumajang ..................................... 87 Gambar 14. Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Lumajang ................. 88 Gambar 15. Peta Risiko Muli Bencana di Kabupaten Lumajang ........................................... 93 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 3 DAFTAR TABEL Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luasnya di Kabupaten Lumajang.............. 15 Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Luas Kecamatan di Kabupaten Lumajang…………………...18 Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Lumajang Tahun 2009-2024...........................19 Tabel 4. Potensi Bencana Kabupaten Lumajang ...................................................................... 21 Tabel 5. Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Lumajang .................................................... 24 Tabel 6 Potensi Bahaya Banjir di Kabupaten Lumajang .......................................................... 25 Tabel 7. Potensi Bahaya Banjir Bandang di Kabupaten Lumajang .......................................... 27 Tabel 8. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Kabupaten Lumajang ........................................... 28 Tabel 9. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Lumajang ................ 29 Tabel 10. Potensi Bahaya Gempabumi di Kabupaten Lumajang ............................................. 30 Tabel 11. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lumajang ................... 31 Tabel 12. Potensi Bahaya Kekeringan di Kabupaten Lumajang .............................................. 33 Tabel 13. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Gunung Bromo .............................................. 34 Tabel 14. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Gunung Lamongan ........................................ 34 Tabel 15. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Gunung Semeru ............................................. 34 Tabel 16. Potensi Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Lumajang ......................................... 35 Tabel 17. Potensi Bahaya Tsunami di Kabupaten Lumajang ................................................... 37 Tabel 18.Paraameter Kerentanan Sosial………………………………………………………..38 Tabel 19. Parameter Kerentanan Fisik ....................................................................................... 39 Tabel 20. Parameter Kerentanan Ekonomi ................................................................................ 40 Tebel 21. Parameter Kerentanan Lingkungan ........................................................................... 41 Tabel 22. Potensi Penduduk Terpapar Kabupaten Lumajang ................................................... 42 Tabel 23. PotensiKerugian Kabupaten Lumajang .................................................................... 43 Tabel 24 Kelas Kerentanan Kabupaten Lumajang ................................................................... 44 Tabel 25. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan Untuk Banjir di Kabupaten Lumajang……………………………………………………………………………………….45 Tabel 26. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan untuk Banjir di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................ 46 Tabel 27. Potensi Penduduk Terpapar dan kelompok Rentan Untuk Banjir Bandang di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................. 47 Tabel 28 Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan Untuk Banjir Bandang di Kabupaten Lumajang ............................................................................................................ 48 Tabel 29. Potensi Penduduk Terpapar dan kelompok Rentan Untuk Cuaca Ekstrim di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................. 49 Tabel 30 Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan Untuk Cuaca Ekstrim di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................. 50 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 4 Tabel 31. Potensi Penduduk Terpapar dan kelompok Rentan Untuk Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Lumajang ................................................................................................ 51 Tabel 32. Potensi Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Lumajang ......................................................................................... 51 Tabel 33. Potensi Penduduk Terpapat dan Kelompok Rentan untuk Gempabumi di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................................... 52 Tabel 34. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan untuk Gempabumi di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................. 53 Tabel 35. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lumajang ................................................................................................. 54 Tabel 36. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab.Lumajang ........................................................................................... 55 Tabel 37. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan Untuk Kekeringan di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................................... 56 Tabel 38 Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan untuk Kekeringan di Kabupaten Lumajang .................................................................................................................................. 57 Tabel 39. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan Untuk Letusan Gunung Api di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................ 58 Tabel 40. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan untuk Letusan Gunung Api di Kabupaten Lumajang ..................................................................................................... 59 Tabel 41. Potensi Penduduk dan Kelompok Rentan untuk Lonso di Kabupaten Lumajang .... 60 Tabel 42. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Longsor di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................ 61 Tabel 43. Potensi Penduduk terpapar dan Kelompok Rentan untuk Tsunami di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................................... 63 Tabel 44. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan Untuk Tsunami di Kabupaten Lumajang ................................................................................................................. 63 Tabel 45. Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Lumajang ....................................................... 67 Tabel 46. Rekapitulasi Kajian Kesiapsiagaan Kelurahan di Kabupaten Lumajang ................. 69 Tabel 47. Parameter Kapasitas daerah ....................................................................................... 69 Tabel 48. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang dalam Menghadapai Potensi bencana ......... 70 Tabel 49. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana banjir ........................................................................................................................... 71 Tabel 50. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana banjir Bandang ........................................................................................................................... 72 Tabel 51. Kelas Kapsitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam menghadapi Potensi bencana Cuaca Ekstrim .............................................................................................................. 73 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 5 Tabel 52. Kelas Kapasitas Kab Lumajang per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi ................................................................................................. 74 Tabel 53. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Gempabumi ................................................................................................................. 75 Tabel 54. Kelas Kapasitas Kabupaten Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi bencana kebakaran Hutan dan Lahan...................................................................................................... 76 Tabel 55. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang per Kecamatan dalam menghadapi Potensi bahaya kekeringan .................................................................................................................... 77 Tabel 56. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam menghadapi Potensi bencana Letusan Gunung Api .................................................................................................... 78 Tabel 57. Kelas kapasitas Kabupaten Lumajang per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Longsor ....................................................................................................................... 79 Tabel 58. Kelas Kapaistas Kabupaten Lumajang Pe kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Tsunami ....................................................................................................................... 80 Table 59. Tingkat Bahaya Kabupaten Lumajang ..................................................................... 89 Tabel 60. Tingkat Kerentanan Kabupaten Lumajang ............................................................... 90 Tabel 61. Tingkat Kapasitas Kabupaten Lumajang .................................................................. 91 Tabel 62. Tingkat Risiko Kabupaten Lumajang ....................................................................... 91 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 6 RINGKASAN EKSEKUTIF Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah mekanisme terpadu untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana. Dampak negatif tersebut dapat diketahui dengan mengetahui risiko bencana, yang diperoleh dari hasil analisa gabungan antara tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas daerah. Proses analisa tingkat tersebut mengikuti pedoman umum pengkajian risiko bencana yang telah ditetapkan oleh BNPB. Hasil kajian yang dimuat dalam sebuah dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Lumajang. Perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang perlu mempertimbangkan tingkat risiko yang didapatkan dari hasil pengkajian risiko. Berdasarkan kajian risiko bencana, Kabupaten Lumajang memiliki tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah. Kelas risiko tinggi terdapat pada bahaya Letusan Gunung Api,Tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi . Kelas risiko sedang terdapat pada bahaya Banjir, Cuaca Ekstrim, kekeringan, Tanah Longsor, sedangkan jenis bahaya yang memiliki kelas risiko rendah, yaitu gempa bumi, Banjir bandang, Kebakaran Hutan dan Lahan . Telah disepakati bahwa jenis bencana yang menjadi prioritas dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang adalah Letusan Gunung Api,Tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi Longsor, dan kekeringan. Hasil lain yang didapatkan dari pengkajian risiko bencana adalah rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana. Secara umum, rekomendasi yang dihasilkan terbagi atas kebijakan administratif dan kebijakan teknis. Penjabaran rekomendasi kebijakan rencana penangulangan bencana di Kabupaten Lumajang tertuang dalam 7 kelompok kegiatan berdasarkan Indikator Ketahanan Daerah yang didetailkan dalam indikator aksi. Berdasarkan pengkajian risiko bencana dan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang telah disusun, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang beserta pihak terkait harus melakukan upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil kajian ini. Dokumen ini merupakan acuan pemerintah daerah dalam melakukan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 7 Kabupaten Lumajang memiliki karakter topografi yang beragam mulai dari dataran rendah, pegunungan, dan pesisir pantai. Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang memiliki daratan yang sangat subur. Kondisi ini dipengaruhi oleh daratan yang diapit oleh 3 gunung berapi, yaitu: Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Hal ini memungkinkan Kabupaten Lumajang memiliki potensi ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sementara itu, dibagian selatan di aliri oleh banyak sungai sehingga memiliki endapan alluvial yang subur. Oleh karena dilalui oleh banyak sungai ini Kabupaten Lumajang memiliki ancaman terhadap bencana banjir. Bencana yang terjadi memberikan dampak terhadap korban jiwa, kondisi psikologis yang buruk, kerugian materil, dan pengaruh terhadap lingkungan. Karena melihat besaran dampak bencana yang ditimbulkan sebelumnya, maka diperlukan upaya menyeluruh dan terarah untuk setiap bencana yang memiliki potensi terjadi. Upaya tersebut adalah dengan menyusun pengkajian risiko bencana Kabupaten Lumajang. Acuan yang digunakan dalam pengkajian risiko bencana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Peraturan ini memuat metodologi dan parameter dasar dalam perhitungan setiap potensi bahaya. Hasil dari pengkajian risiko bencana berupa kajian risiko bencana dan peta risiko bencana yang memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas untuk setiap bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lumajang. Dari hasil pengkajian didapatkan indeks ketahanan daerah yang akan menjadi rekomendasi arah kebijakan pembangunan kapasitas untuk pengurangan risiko bencana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota. Keseluruhan hasil pengkajian maupun rekomendasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang dimuat dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lumajang untuk rentang waktu lima tahunan. 1.1. LATAR BELAKANG Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kerawanan terhadap berbagai macam bencana adalah Kabupaten Lumajang. Kondisi ini dilihat dari bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 8 dalam kurun waktu 2014 - 2023 tercatat kejadian bencana di Kabupaten Lumajang didominasi oleh 6 ( enam ) jenis ancaman, yaitu: Cuaca ekstrim,Kebakaran Pemukiman, tanah longsor , banjir, kekeringan dan Erupsi Gunung Semeru. Jumlah kejadian bencana cuaca ekstrim berupa angin kencang dan angin puting beliung tercatat sebanyak 243 kejadian bencana, bencana banjir sebanyak 143 kejadian bencana, kebakaran Pemukiman tercatat sebanyak 272 kejadian, tanah longsor sebanyak 183 kejadian bencana, kekeringan 10 kali dan Erupsi Gunung Api Semeru terjadi pada setiap akhir tahun. Bencana ini memberikan dampak yang tidak sedikit. Sebanyak 13.389 jiwa harus mengungsi pada kejadian bencana Erupsi Gunung Semeru tahun 2021. Sedangkan jumlah terdampak bencana kekeringan sebanyak 43.118 jiwa menderita karena bencana kekeringan pada setiap tahunya yang tersebar di 7 kecamatan ( Ranuyoso, Klakah, kedung jajang, Randuagung, Padang, Gucialit dan Kecamatan Lumajang ) . Setiap bencana yang terjadi dipengaruhi oleh bahaya, kerentanan daerah, dan kapasitas daerah terhadap bencana. Peningkatan kapasitas/kemampuan daerah telah dilakukan melalui perencanaan penanggulangan bencana sebagai dasar pengetahuan daerah untuk penanggulangan bencana. Namun bencana dapat terjadi karena meningkatnya potensi bahaya dan kerentanan wilayah yang tinggi terhadap bencana. Ini disebabkan laju pembangunan dan kontur alam yang berubah. Sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya bencana, upaya pengurangan risiko bencana yang mewujudkan Kabupaten Lumajang siaga terhadap bencana, maka diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang jelas, terarah dan menyeluruh pada setiap bencana yang didasarkan pada pengkajian risiko bencana Kabupaten Lumajang. Proses pengkajian risiko bencana perlu mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2012 dan didukung oleh referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Hasil pengkajian risiko bencana terangkum dalam Dokumen KRB Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Dokumen KRB tersebut memuat pengkajian bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana di Kabupaten Lumajang. Dokumen ini nantinya mampu menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk penyusunan Dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Lumajang. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 9 1.2. TUJUAN Tujuan penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Lumajang tahun 2024 adalah: a) Mengidentifikasi risiko bencana di Kabupaten Lumajang dan menuangkannya dalam peta risiko bencana dengan skala 1 : 50.000; b) Memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana untuk upaya pengurangan risiko bencana; c) Menjadi landasan untuk aksi pendampingan komunitas terpapar sebagai upaya pengurangan risiko bencana ditingkat komunitas d) Menjadi dasar dalam penyusunan aksi praktis untuk kesiapsiagaan ditingkat masyarakat, seperti: penyusunan rencana dan jalur evakuasi, penentuan lokasi tempat tinggal dan sebagainya. 1.3. RUANG LINGKUP Batasan penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Lumajang tahun 2024 melingkupi hal-hal berikut.

1.Pengkajian tingkat bahaya;
2.Pengkajian tingkat kerentanan bencana;
3.Pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana;
4.Pengkajian tingkat risiko bencana;
5.Rekomendasi kebijakan penanggulangan becana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana. 1.4. LANDASAN HUKUM Dasar dalam penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lumajang tahun 2024 menggunakan landasan operasional sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 10
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
15.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2024 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI);
16.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja BPBD; DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 11
17.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002;
18.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
25.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Kota di Kabupaten Lumajang;
26.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah;
28.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
29.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2023-2043. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 12 1.5. PENGERTIAN Beberapa pengertian diperlukan untuk pemahaman dalam Dokumen KRB Kabupaten Lumajang, yaitu:
1.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4.Cek Lapangan (Ground Check) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
5.Geographic Information System, selanjutnya disebut GIS adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisa, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
6.Indikator Ketahanan Daerah adalah indikator penilaian tingkat kapasitas dan ketahanan suatu daerah dalam penanggulangan bencana.
7.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
8.Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
9.Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
10.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pengurangan Risiko Bencana adalah upaya untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
13.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14.Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 13
15.Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
16.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17.Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
18.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19.Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
20.Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana. 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Lumajang memiliki sistematika penulisan yang dikelompokkan, yaitu: Ringkasan Eksekutif Ringkasan eksekutif memperlihatkan rangkuman hasil pengkajian risiko bencana dan memberikan gambaran umum tentang kapasitas daerah serta kesiapsiagaan daerah di Kabupaten Lumajang. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 15 Fakta sejarah kejadian bencana beserta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh bencana sangat berpengaruh terhadap faktor alam dan non alam serta karena ulah manusia. Untuk melihat kondisi kebencanaan dilihat dari kondisi wilayah yang berpengaruh terhadap dampak kemungkinan potensi risiko bencana dijabarkan dalam sub bab berikut. 2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH Kondisi kebencanaan Kota Kabupaten Lumajang terkait dengan geografis, topografi, klimatologi, dan iklim yang berdampak pada jumlah penduduk Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah mencapai 1790,90 km², Kabupaten Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupatan Jember di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Malang disebelah barat, dan berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Dengan kondisi geografis tersebut, maka tidak heran jika Kabupaten Lumajang memiliki topografi dataran rendah, pegunungan dan pesisir. Wilayah administrasi Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan memiliki 198 desa dan 7 kelurahan, 879 dusun, 1.737 RW, 7.027 RT. Rekapitulasi jumlah kecamatan, luas kecamatan dan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luasnya di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN LUAS KECAMATAN (Km) JUMLAH DESA JUMLAH KELURAHAN 1 Tempursari 10.535 7 - 2 Pronojiwo 14.149 6 - 3 Candipuro 14.309,4 10 - 4 Pasirian 12.839 11 - DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 16 NO KECAMATAN LUAS KECAMATAN (Km) JUMLAH DESA JUMLAH KELURAHAN 5 Tempeh 7.321 13 - 6 Lumajang 2.847,15 5 7 7 Sumbersuko 2.907,35 8 - 8 Tekung 2.788 8 - 9 Kunir 5.330 10 - 10 Yosowilangun 7.244 13 - 11 Rowokangkung 5.888 7 - 12 Jatiroto 5.369 6 - 13 Randuagung 9.302,25 12 - 14 Sukodono 2.880,86 10 - 15 Padang 5.383,14 9 - 16 Pasrujambe 16.247,45 7 - 17 Senduro 17.089,65 12 - 18 Gucialit 10.179,25 9 - 19 Kedungjajang 6.613 12 - 20 Klakah 8.742 12 - 21 Ranuyoso 11.035,5 11 - KABUPATEN LUMAJANG 179.090 198 7 Sumber : RPJMD Kab. Lumajang Tahun 2005-2025 Tabel 1 menunjukkan pembagian wilayah administasi di Kabupaten Lumajang. Masing- masing wilayah bagian Kabupaten Lumajang memiliki kerentanan yang berbeda-beda untuk setiap bencana. Kajian risiko bencana dilaksanakan untuk seluruh wilayah administrasi dengan melihat potensi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Potensi DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 17 bencana dilihat berdasarkan geografis, demografi, topografi, dan iklim di Kabupaten Lumajang. Dari segi administratif geografis, gambaran wilayah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut. Secara geografis, Kabupaten Lumajang tidak hanya berbatasan dengan daratan tetapi juga berbatasan dengan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Diapit oleh 3 gunung berapi dan dialiri oleh banyak sungai membuat Kabupaten Lumajang memiliki lahan yang sangat subur. Namun demikian, disisi lain kondisi topografi ini juga membuat Kabupaten Lumajang menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana. Penduduk merupakan objek yang sering kali menjadi dampak risiko bencana di suatu daerah. Oleh sebab itu, kajian risiko bencana perlu dilaksanakan dengan mengkaji jumlah penduduk yang ada untuk memperkirakan besaran potensi penduduk terpapar di Kabupaten Lumajang. Jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Lumajang dapat dilihat sebagai berikut. Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Lumajang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 18 Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Luas Kecamatan di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN LUAS KECAMATAN (Km) JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) 1 Tempursari 10.535 33.687 2 Pronojiwo 14.149 36.034 3 Candipuro 14.309,4 75.354 4 Pasirian 12.839 90.047 5 Tempeh 7.321 84.751 6 Lumajang 2.847,15 84.772 7 Sumbersuko 2.907,35 36.571 8 Tekung 2.788 35.477 9 Kunir 5.330 56.094 10 Yosowilangun 7.244 60.411 11 Rowokangkung 5.888 38.200 12 Jatiroto 5.369 47.643 13 Randuagung 9.302,25 69.375 14 Sukodono 2.880,86 56.382 15 Padang 5.383,14 37.586 16 Pasrujambe 16.247,45 41.111 17 Senduro 17.089,65 50.032 18 Gucialit 10.179,25 26.041 19 Kedungjajang 6.613 46.388 20 Klakah 8.742 54.593 21 Ranuyoso 11.035,5 47.938 KABUPATEN LUMAJANG 1.790,90 1.108.487 Sumber : Agregat Dispenduk Capil semester 2 Tahun 2023 Kajian risiko dan jumlah penduduk memiliki keterkaitan. Selain terkait dengan potensi penduduk terpapar, keberagaman kondisi penduduk di suatu daerah sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh kejadian bencana. Semakin tinggi jumlah penduduk di daerah potensi bencana maka semakin tinggi pula tingkat risiko bencana yang akan ditimbulkan. Untuk menentukan jumlah jiwa terpapar setiap bencana di Kabupaten Lumajang diperlukan data jumlah penduduk yang tersebar di setiap kecamatan. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 19 2.2. SEJARAH KEJADIAN BENCANA KABUPATEN / KOTA Sejarah kejadian bencana di Kabupaten Lumajang diketahui berdasarkan pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari tahun 2013 hingga 2023 serta hasil rekapitulasi kejadian bencana oleh BPBD Kabupaten Lumajang. Lingkup pengambilan bencana dibatasi pada 11 (sebelas) jenis bencana yang disesuaikan dengan kerangka acuan kerja BNPB. Dari 11 (sebelas) bencana tersebut, terdapat 8 ( Delapan ) jenis bencana yang sesuai dengan acuan kerja BNPB dan pernah terjadi di Kabupaten Lumajang, yaitu banjir, Erupsi Gunung Seneru gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi, cuaca ekstrim/puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana-bencana yang tercatat dalam informasi DIBI tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2023 No Kejadian Jumlah Kejadian Meninggal Luka- Luka Hilang terdampak Mengungsi 1 Banjir 142 3 3 0 41.857 1.879 2 Gelombang Pasang Dan Abrasi 42 0 0 0 5 0 3 Gempa Bumi 14 6 16 0 0 1.093 4 Kebakaran Hutan Dan Lahan 38 0 0 0 0 0 5 Kekeringan 10 0 0 0 43.118 0 6 Puting Beliung/ Angin Kencang 243 2 6 0 393 0 7 Tanah Longsor 183 0 1 0 250 80 8 Erupsi Gunung Api 13 64 873 10 6.490 13.389 Kabupaten Lumajang 685 75 899 10 92.113 16.441 Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Data Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2014-2023 Catatan sejarah kejadian tersebut memperlihatkan bahwa bencana yang pernah terjadi memberikan dampak, sehingga masih dibutuhkannya upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 20 kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan atau pun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana. Secara umum kejadian bencana di Kabupaten Lumajang memiliki frekuensi kejadian bencana yang cukup tinggi dengan tingkat kerugian jiwa yang tinggi di tiap tahunnya. Persentase jumlah kejadian bencana tersebut sesuai dengan gambar berikut. Gambar 2. Persentase Kejadian Bencana Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2023 Dari 8 ( Delapan) sejarah kejadian bencana yang berdampak, cuaca ekstrim dalam bentuk puting beliung dan angin kencang merupakan kejadian paling dominan terjadi dengan tingkat kejadian paling tinggi. Kemudian disusul tanah longsor dan bencana banjir berdasarkan pencatatan DIBI dan data kejadian bencana Kabupaten Lumajang Tahun 2021- 2023. Persentase kejadian bencana diketahui berdasarkan perbandingan jumlah kejadian setiap bencana dengan total keseluruhan kejadian bencana. Penanganan serius sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan pengurangan risiko terhadap bencana-bencana di Kabupaten Lumajang . 2.3. POTENSI BENCANA DI KABUPATEN / KOTA Potensi bencana di Kabupaten Lumajang diketahui dari catatan sejarah kejadian bencana dan kemungkinan bencana terjadi berdasarkan pengkajian risiko bencana yang dilakukan di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hal di atas, maka Kabupaten Lumajang memiliki 11 ( Sebelas ) jenis potensi ancaman. Bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. JUMLAH KEJADIAN BANJIR GELOMBANG PASANG DAN ABRASI GEMPA BUMI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KEKERINGAN PUTING BELIUNG/ ANGIN KENCANG TANAH LONGSOR ERUPSI GUNG API DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 21 Tabel 4. Potensi Bencana Kabupaten Lumajang BENCANA YANG BERPOTENSI DI KABUPATEN LUMAJANG
1.Banjir
2.Banjir Bandang
3.Tsunami
4.Gempa Bumi
5.Gunung Api Semeru
6.Gunung Api Lamongan
7.Gunung Api Bromo
8.Tanah Longsor
9.Kekeringan
10.Cuaca Ektrim
11.Karhutla
12.Abrasi/Gelombang
13.Kegagalan Teknologi
14.Likuifaksi
15.Wabah Penyakit Sumber : DIBI dan Hasil Analisa Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2023 Potensi bencana di Kabupaten Lumajang merupakan jenis bencana yang disepakati untuk dibuatkan pengkajian risiko bencana di Kabupaten Lumajang yang akan dijabarkan dalam BAB selanjutnya. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 22 Dalam penyusunan kajian risiko bencana, tingkat risiko bencana sangat tergantung pada 3 (tiga) aspek, yaitu: tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Ketiga aspek tersebut kemudian digabungkan sebagai dasar penyusunan peta risiko bencana dan dokumen risiko bencana. Capaian tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana serta memuat rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko bencana daerah dengan berfokus pada mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan, memperkecil ancaman, serta meningkatkan kapasitas daerah. Secara umum, proses metodologi penyusunan kajian risiko bencana dapat dilihat pada gambar 3. Peta risiko bencana diperoleh dengan menggabungkan peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Peta bahaya diperoleh dari komponen probabilitas dan intensitas kejadian bencana. Peta kerentanan diketahui dari komponen sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Peta kapasitas terdiri dari komponen kelembagaan kebijakan daerah, peringatan dini, peningkatan kapasitas, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Hasil pengkajian meliputi potensi bahaya, potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda (fisik dan ekonomi), dan kerusakan lingkungan, serta tingkat kapasitas dan kesiapsiagaan daerah. Berdasarkan inilah, hasil pengkajian risiko bencana ini diharapkan mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Lumajang. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 23 Setiap parameter yang digunakan dalam metodologi kajian risiko diatas didasarkan pada standar nasional yang telah ditetapkan untuk penyusunan kajian risiko bencana. Aturan tersebut adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Hasil yang diperoleh dari keseluruhan proses tersebut harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. 3.1. INDEKS PENGKAJIAN RISIKO BENCANA Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan gabungan dari indeks-indeks pengkajian yang mempengaruhi kajian risiko bencana. Nilai indeks diperoleh dari pengolahan dan analisa data lapangan dan sekunder dengan metode perhitungan tersendiri. Indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas menjadi dasar dalam memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Indeks tersebut menentukan kelas masing-masing komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana. Indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pengkajian bahaya, kerentanan, dan risiko setiap bencana dikaji sampai pada tingkat kecamatan. Rekapitulasi hasil kajian pada tingkat kecamatan menghasilkan analisa perolehan untuk tingkat Kabupaten/kota, dan rekapitulasi seluruh Kabupaten/kota Sumber : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Gambar 3. Metode Pengkajian Risiko Bencana DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 24 menentukan hasil pengkajian untuk tingkat provinsi. Rekapitulasi hasil pengkajian kapasitas merangkum keseluruhan penilaian di Kabupaten Lumajang. 3.1.1. BAHAYA Indeks bahaya merupakan komponen penyusun peta dan tingkat bahaya seluruh potensi bencana. Analisa indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi. Pengkajian indeks bahaya merangkum keseluruhan potensi bencana yang didasarkan pada probabilitas dan intensitas kejadian setiap bencana. Dari potensi bencana dan data pengkajian risiko bencana, dapat diperkirakan kelas bahaya dan besaran luas bahaya. Besaran luas bahaya setiap bencana didasarkan pada luas wilayah di setiap daerah. Nilai indeks terdiri dari 3 (tiga) kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Indeks 0- 0,333 termasuk ke dalam kelas rendah, indeks >0,333-0,666 termasuk ke dalam kelas sedang, dan indeks >0,666-1 termasuk dalam kelas tinggi. Pengkajian bahaya di Kabupaten Lumajang dilakukan untuk mengetahui potensi luas bahaya dan kelas bahaya serta peta bahaya setiap potensi bencana. Peta bahaya dan detail kajian bahaya per desa/kelurahan dapat dilihat pada Album Peta Risiko Bencana Kabupaten Lumajang. Sedangkan rekapitulasi kajian bahaya untuk Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Lumajang NO JENIS BAHAYA BAHAYA TOTAL LUAS KELAS 1 Banjir 5,223.54 Tinggi 2 Banjir Bandang 829.06 Rendah 3 Cuaca Ekstrim 11,949.01 Sedang 4 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 24.16 Tinggi 5 Gempabumi 17,926.23 Rendah 6 Kebakaran Hutan Dan Lahan 7,167.05 Rendah 7 Kebakaran Pemukiman 53.900 Sedang 8 Kekeringan 17,926.23 Rendah 9 Letusan Gunung Api Gunung Bromo 0.77 Rendah 10 Letusan Gunung Api Gunung Lamongan 2,399.69 Rendah 11 Letusan Gunung Api Gunung Semeru 3,998.59 Tinggi DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 25 NO JENIS BAHAYA BAHAYA TOTAL LUAS KELAS 12 Longsor 5,834.39 Sedang 13 Tsunami 532.25 Tinggi Sumber: BPBD Kabupaten Lumajang Hasil rekapitulasi kelas indeks bahaya di atas menunjukkan bencana di Kabupaten Lumajang berada pada kelas tinggi, sedang dan rendah. Bencana dengan kelas bahaya tinggi yaitu banjir,, gelombang ekstrim dan abrasi, Letusan Gunung Berapi Semeru, serta tsunami. Bencana dengan kelas bahaya sedang adalah kebkaran pemukiman, cuaca ekstrim, dan longsor. Lainnya berada pada kelas bahaya rendah, yaitu: banjir bandang, gempabumi dan letusan gunung api bromo, letusan gunung api lamongan, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi hasil kajian bahaya tingkat desa menghasilkan kajian bahaya tingkat kecamatan. Selanjutnya kajian bahaya tingkat kecamatan menghasilkan kajian bahaya tingkat Kabupaten. Hasil kajian bahaya dan luas bahaya di Kabupaten Lumajang dipaparkan sebagai berikut.
1.Banjir Banjir adalah peristiwa alam dimana tergenangnya daratan karena peningkatan volume air, baik yang disebabkan oleh kondisi statis maupun kondisi dinamis (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Parameter indeks bahaya banjir terdiri dari daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, serta curah hujan. Adapun data yang digunakan untuk parameter daerah rawan banjir dan kemiringan lereng adalah DEM SRTM 30 dari USGS tahun 2000, parameter jarak dari sungai menggunakan data jaringan sungai dari BIG tahun 2013, dan parameter curah hujan berdasarkan data curah hujan wilayah dari NOAA tahun 1998-2015. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya banjir di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut: Tabel 6. Potensi Bahaya Banjir di Kabupaten Lumajang NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Candipuro 387.01 Tinggi 2 Jatiroto 436.02 Tinggi 3 Kedungjajang 67.68 Tinggi 4 Klakah 397.47 Sedang 5 Kunir 281.26 Sedang 6 Lumajang 136.71 Tinggi 7 Padang 18.00 Rendah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 26 NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 8 Pasirian 581.44 Sedang 9 Pronojiwo 104.15 Sedang 10 Randuagung 563.82 Rendah 11 Ranuyoso 351.81 Rendah 12 Rowokangkung 497.90 Tinggi 13 Sukodono 229.08 Tinggi 14 Sumbersuko 41.98 Rendah 15 Tekung 154.19 Sedang 16 Tempeh 316.24 Sedang 17 Tempursari 156.78 Tinggi 18 Yosowilangun 501.99 Tinggi KABUPATEN LUMAJANG 5,223.54 (Ha) SEDANG Sumber: BPBD Kabupaten Lumajang Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya banjir adalah 5,223.54 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya banjir adalah SEDANG dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan.
2.Banjir Bandang Banjir bandang merupakan banjir besar yang mengalir dan menghanyutkan banyak material seperti air, pasir, tanah, batu, lumpur dan kayu yang bergerak ke dataran lebih rendah (RBI, BNPB). Oleh karena material yang dibawanya tersebut, aliran banjir bandang dapat merusak apa saja yang berada dalam jangkauan alirannya. Banjir bandang dapat terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan kadang sulit untuk diprediksi. Parameter penyusun bahaya banjir bandang terdiri dari daerah bahaya longsor di wilayah hulu (cakupan wilayah DAS), sungai utama yang berpotensi terbendung oleh material longsor, dan kondisi topografi (lereng) di sekitar aliran sungai. Penentuan indeks bahaya banjir bandang dilakukan berdasarkan pengklasifikasian kedalaman genangan dengan metode fuzzy logic. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut: DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 27 Tabel 7. Potensi Bahaya Banjir Bandang di Kabupaten Lumajang NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Candipuro 74.23 Tinggi 2 Gucialit 18.75 Sedang 3 Jatiroto 10.90 Rendah 4 Kedungjajang 34.06 Rendah 5 Lumajang 76.79 Rendah 6 Padang 15.38 Rendah 7 Pasirian 89.60 Sedang 8 Pasrujambe 94.35 Tinggi 9 Pronojiwo 50.39 Tinggi 10 Randuagung 7.65 Sedang 11 Rowokangkung 51.89 Rendah 12 Senduro 46.11 Tinggi 13 Sukodono 65.16 Rendah 14 Sumbersuko 25.99 Rendah 15 Tekung 7.96 Rendah 16 Tempeh 35.28 Rendah 17 Tempursari 89.16 Tinggi 18 Yosowilangun 35.44 Rendah KABUPATEN LUMAJANG 829.06 (Ha) RENDAH Sumber: BPBD Kabupaten Lumajang Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir bandang di 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya banjir bandang adalah 829.06 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya banjir bandang adalah Rendah dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan.
3.Cuaca Ekstrim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menyebutkan bahwa cuaca ekstrim berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan bencana, yaitu meliputi kejadian angin tornado, badai siklon tropis dan angin puting DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 28 beliung. Khusus untuk wilayah Indonesia, BNPB menetapkan cuaca ekstrim hanya angin puting beliung saja. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, angin puting beliung didefinisikan sebagai angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Dalam definisi lokal di Kabupaten Lumajang, yang dimaksud cuaca ekstrim tidak hanya berupa angin puting beliung saja, tetapi juga angin yang bertiup kencang. Indikator yang digunakan untuk peta bahaya cuaca ekstrim adalah koefisien keterbukaan (terkait peta penggunaan lahan), dikombinasikan dengan ‘perbukitan’ (kelas lereng) dan peta curah hujan tahunan. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut. Tabel 8. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Kabupaten Lumajang NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Candipuro 619.58 Sedang 2 Gucialit 749.50 Sedang 3 Jatiroto 536.79 Sedang 4 Kedungjajang 623.08 Sedang 5 Klakah 790.82 Sedang 6 Kunir 532.99 Tinggi 7 Lumajang 284.74 Sedang 8 Padang 533.51 Sedang 9 Pasirian 1,047.73 Tinggi 10 Pasrujambe 264.46 Tinggi 11 Pronojiwo 623.40 Tinggi 12 Randuagung 868.10 Sedang 13 Ranuyoso 950.26 Rendah 14 Rowokangkung 588.57 Tinggi 15 Senduro 236.96 Tinggi 16 Sukodono 305.41 Rendah 17 Sumbersuko 290.73 Sedang 18 Tekung 278.80 Sedang 19 Tempeh 729.34 Sedang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 29 20 Tempursari 370.07 Sedang 21 Yosowilangun 724.19 Sedang KABUPATEN LUMAJANG 11,949.01 (Ha) SEDANG Sumber: Hasil analisa BPBD Kab Lumajang 2024 Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya cuaca ekstrim adalah 11,949.01 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya cuaca ekstrim adalah Sedang dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan.
4.Gelombang Ekstrim dan Abrasi Abrasi adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut juga dengan erosi pantai, dapat menggetarkan batuan ataupun tanah dipinggir pantai sehingga lama-kelamaan akan berspisah dengan daratan, akibatnya mengikis pinggir pantai. Sementara itu, gelombang pasang ekstrim atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilyah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam (RBI, BNPB). Indikator yang digunakan untuk peta bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi gelombang, arus wilayah perairan (current), tutupan vegetasi di wilayah pesisir, bentuk garis pantai dan tipologi pantai. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut: Tabel 9. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Lumajang NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Candipuro 0.35 Sedang 2 Kunir 1.58 Sedang 3 Pasirian 9.17 Tinggi 4 Tempeh 2.55 Tinggi 5 Tempursari 6.03 Tinggi 6 Yosowilangun 4.48 Tinggi KABUPATEN LUMAJANG 24.16 (Ha) TINGGI Sumber: Hasil analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Total luas DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 30 bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah 24.16 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan.
5.Gempabumi Bahaya Gempabumi dibuat dengan mengacu pada metodologi yang telah dikembangkan oleh JICA (2015) berdasarkan analisa intensitas guncangan di permukaan. Intensitas guncangan di permukaan diperoleh dari hasil penggabungan data intensitas guncangan di batuan dasar dan data faktor amplifikasi tanah. Data intensitas guncangan di batuan dasar (Peta Zona Gempabumi respon spektra percepatan 1.0” di SB untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun) merupakan turunan dari Peta Hazard Gempabumi Indonesia (Kementerian PU, 2010), sedangkan data faktor amplifikasi tanah diperoleh dari hasil perhitungan AVS30 (Average Shear-wave Velocity in the upper 30m) yang diestimasi berdasarkan pendekatan kelas topografi dengan menggunakan data raster DEM (Digital Elevation Model). Indeks bahaya gempabumi dibuat berdasarkan hasil pengelasan nilai intensitas guncangan di permukaan. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya gempabumi di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut: Tabel 10. Potensi Bahaya Gempabumi di Kabupaten Lumajang NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Candipuro 1,430.90 Sedang 2 Gucialit 1,017.92 Tinggi 3 Jatiroto 536.95 Sedang 4 Kedungjajang 661.34 Rendah 5 Klakah 874.12 Sedang 6 Kunir 533.00 Rendah 7 Lumajang 284.74 Sedang 8 Padang 538.30 Rendah 9 Pasirian 1,283.97 Rendah 10 Pasrujambe 1,624.82 Tinggi 11 Pronojiwo 1,414.90 Tinggi 12 Randuagung 939.13 Rendah 13 Ranuyoso 1,103.47 Rendah 14 Rowokangkung 588.77 Rendah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 31 15 Senduro 1,708.85 Sedang 16 Sukodono 305.41 Rendah 17 Sumbersuko 290.73 Rendah 18 Tekung 278.82 Rendah 19 Tempeh 732.13 Rendah 20 Tempursari 1,053.52 Tinggi 21 Yosowilangun 724.46 Rendah KABUPATEN LUMAJANG 17,926.23 (Ha) RENDAH Sumber: Hasil analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya gempabumi di 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya gempabumi adalah 17,926.23 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya gempabumi adalah Rendah dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan.
6.Kebakaran Hutan dan Lahan Perubahan iklim global yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pada dasarnya, kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan bencana alam, karena 99% kejadian di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian (RBI, BNPB). Parameter penyusun bahaya kebakaran hutan dan lahan terdiri dari parameter jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/keoentingan masing-masing kelas. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut. Tabel 11. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lumajang NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Candipuro 865.50 Tinggi 2 Gucialit 433.38 Sedang 3 Jatiroto 169.13 Rendah 4 Kedungjajang 40.32 Rendah 5 Klakah 99.69 Rendah 6 Kunir 8.98 Rendah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 32 NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 7 Lumajang 22.81 Rendah 8 Padang 9.45 Rendah 9 Pasirian 295.42 Tinggi 10 Pasrujambe 1,356.29 Tinggi 11 Pronojiwo 976.19 Tinggi 12 Randuagung 130.80 Sedang 13 Ranuyoso 244.11 Sedang 14 Rowokangkung 243.00 Rendah 15 Senduro 1,471.04 Tinggi 16 Sukodono 18.39 Rendah 17 Sumbersuko 19.09 Rendah 18 Tekung 7.56 Rendah 19 Tempeh 15.33 Rendah 20 Tempursari 693.80 Rendah 21 Yosowilangun 46.76 Rendah KABUPATEN LUMAJANG 7,167.05 (Ha) RENDAH Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah 7,167.05 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah Rendah dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan.
7.Kekeringan Kekeringan merupakan bencana alam yang disebabkan oleh variabilitas iklim yang tinggi. Kekeringan terjadi secara perlahan (slow on-set), dengan durasi sampai musim hujan tiba, serta berdampak sangat luas dan bersifat lintas sektor (RBI, BNPB). Bahaya kekeringan dibuat dengan pendekatan kekeringan meteorologis yang dianalisa dengan metode perhitungan Indeks Presipitasi Terstandarisasi (SPI) periode 3 bulanan. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 33 Tabel 12. Potensi Bahaya Kekeringan di Kabupaten Lumajang NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Candipuro 1,430.90 Rendah 2 Gucialit 1,017.92 Tinggi 3 Jatiroto 536.95 Rendah 4 Kedungjajang 661.34 Tinggi 5 Klakah 874.12 Tinggi 6 Kunir 533.00 Rendah 7 Lumajang 284.74 Tinggi 8 Padang 538.30 Tinggi 9 Pasirian 1,283.97 Rendah 10 Pasrujambe 1,624.82 Rendah 11 Pronojiwo 1,414.90 Rendah 12 Randuagung 939.13 Tinggi 13 Ranuyoso 1,103.47 Tinggi 14 Rowokangkung 588.77 Rendah 15 Senduro 1,708.85 Rendah 16 Sukodono 305.41 Rendah 17 Sumbersuko 290.73 Rendah 18 Tekung 278.82 Rendah 19 Tempeh 732.13 Rendah 20 Tempursari 1,053.52 Rendah 21 Yosowilangun 724.46 Rendah KABUPATEN LUMAJANG 17,926.23 (Ha) RENDAH Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya kekeringan di 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya kekeringan adalah 17,926.23 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya kekeringan adalah Rendah dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan.
8.Letusan Gunung Api Oleh karena wilayahnya yang diapit oleh 3 gunung berapi, jenis bahaya letusan gunung berapi di Kabupaten Lumajang juga dibedakan menjadi 3 sesuai dengan sumbernya, yaitu: letusan Gunung Api gunung Bromo, letusan gunung api gunung Semeru, DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 34 dan letusan gunung api gunung Lamongan. Material yang dierupsikan ke permukaan bumi dari letusan gunung berapi umumnya membentuk kerucut terpancung. Penentuan indeks bahaya letusan Gunung Api dibuat dengan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh PVMBG (2011) menggunakan metode pembobotan zona KRB (zona I, II, dan III) terdiri dari zona aliran dan zona jatuhan diberi nilai bobot yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kerawanannya. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya letusan Gunung Api di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut. Tabel 13. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Gunung Bromo NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Senduro 1.525.638 Sedang 2 Gucialit 12.522 Rendah 3 Pasrujambe 97.395 Rendah KABUPATEN LUMAJANG 1.635.555 (Ha) RENDAH Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel 14. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Gunung Lamongan NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS
1.Klakah 28.32 Rendah
2.Randuagung 789.81 Rendah
3.Ranuyoso 657.04 Rendah KABUPATEN LUMAJANG 2,399.69 (Ha) RENDAH Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel 15. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Gunung Semeru NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS
1.Candipuro 396.99 Tinggi
2.Pasirian 287.32 Tinggi
3.Pasrujambe 1,435.45 Tinggi DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 35
4.Pronojiwo 61.89 Tinggi
5.Tempeh 8.22 Rendah
6.Tempursari 396.99 Tinggi KABUPATEN LUMAJANG 3,998.59 (Ha) TINGGI Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya letusan Gunung Api di 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Luas bahaya untuk letusan Gunung Api Gunung Bromo 1.635.555 Ha atau berada pada kelas bahaya rendah. Luas bahaya untuk letusan Gunung Api Gunung Lamongan 2,399.69 Ha atau berada pada kelas bahaya rendah. Luas bahaya untuk letusan Gunung Api Gunung Semeru 3,998.59 Ha atau berada pada kelas bahaya Tinggi. Dengan demikian total luas bahaya untuk seluruh ancaman letusan Gunung Api di Kabupaten Lumajang adalah 6,399.05 atau berada pada kelas bahaya Tinggi.
9.Longsor Tanah longsor atau yang dikenal juga dengan gerakan tanah merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng. Bahaya tanah longsor dibuat berdasarkan pengklasifikasian zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVMBG dan dikoreksi dengan kemiringan lereng di atas 15%. Bahaya tanah longsor juga mengacu pada RSNI, yaitu penyusunan dan penentuan zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVMBG (2015). Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut. Tabel 16. Potensi Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Lumajang NO. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Candipuro 394.94 Tinggi 2 Gucialit 655.19 Sedang 3 Jatiroto 0.64 Rendah 4 Kedungjajang 123.00 Sedang 5 Klakah 168.36 Sedang 6 Lumajang 0.71 Rendah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 36 7 Padang 33.06 Sedang 8 Pasirian 180.25 Sedang 9 Pasrujambe 1,028.97 Tinggi 10 Pronojiwo 874.11 Tinggi 11 Randuagung 94.74 Sedang 12 Ranuyoso 269.93 Sedang 13 Rowokangkung 0.87 Rendah 14 Senduro 1,273.80 Tinggi 15 Sumbersuko 0.07 Rendah 16 Tempeh 1.37 Rendah 17 Tempursari 734.35 Tinggi KABUPATEN LUMAJANG 5,834.39 (Ha) SEDANG Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di 17 (tujuh belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya tanah longsor adalah 5,834.39 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya tanah longsor adalah sedang dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan.
10.Tsunami Tsunami merupakan bencana dengan karakter fast-onset disaster atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti hal nya Kabupaten Lumajang yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempabumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal didasar laut. Analisa ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami. Sebaran luasan wilayah terdampak (bahaya) tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 m jarak inundasi (ketinggian genangan) berdasarkan harga jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Parameter ketinggian gelombang tsunami di DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 37 garis pantai mengacu pada hasil kajian BNPB yang merupakan lampiran dari Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter kemiringan lereng dihasilkan dari data raster DEM dan koefisien kekasaran permukaan dihasilkan dari data tutupan lahan (landcover). Indeks bahaya tsunami dihitung berdasarkan pengkelasan inundasi sesuai Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami di Kabupaten Lumajang seperti tabel berikut: Tabel 17. Potensi Bahaya Tsunami di Kabupaten Lumajang N0. KECAMATAN TOTAL LUAS KELAS 1 Candipuro 1.14 Sedang 2 Kunir 42.20 Tinggi 3 Pasirian 105.58 Tinggi 4 Tempeh 67.07 Tinggi 5 Tempursari 74.06 Tinggi 6 Yosowilangun 242.19 Tinggi KABUPATEN LUMAJANG 532.25 (Ha) TINGGI Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya tsunami di 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya tsunami adalah 532.25 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya tsunami adalah tinggi dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan. 3.1.2. KERENTANAN Kerentanan menyangkut kehidupan manusia, wilayah ekonomi, struktur fisik, dan lingkungan. Setiap aspek tersebut memiliki sensitivitas dan intensitas yang berbeda pada setiap bencana. Pengkajian kerentanan menghasilkan indeks penduduk terpapar (berdasarkan komponen sosial budaya) dan indeks kerugian (berdasarkan komponen ekonomi dan fisik), serta indeks kerusakan lingkungan (berdasarkan komponen lingkungan). Parameter ukur yang digunakan untuk mengkaji komponen kerentanan berpedoman pada buku Risiko Bencana Indonesia (2024). Parameter setiap komponen kerentanan dipaparkan sebagai berikut: DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 38
1.Parameter kerentanan sosial dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Parameter Kerentanan Sosial PARAMETER KERENTANAN SOSIAL BOBOT (%) KELAS RENDAH SEDANG TINGGI KEPADATAN PENDUDUK 60 < 5 Jiwa/Ha 5 – 10 Jiwa/Ha > 10 Jiwa/Ha KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN (10%) 40 > 40 20-40 < 20 RASIO KELOMPOK UMUR RENTAN (10%) < 20 20-40 > 40 RASIO PENDUDUK MISKIN (10%) RASIO PENDUDUK CACAT (10%) Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2024 Komponen sosial diperoleh dari parameter kepadatan penduduk dan penduduk kelompok masyarakat rentan. Kelompok masyarakat rentan yang dimaksud adalah jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk cacat, kelompok umur rentan untuk penduduk 0-4 tahun dan penduduk >65 tahun. Selain itu dalam analisa ini juga mempertimbangkan perbandingan laki-laki dan perempuan atau rasio jenis kelamin. Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, karena kejadian bencana ini berada diluar wilayah pemukiman penduduk. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

a.Jumlah penduduk, menggunakan data dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2023.
b.Kelompok umur, menggunakan data dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2023.
c.Penduduk cacat, menggunakan data dari Podes Tahun 2023.
d.Penduduk miskin, menggunakan data dari TNP2K Tahun 2023. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 39
1. 2.Parameter kerentanan fisik dapat dilihat pada Tabel 19. Tabel 19. Parameter Kerentanan Fisik PARAMETER KERENTANAN FISIK BOBOT (%) KELAS RENDAH SEDANG TINGG I RUMAH 40 <400 Juta 400 – 800 Juta >800 Juta FASILITAS UMUM 30 <500 Juta 500 Juta – 1 M >1 M FASILITAS KRITIS 30 <500 Juta 500 Juta – 1 M >1 M KERENTANAN FISIK = (0,4 * SKOR RUMAH) + (0,3 * SKOR FASUM) + (0,3 * SKOR FASKRIS) Perhitungan Nilai Setiap Parameter Dilakukan Berdasarkan: • Pada Kelas Bahaya Rendah Memiliki Pengaruh 0% • Pada Kelas Bahaya Sedang Memiliki Pengaruh 50% • Pada Kelas Bahaya Tinggi Memiliki Pengaruh 100% Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2024 Perhitungan komponen fisik diperoleh dari sumber data Podes untuk data jumlah rumah dan fasilitas umum (fasilitas pendidikan dan kesehatan), serta untuk parameter jumlah fasilitas kritis menggunakan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Tabel di atas terlihat bahwa kajian kerentanan fisik dihitung berdasarkan jumlah rumah, fasilitas umum (fasilitas pendidikan dan kesehatan) dan fasilitas kritis (bandara, pelabuhan dan pembangkit listrik). Untuk parameter kerentanan fisik hampir sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan, karena kejadian bencana ini tidak merusak bangunan maupun infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 40
a.Jumlah rumah, menggunakan data dari Podes Tahun 2023.
b.Fasilitas Umum (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan), menggunakan data dari Podes Tahun 2023.
c.Fasilitas kritis, menggunakan data dari Kementerian Perhubungan Tahun 2023 untuk data jumlah bandara dan pelabuhan, sedangkan untuk pembangkit listrik menggunakan data dari ESDM/PLN Tahun 2023.
1. 3.Parameter kerentanan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 20. Tabel 20. Parameter Kerentanan Ekonomi PARAMETER KERENTANA N EKONOMI BOBOT (%) KELAS RENDAH SEDANG TINGGI LAHAN PRODUKTIF 60 <50 Juta 50 – 200 Juta >200 Juta PDRB 40 <100 Juta 100 - 300 Juta >300 Juta KERENTANAN EKONOMI = (0,6 * SKOR LAHAN PRODUKTIF) + (0,4 * SKOR PDRB) Perhitungan Nilai Setiap Parameter Dilakukan Berdasarkan: • Pada Kelas Bahaya Rendah Memiliki Pengaruh 0% • Pada Kelas Bahaya Sedang Memiliki Pengaruh 50% • Pada Kelas Bahaya Tinggi Memiliki Pengaruh 100% Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2023 Komponen ekonomi terdiri dari parameter lahan produktif dan PDRB yang bersumber dari Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2023. Parameter ekonomi berlaku sama untuk seluruh potensi bencana. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.
a.Lahan produktif, menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.
b.PDRB, menggunakan data dari Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2023.
1. 4.Parameter kerentanan lingkungan, dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21. Parameter Kerentanan Lingkungan DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 41 PARAMETER KERENTANAN LINGKUNGAN KELAS SKOR RENDAH SEDANG TINGGI HUTAN LINDUNG a,b,c,d,e,f,g,h <20 HA 20 – 50 HA >50 HA KELAS / NILAI MAKS. KELAS HUTAN ALAM a,b,c,d,e,f,g,h <25 HA 25 – 75 HA >75 HA HUTAN BAKAU/MANG ROVE a,b,c,d,e,f,g,h <10 HA 10 – 30 HA >30 HA SEMAK BELUKAR a,b,c,d,e,f,g <10 HA 10 – 30 HA >30 HA RAWA E,F,G <5 HA 5 – 20 HA >20 HA
a.Tanah Longsor
b.Letusan Gunung Api
c.Kekeringan
d.Kebakaran Hutan Dan Lahan
e.Banjir
f.Banjir Bandang
g.Gelombang Ekstrim Dan Abrasi
h.Tsunami Perhitungan Nilai Setiap Parameter Dilakukan Berdasarkan: • Pada Kelas Bahaya Rendah Memiliki Pengaruh 0% • Pada Kelas Bahaya Sedang Memiliki Pengaruh 50% • Pada Kelas Bahaya Tinggi Memiliki Pengaruh 100% Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2023 Kajian kerentanan lingkungan dihitung berdasarkan status kawasan hutan dan penggunaan lahan. Parameter kerentanan lingkungan berbeda untuk setiap potensi bencana. Khusus untuk bencana gempabumi dan cuaca ekstrim tidak memiliki parameter ini, dikarenakan 2 (dua) bencana tersebut tidak merusak fungsi lahan maupun lingkungan. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.
a.Status kawasan hutan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove) menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 42
b.Penutupan lahan (semak belukar dan rawa) menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023..Komponen lingkungan terdiri dari parameter penutupan lahan (luas hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, rawa, dan semak belukar). Komponen kerentanan dikelompokkan kedalam 2 (dua) indeks pendukung dalam pengkajian kerentanan, yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar dihitung berdasarkan komponen sosial. Indeks kerugian dikelompokkan lagi kedalam 2 (dua) indeks yaitu indeks kerugian rupiah dan indeks kerusakan lingkungan. Pengelompokkan ini dilakukan karena kerusakan lingkungan tidak bisa dihitung dengan satuan rupiah. Indeks kerugian rupiah dihitung berdasarkan komponen fisik dan ekonomi, sedangkan kerusakan lingkungan dihitung berdasarkan kemponen lingkungan..Pengkajian kerentanan Kabupaten Lumajang menghasilkan peta kerentanan, potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Peta kerentanan dan detail kajian kerentanan per desa/kelurahan dapat dilihat pada Album Peta Risiko Bencana Kabupaten Lumajang. Pengkajian kerentanan didapatkan hasil kajian kerentanan untuk keseluruhan bencana yang berpotensi di Kabupaten Lumajang yaitu dijabarkan sebagai berikut: Tabel 22. Potensi Penduduk Terpapar Kabupaten Lumajang NO. JENIS BAHAYA TOTAL JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPO K UMUR RENTAN 1 Banjir 375,972.00 96.88.00 1,170.00 17,970.00 64,929.00 2 Banjir Bandang 81,346.00 79.56.00 7,519.00 13,879.00 12,629.00 3 Cuaca Ekstrim 990,897.00 100.50.00 3,451.00 208,150.00 176,031.00 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 11.944 14.57.00 13.00 3.00 7.257.00 5 Gempabumi 1,035,499.00 99.85.00 3,700.00 219,466.00 188,421.00 6 Kebakaran Hutan dan Lahan 84.432.00 16,066.00 2.00 3.00 21,066.00 7 Kekeringan 1,035,499.00 101.47 .00 3,695.00 200,063.00 187,827.00 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 43 NO. JENIS BAHAYA TOTAL JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPO K UMUR RENTAN 8 Letusan Gunung api Bromo 22.081 96.00 14.00 48.00 101.00 9 Letusan Gunung api Lamongan 22,223.00 94.02.00 57.00 7,841.00 3,687.00 10 Letusan Gunung api Semeru 45,928.00 99.42.00 180..00 13,103.00 8,576.00 11 Longsor 45,992.00 85.96.00 268.00 755.00 9,018.00 12 Tsunami 11,521.00 71.83.00 43.00 2,408.00 1,917.00 KABUPATEN LUMAJANG 3.763.334,00 79,68.00 20.101 .00 683.689.00 680.739.00 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel 23. Potensi Kerugian Kabupaten Lumajang NO. JENIS BAHAYA KERUGIAN RUPIAH (JUTA RUPIAH) KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)FISIK EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Banjir 1,769,265.00 1,068,736.33 2,792,147.33 980.62 2 Banjir Bandang 195,423.00 1,318,536.98 1,513,959.98 399.80 3 Cuaca Ekstrim 3,716,481.50 1,790,077.45 5,429,058.95 - 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 787.00 119,631.52 120,418.52 6.62 5 Gempabumi 69,480.00 96,889.81 166,369.81 - 6 Kebakaran Hutan dan Lahan - 1,602,277.45 1,602,277.45 6,175.10 7 Kekeringan - 2,655,452.27 2,655,452.27 6,756.28 8 Letusan Gunung api Bromo 1,250.00 1,255.31 2,505.31 0.77 9 Letusan Gunung api Lamongan 10,250.00 41,395.00 51,645.00 405.33 10 Letusan Gunung api Semeru 28,375.00 83,326.52 111,701.52 1,127.47 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 44 11 Longsor 76,151.00 1,083,590.56 1,159,741.56 5,249.92 12 Tsunami - 375,380.88 375,380.88 58.47 KABUPATEN LUMAJANG 5,867,462.50 10,236,550.09 15,980,658.59 21,160.38 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel 24. Kelas Kerentanan Kabupaten Lumajang NO. JENIS BAHAYA KELAS 1 Banjir Sedang 2 Banjir Bandang Sedang 3 Cuaca Ekstrim Sedang 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Sedang 5 Gempa bumi Sedang 6 Kebakaran Hutan dan Lahan Sedang 7 Kebakaran Pemukiman Sedang 8 Kekeringan Sedang 9 Letusan Gunung Api Gunung Bromo Rendah 10 Letusan Gunung Api Gunung Lamongan Rendah 11 Letusan Gunung Api Gunung Semeru Sedang 12 Longsor Sedang 13 Tsunami Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk kelas kerentanan di Kabupaten Lumajang adalah tinggi, sedang dan rendah. Bahaya dengan kelas kerentanan tinggi hanya terdapat pada kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu bahaya dengan kelas kerentanan sedang terdapat pada bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, longsor dan tsunami. Kelas kerentanan rendah terdapat pada bahaya gempabumi dan letusan Gunung Api. Adapun hasil kajian kerentanan untuk seluruh potensi bencana tingkat kecamatan di Kabupaten Lumajang dijabarkan sebagai berikut. 3.1.2.1 Banjir Kajian kerentanan untuk bencana banjir di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 45 ditimbulkan bencana banjir di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 25 dan Tabel 26. Tabel 25. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Banjir di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPO K UMUR RENTAN 1 Candipuro 19,474.00 90.78 112.00 1,297.00 221.00 2 Jatiroto 30,770.00 101.00 150.00 529.00 2,570.00 3 Kedungjajang 5,184.00 58.80 29.00 595.00 142.00 4 Klakah 30,289.00 100.55 55.00 1,469.00 720.00 5 Kunir 24,609.00 100.09 85.00 4,326.00 801.00 6 Lumajang 18,306.00 99.33 49.00 1,176.00 1,218.00 7 Padang 1,950.00 103.60 4.00 262.00 262.00 8 Pasirian 40,600.00 91.60 79.00 2,359.00 702.00 9 Pronojiwo 3,845.00 77.25 18.00 27.00 319.00 10 Randuagung 33,393.00 100.17 26.00 334.00 1,490.00 11 Ranuyoso 15,302.00 98.90 43.00 61.00 503.00 12 Rowokangkung 20,754.00 100.14 106.00 66.00 2,247.00 13 Sukodono 33,928.00 102.60 85.00 1,030.00 1,451.00 14 Sumbersuko 4,194.00 98.67 15.00 145.00 110.00 15 Tekung 11,110.00 100.38 32.00 731.00 418.00 16 Tempeh 40,670.00 93.69 129.00 1,122.00 1,475.00 17 Tempursari 11,382.00 100.50 33.00 1,235.00 1,460.00 18 Yosowilangun 30,212.00 101.42 120.00 1,206.00 709.00 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 46 Tabel 26. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Banjir di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (JUTA RP) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Candipuro 115,810.00 123,717.03 239,527.03 206.80 Sedang 2 Jatiroto 28,120.00 209,348.68 237,468.68 - Sedang 3 Kedungjajang 16,739.00 2,795.70 19,534.70 - Sedang 4 Klakah 148,253.00 90,179.52 192,578.52 120.05 Sedang 5 Kunir 121,410.00 8,555.78 129,965.78 - Sedang 6 Lumajang 24,147.00 106,073.90 130,220.90 - Sedang 7 Padang 21,035.00 34,805.42 55,840.42 - Sedang 8 Pasirian 284,944.00 33,235.18 318,179.18 169.09 Sedang 9 Pronojiwo 47,354.00 6,896.62 54,250.62 103.87 Sedang 10 Randuagung 146,293.00 21,494.77 167,787.77 93.96 Sedang 11 Ranuyoso 127,387.00 41,095.29 168,482.29 185.29 Sedang 12 Rowokangkung 110,073.00 144,360.60 254,433.60 - Sedang 13 Sukodono 107,567.00 84,134.28 191,701.28 - Sedang 14 Sumbersuko 67,684.00 6,564.22 74,248.22 - Sedang 15 Tekung 74,612.00 5,403.74 80,015.74 - Sedang 16 Tempeh 146,400.00 85,202.66 231,602.66 - Sedang 17 Tempursari 55,033.00 44,113.36 99,146.36 101.57 Sedang 18 Yosowilangun 126,404.00 20,759.58 147,163.58 - Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Banjir berpotensi terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Kelas kerentanan untuk bencana banjir di seluruh kecamatan yang berpotensi terjadi banjir berada pada tingkat sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan banjir seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 25 dan 26, di Kabupaten Lumajang adalah sedang. 3.1.2.2 Banjir Bandang Kajian kerentanan untuk bencana banjir bandang di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir bandang. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 47 yang ditimbulkan bencana banjir bandang di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 27 dan Tabel 28. Tabel 27. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Banjir Bandang di Kabupaten Lumajang NO KECAMATA N TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 1 Candipuro 861.00 81.80 7.00 87.00 169.00 2 Jatiroto 121.00 47.75 1.00 13.00 25.00 3 Kedungjajang 2,366.00 100.00 15.00 192.00 392.00 4 Klakah 3,578.00 98.20 25.00 317.00 584.00 5 Kunir 318.00 99.58 37.00 73.00 52.00 6 Lumajang 1,125.00 60.00 8.00 102.00 184.00 7 Padang 893.00 72.29 6.00 84.00 155.00 8 Pasirian 1,048.00 86.71 9.00 106.00 188.00 9 Pronojiwo 9.00 25.50 12.00 1.00 2.00 10 Randuagung 1,166.00 100.00 10.00 129.00 223.00 11 Ranuyoso 8,110.00 99.40 65.00 821.00 1,614.00 12 Rowokangkung 285.00 41.33 2.00 35.00 63.00 13 Sukodono 13,909.00 90.80 96.00 1,239.00 2,377.00 14 Sumbersuko 3,874.00 100.75 31.00 390.00 728.00 15 Tekung 1,456.00 99.50 11.00 148.00 302.00 16 Tempeh 782.00 85.29 4.00 71.00 138.00 17 Tempursari 5,325.00 86.71 43.00 540.00 1,112.00 18 Yosowilangun 7,120.00 101.75 49.00 631.00 1,174.00 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 48 Tabel 28. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Banjir Bandang di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (Juta Rp) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Candipuro 3,000.00 96,386.40 99,386.40 61.37 Sedang 2 Jatiroto - 139,079.02 139,079.02 18.75 Sedang 3 Kedungjajang 5,000.00 12,064.61 17,064.61 - Rendah 4 Klakah 4,327.00 71,168.44 75,495.44 - Sedang 5 Kunir 111,060.00 46,356.00 157,416.00 - Sedang 6 Lumajang 1,250.00 72,512.84 73,762.84 6.02 Sedang 7 Padang 180.00 292,442.54 292,622.54 55.28 Sedang 8 Pasirian 1,940.00 61,858.53 63,798.53 94.35 Sedang 9 Pronojiwo - 48,151.69 48,151.69 50.06 Rendah 10 Randuagung - 6,594.85 6,594.85 - Rendah 11 Ranuyoso 25,701.00 57,467.83 83,168.83 - Sedang 12 Rowokangkung - 71,799.49 71,799.49 45.33 Sedang 13 Sukodono 25,650.00 48,575.19 74,225.19 - Sedang 14 Sumbersuko 2,500.00 17,283.00 19,783.00 - Sedang 15 Tekung - 16,963.37 16,963.37 - Sedang 16 Tempeh 627.00 106,003.72 106,630.72 - Sedang 17 Tempursari 2,500.00 24,564.54 27,064.54 68.63 Sedang 18 Yosowilangun 11,688.00 129,264.92 140,952.92 - Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Banjir bandang berpotensi terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Sebagian besar kecamatan yang berpotensi dilanda banjir bandang memiliki kelas kerentanan untuk bencana banjir bandang di tingkat sedang. Ada sebanyak 14 kecamatan yang memiliki kelas kerentanan sedang untuk banjir bandang, dan 4 kecamatan lainnya berada pada kelas kerentanan rendah untuk bencana banjir bandang. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan banjir bandang seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 27 dan 28, di Kabupaten Lumajang adalah sedang. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 49 3.1.2.3 Cuaca Ekstrim Kajian kerentanan untuk cuaca ekstrim di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan cuaca ekstrim. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 29 dan Tabel 30. Tabel 29. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Cuaca Ekstrim di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 1 Candipuro 54,561.00 100.20 323.00 13,201.00 10,671.00 2 Gucialit 20,845.00 99.89 84.00 3,307.00 4,341.00 3 Jatiroto 55,730.00 100.00 241.00 575.00 9,071.00 4 Kedungjajang 46,489.00 99.75 379.00 19,418.00 7,747.00 5 Klakah 53,206.00 102.58 88.00 9,500.00 9,165.00 6 Kunir 51,381.00 101.45 179.00 1,481.00 9,167.00 7 Lumajang 86,554.00 99.75 173.00 18,906.00 15,765.00 8 Padang 37,294.00 99.11 107.00 3,960.00 6,138.00 9 Pasirian 82,175.00 102.00 180.00 18,835.00 14,201.00 10 Pasrujambe 25,759.00 99.71 65.00 6,211.00 4,668.00 11 Pronojiwo 27,498.00 101.67 147.00 6,005.00 5,490.00 12 Randuagung 55,518.00 100.00 32.00 13,837.00 10,957.00 13 Ranuyoso 46,869.00 100.64 134.00 18,011.00 7,392.00 14 Rowokangkung 34,068.00 100.71 190.00 6,833.00 6,763.00 15 Senduro 26,438.00 99.92 137.00 5,026.00 5,923.00 16 Sukodono 55,976.00 100.60 154.00 14,344.00 9,676.00 17 Sumbersuko 32,135.00 100.50 112.00 6,640.00 6,249.00 18 Tekung 31,363.00 100.38 134.00 10,551.00 6,281.00 19 Tempeh 81,342.00 100.38 268.00 15,682.00 13,976.00 20 Tempursari 26,287.00 101.00 80.00 1,063.00 5,492.00 21 Yosowilangun 59,409.00 100.17 244.00 14,764.00 9,988.00 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 50 Tabel 30. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Cuaca Ekstrim di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (Juta Rp) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Candipuro 136,570.00 156,320.37 292,890.37 - Sedang 2 Gucialit 56,000.00 405,364.80 461,364.80 - Sedang 3 Jatiroto 54,570.00 171,004.72 225,574.72 - Sedang 4 Kedungjajang 139,997.00 166,107.39 306,104.39 - Sedang 5 Klakah 256,195.00 101,585.70 280,280.70 - Sedang 6 Kunir 294,880.00 11,438.54 306,318.54 - Sedang 7 Lumajang 220,213.00 40,412.41 260,625.41 - Sedang 8 Padang 82,140.00 13,890.42 96,030.42 - Sedang 9 Pasirian 358,820.00 57,424.43 416,244.43 - Sedang 10 Pasrujambe 44,250.00 89,462.80 133,712.80 - Sedang 11 Pronojiwo 52,110.00 7,516.84 59,626.84 - Sedang 12 Randuagung 63,805.00 20,837.50 84,642.50 - Sedang 13 Ranuyoso 114,600.00 103,816.54 218,416.54 - Sedang 14 Rowokangkung 59,000.00 123,944.49 182,944.49 - Sedang 15 Senduro 466,197.50 78.264.43 466,197.50 - Sedang 16 Sukodono 177,442.50 167,682.21 345,124.71 - Sedang 17 Sumbersuko 163,115.00 20,628.94 183,743.94 - Sedang 18 Tekung 155,835.00 50,177.07 206,012.07 - Sedang 19 Tempeh 280,252.75 56,037.84 336,290.59 - Sedang 20 Tempursari 405,923.75 8,029.25 413,953.00 - Sedang 21 Yosowilangun 134,565.00 96.659.61 152,960.18 - Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Cuaca ekstrim berpotensi terjadi di 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Keseluruhan kecamatan yang berpotensi dilanda cuaca ekstrim memiliki kelas kerentanan sedang untuk cuaca ekstrim. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan cuaca ekstrim seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 29 dan 30, di Kabupaten Lumajang adalah sedang. 3.1.2.4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kajian kerentanan untuk gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan gelombang ekstrim dan abrasi. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 51 ditimbulkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 31 dan Tabel 32. Tabel 31. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 1 Candipuro 745 - 2.00 - 74 2 Kunir 512 - 3.00 - 52 3 Pasirian 6.716 20.40 3.00 1.00 671 4 Tempeh 1.268 - 2.00 - 126 5 Tempursari 2.204 25.50 2.00 2.00 220 6 Yosowilangu n 496 - 1.00 - 49 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel 32. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (Juta Rp) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Candipuro - 263.38 263.38 0.35 Rendah 2 Kunir - - - - Sedang 3 Pasirian 59.50 4,755.33 4,814.83 1.96 Sedang 4 Tempeh 352.50 6,501.05 6,853.55 - Sedang 5 Tempursari 375.00 12,738.71 13,113.71 4.31 Sedang 6 Candipuro - 95,373.05 95,373.05 - Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi terjadi di 6 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Dari seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, 4 kecamatan berada pada kelas kerentanan sedang dan 2 kecamatan berada pada kelas kerentanan rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan gelombang ekstrim dan abrasi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 31 dan 32, di Kabupaten Lumajang adalah sedang. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 52 3.1.2.5 Gempabumi Kajian kerentanan untuk bencana gempabumi di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan gempabumi. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana gempabumi di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 33 dan Tabel 34. Tabel 33. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Gempabumi di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 1 Candipuro 63,693.00 102.00 377.00 15,317.00 12,492.00 2 Gucialit 21,956.00 97.00 89.00 3,474.00 4,578.00 3 Jatiroto 55,765.00 100.50 241.00 575.00 9,077.00 4 Kedungjajang 46,489.00 98.25 379.00 19,418.00 7,747.00 5 Klakah 53,272.00 99.33 88.00 9,522.00 9,176.00 6 Kunir 51,383.00 98.36 179.00 1,481.00 9,168.00 7 Lumajang 86,554.00 99.58 173.00 18,906.00 15,765.00 8 Padang 37,428.00 100.89 108.00 3,964.00 6,158.00 9 Pasirian 85,038.00 99.91 184.00 19,750.00 14,702.00 10 Pasrujambe 36,859.00 101.43 95.00 9,895.00 6,672.00 11 Pronojiwo 32,677.00 103.00 209.00 7,552.00 6,535.00 12 Randuagung 55,546.00 99.42 32.00 13,841.00 10,962.00 13 Ranuyoso 46,894.00 97.91 134.00 18,023.00 7,395.00 14 Rowokangkung 34,092.00 99.86 190.00 6,834.00 6,768.00 15 Senduro 36,161.00 100.33 216.00 7,596.00 8,009.00 16 Sukodono 55,976.00 101.40 154.00 14,344.00 9,676.00 17 Sumbersuko 32,135.00 99.88 112.00 6,640.00 6,249.00 18 Tekung 31,363.00 99.75 134.00 10,551.00 6,281.00 19 Tempeh 81,505.00 99.46 269.00 15,758.00 14,003.00 20 Tempursari 31,245.00 100.71 93.00 1,248.00 6,532.00 21 Yosowilangun 59,468.00 100.75 244.00 14,777.00 9,997.00 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 53 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel 34. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Gempa bumi di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (Juta Rp) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Candipuro - - - - Rendah 2 Gucialit - - - - Sedang 3 Jatiroto - - - - Rendah 4 Kedungjajang - - - - Rendah 5 Klakah 367.50 12,807.66 13,175.16 - Rendah 6 Kunir - - - - Rendah 7 Lumajang - - - - Rendah 8 Padang - - - - Rendah 9 Pasirian - - - - Rendah 10 Pasrujambe 2,500.00 22,743.58 25,243.58 - Rendah 11 Pronojiwo - - - - Tinggi 12 Randuagung - - - - Rendah 13 Ranuyoso - - - - Rendah 14 Rowokangkung - - - - Rendah 15 Senduro - - - - Rendah 16 Sukodono 9,467.50 27,798.15 37,265.65 - Rendah 17 Sumbersuko - - - - Rendah 18 Tekung 28,932.50 32,283.32 61,215.82 - Rendah 19 Tempeh 28,212.50 1,257.11 29,469.61 - Rendah 20 Tempursari - - - - Tinggi 21 Yosowilangun - - - - Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Gempabumi berpotensi terjadi di 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan kelas kerentanan di seluruh kecamatan untuk bencana gempabumi berada pada tingkat rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan gempabumi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 33 dan 34, di Kabupaten Lumajang adalah rendah. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 54 3.1.2.6 Kebakaran Hutan dan Lahan Kajian kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 35 dan Tabel 36. Tabel 35. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 1 Candipuro - - - - - 2 Gucialit - - - - - 3 Jatiroto - - - - - 4 Kedungjajang - - - - - 5 Klakah - - - - - 6 Kunir - - - - - 7 Lumajang - - - - - 8 Padang - - - - - 9 Pasirian - - - - - 10 Pasrujambe - - - - - 11 Pronojiwo - - - - - 12 Randuagung - - - - - 13 Ranuyoso - - - - - 14 Rowokangkung - - - - - 15 Senduro - - - - - 16 Sukodono - - - - - 17 Sumbersuko - - - - - 18 Tekung - - - - - 19 Tempeh - - - - - 20 Tempursari - - - - - DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 55 NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 21 Yosowilangun - - - - - Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel 36. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (Juta Rp) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Candipuro - 25,209.01 25,209.01 817.39 Sedang 2 Gucialit - 240,483.77 240,483.77 308.93 Sedang 3 Jatiroto - 436,735.68 436,735.68 - Sedang 4 Kedungjajang - 9,869.53 9,869.53 38.25 Tinggi 5 Klakah - 17,665.24 17,665.24 95.36 Sedang 6 Kunir - 1,067.34 1,067.34 - Rendah 7 Lumajang - 143.42 143.42 - Rendah 8 Padang - 15,450.22 15,450.22 6.38 Sedang 9 Pasirian - 36,977.32 36,977.32 252.63 Sedang 10 Pasrujambe - 46,054.85 46,054.85 1,354.78 Sedang 11 Pronojiwo - 24,931.22 24,931.22 828.38 Sedang 12 Randuagung - 5,676.98 5,676.98 91.94 Sedang 13 Ranuyoso - 90,859.33 90,859.33 226.52 Sedang 14 Rowokangkung - 568,269.94 568,269.94 - Sedang 15 Senduro - 61,310.83 61,310.83 1,466.54 Sedang 16 Sukodono - 646.16 646.16 - Rendah 17 Sumbersuko - 4,696.88 4,696.88 - Rendah 18 Tekung - 69.12 69.12 - Rendah 19 Tempeh - 2,265.76 2,265.76 3.04 Rendah 20 Tempursari - 13,879.10 13,879.10 684.97 Sedang 21 Yosowilangun - 15.75 15.75 - Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 56 Kebakaran Hutan dan Lahan berpotensi terjadi di 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan kelas kerentanan beragam di masing-masing kecamatan. Kelas kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lumajang berada diantara kelas tinggi hingga rendah. Kecamatan dengan kelas kerentanan tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat 1 kecamatan. Kecamatan dengan kelas kerentanan sedang untuk bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat sebanyak 13 kecamatan. Sisanya terdapat sebanyak 7 kecamatan yang memiliki kelas kerentanan rendah untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lumajang. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan kebakaran hutan dan lahan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 35 dan 36, di Kabupaten Lumajang adalah tinggi. 3.1.2.7 Kekeringan Kajian kerentanan untuk bencana kekeringan di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan kekeringan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana kekeringan di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 37 dan Tabel 38. Tabel 37. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Kekeringan di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 1 Candipuro 63,693.00 103.20 377.00 - 12,494.00 2 Gucialit 21,956.00 100.33 89.00 - 4,581.00 3 Jatiroto 55,765.00 101.17 240.00 - 9,046.00 4 Kedungjajang 46,489.00 100.25 378.00 19,538.00 7,751.00 5 Klakah 53,272.00 101.17 88.00 9,541.00 9,182.00 6 Kunir 51,383.00 99.27 179.00 1,508.00 9,170.00 7 Lumajang 86,554.00 101.25 173.00 18,910.00 15,778.00 8 Padang 37,428.00 101.89 108.00 3,977.00 6,161.00 9 Pasirian 85,038.00 101.55 183.00 19,735.00 14,692.00 10 Pasrujambe 36,859.00 103.00 95.00 9,897.00 6,664.00 11 Pronojiwo 32,677.00 104.50 209.00 7,549.00 6,533.00 12 Randuagung 55,546.00 100.08 32.00 13,842.00 10,976.00 13 Ranuyoso 46,894.00 100.00 134.00 18,013.00 7,396.00 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 57 NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 14 Rowokangkung 34,092.00 100.71 189.00 6,840.00 6,756.00 15 Senduro 36,161.00 101.42 216.00 7,591.00 8,017.00 16 Sukodono 55,976.00 103.30 154.00 14,367.00 9,703.00 17 Sumbersuko 32,135.00 101.88 112.00 6,638.00 6,233.00 18 Tekung 31,363.00 101.50 134.00 10,499.00 6,258.00 19 Tempeh 81,505.00 100.92 269.00 15,721.00 13,992.00 20 Tempursari 31,245.00 101.57 93.00 1,247.00 6,532.00 21 Yosowilangun 59,468.00 101.83 243.00 14,650.00 9,912.00 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel 38. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Kekeringan di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (Juta Rp) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Candipuro - 85,560.48 85,560.48 817.45 Sedang 2 Gucialit - 229,630.95 229,630.95 387.80 Sedang 3 Jatiroto - 251,424.13 251,424.13 - Sedang 4 Kedungjajang - 158,861.03 158,861.03 38.47 Sedang 5 Klakah - 158,505.65 158,505.65 235.09 Sedang 6 Kunir - 49,617.82 49,617.82 - Sedang 7 Lumajang - 42,398.77 42,398.77 - Sedang 8 Padang - 139,826.52 139,826.52 49.54 Sedang 9 Pasirian - 219,001.36 219,001.36 275.74 Sedang 10 Pasrujambe - 43,434.69 43,434.69 1,360.48 Sedang 11 Pronojiwo - 41,631.60 41,631.60 829.87 Rendah 12 Randuagung - 165,918.40 165,918.40 93.96 Sedang 13 Ranuyoso - 218,513.40 218,513.40 439.39 Sedang 14 Rowokangkung - 408,002.80 408,002.80 - Sedang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 58 15 Senduro - 63,668.32 63,668.32 1,472.14 Sedang 16 Sukodono - 39,067.01 39,067.01 - Sedang 17 Sumbersuko - 37,885.71 37,885.71 - Sedang 18 Tekung - 53,174.08 53,174.08 - Sedang 19 Tempeh - 107,078.85 107,078.85 28.96 Sedang 20 Tempursari - 20,928.77 20,928.77 727.42 Sedang 21 Yosowilangun - 121,321.93 121,321.93 - Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Kekeringan berpotensi terjadi di 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan kelas kerentanan diseluruh kecamatan adalah sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan kekeringan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 37 dan 38 di Kabupaten Lumajang adalah sedang. 3.1.2.8 Letusan Gunung Api Gunung Bromo, Gunung Lamongan, dan Gunung Semeru Kajian kerentanan untuk bencana letusan Gunung Api di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan letusan Gunung Api. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana letusan Gunung Api di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 39 dan Tabel 40. Tabel 39. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Letusan Gunung api di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN Letusan Gunung Api Gunung Bromo 1 Senduro 22.081 96.00 14 48.00 101.00 Letusan Gunung Api Gunung Lamongan 2 Jatiroto 351.00 100.00 1.00 4.00 57.00 3 Klakah 6,607.00 100.20 8.00 2,125.0 0 1,100.00 4 Randuagung 5,976.00 74.25 17.00 1,295.0 0 1,090.00 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 59 NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 5 Ranuyoso 9,289.00 99.67 31.00 4,417.0 0 1,440.00 Letusan Gunung Api Gunung Semeru 6 Candipuro 12,038.00 101.00 67.00 3,862.0 0 2,353.00 7 Pasirian 16,853.00 91.27 38.00 5,174.0 0 2,911.00 8 Pasrujambe 2,657.00 102.50 13.00 432.00 470.00 9 Pronojiwo 13,258.00 103.00 59.00 3,411.0 0 2,644.00 10 Sumbersuko 535.00 97.67 2.00 78.00 96.00 11 Tempeh 511.00 99.50 - 145.00 86.00 12 Tempursari 76.00 101.00 1.00 1.00 16.00 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel 40. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Letusan Gunung Api di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (Juta Rp) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN Letusan Gunung Api Gunung Bromo 1 Senduro 1,250.00 1,255.31 2,505.31 0.77 Rendah Letusan Gunung Api Gunung Lamongan 2 Jatiroto - - - - Rendah 3 Klakah - - - 86.20 Rendah 4 Randuagung 6,500.00 20,895.49 27,395.49 93.96 Rendah 5 Ranuyoso 3,750.00 20,499.51 24,249.51 225.17 Rendah Letusan Gunung Api Gunung Semeru 6 Candipuro - 21,756.35 21,756.35 250.34 Rendah 7 Pasirian 4,000.00 24,513.41 28,513.41 199.76 Rendah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 60 8 Pasrujambe - - - 6.15 Rendah 9 Pronojiwo 13,960.00 36,201.29 50,161.29 663.00 Rendah 10 Sumbersuko - - - - Rendah 11 Tempeh 1,815.00 - 1,815.00 - Rendah 12 Tempursari 8,600.00 855.47 9,455.47 8.22 Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Bahaya letusan Gunung Api berpotensi terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan kelas kerentanan diseluruh kecamatan tersebut adalah rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan letusan Gunung Api seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 39 dan 40 di Kabupaten Lumajang adalah rendah. 3.1.2.9 Longsor Kajian kerentanan untuk bencana longsor di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan longsor. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana longsor di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 41 dan Tabel 42. Tabel 41. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Longsor di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 1 Candipuro 438.00 102.00 2.00 108.00 89.00 2 Gucialit 6,140.00 98.11 29.00 53.00 1,297.00 3 Jatiroto 26.00 98.00 - - 4.00 4 Kedungjajang 1,952.00 74.42 22.00 87.00 315.00 5 Klakah 1,513.00 99.60 1.00 48.00 256.00 6 Lumajang 56.00 31.67 - - 10.00 7 Padang 793.00 71.00 3.00 12.00 124.00 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 61 NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 8 Pasirian 1,265.00 83.00 3.00 14.00 217.00 9 Pasrujambe 5,007.00 101.43 8.00 215.00 929.00 10 Pronojiwo 9,335.00 103.00 96.00 10.00 1,901.00 11 Randuagung 248.00 98.50 - 6.00 46.00 12 Ranuyoso 2,099.00 88.40 7.00 38.00 304.00 13 Rowokangku ng 31.00 100.00 - 30.00 6.00 14 Senduro 6,449.00 100.27 63.00 134.00 1,284.00 15 Sumbersuko - - - - - 16 Tempeh - - - - - 17 Tempursari 10,640.00 100.29 34.00 - 2,236.00 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel 42. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Longsor di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (JUTA RP) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Candipuro - 19,487.25 19,487.25 393.55 Rendah 2 Gucialit 10,250.00 245,256.83 255,506.83 372.21 Sedang 3 Jatiroto 2,757.50 6,466.20 9,223.70 - Rendah 4 Kedungjajang 2,500.00 95,752.91 98,252.91 38.25 Sedang 5 Klakah 4,543.50 130,875.50 135,419.00 145.82 Sedang 6 Lumajang 8,750.00 5,517.61 14,267.61 - Rendah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 62 NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (JUTA RP) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 7 Padang 9,327.50 122,142.53 131,470.03 22.40 Sedang 8 Pasirian 324.00 35,119.60 35,443.60 179.81 Rendah 9 Pasrujambe 4,553.00 66,074.18 70,627.18 1,028.97 Rendah 10 Pronojiwo - 38,576.25 38,576.25 768.43 Rendah 11 Randuagung 3,750.00 21,307.39 25,057.39 91.11 Rendah 12 Ranuyoso - 199,627.16 199,627.16 256.77 Sedang 13 Rowokangkung - 13,981.48 13,981.48 - Rendah 14 Senduro 14,223.00 63,807.13 78,030.13 1,261.38 Rendah 15 Sumbersuko 172.50 3,080.96 3,253.46 - Rendah 16 Tempeh 1,250.00 503.51 1,753.51 - Rendah 17 Tempursari 13,750.00 16,014.08 29,764.08 691.22 Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Longsor berpotensi terjadi di 17 kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan kelas kerentanan diseluruh kecamatan terdampak berada antara sedang dan rendah. Kecamatan dengan kelas kerentanan sedang untuk bencana longsor terdapat sebanyak 6 kecamatan. Kecamatan dengan kelas kerentanan rendah untuk bencana longsor terdapat sebanyak 11 kecamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan longsor seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 41 dan 42 di Kabupaten Lumajang adalah sedang. 3.1.2.10 Tsunami Kajian kerentanan untuk bencana tsunami di Kabupaten Lumajang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan tsunami. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana tsunami di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 43 dan Tabel 44. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 63 Tabel 43. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Tsunami di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK CACAT PENDUDUK MISKIN KELOMPOK UMUR RENTAN 1 Candipuro - - - - - 2 Kunir 458.00 94.00 2.00 13.00 73.00 3 Pasirian 408.00 41.00 - 108.00 69.00 4 Tempeh 82.00 96.00 - 22.00 14.00 5 Tempursari 1,700.00 75.25 6.00 117.00 359.00 6 Yosowilangun 8,873.00 100.20 35.00 2,148.00 1,402.00 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel 44. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Tsunami di Kabupaten Lumajang NO KECAMATAN POTENSI KERUGIAN (Juta Rp) POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) KELAS TOTAL KERUGIAN FISIK TOTAL KERUGIAN EKONOMI TOTAL KERUGIAN 1 Candipuro - 500.70 500.70 1.14 Rendah 2 Kunir - 10,447.05 10,447.05 - Sedang 3 Pasirian - 242,662.25 242,662.25 14.41 Sedang 4 Tempeh - 50,044.58 50,044.58 - Sedang 5 Tempursari - 15,723.46 15,723.46 42.91 Sedang 6 Yosowilangun - 56,002.82 56,002.82 - Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Bencana tsunami berpotensi terjadi di 6 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Sebanyak 4 kecamatan memiliki kelas kerentanan sedang untuk bencana tsunami, dan 2 kecamatan lainnya berada pada kelas kerentanan rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan Tsunami seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 43 dan 44 di Kabupaten Lumajang adalah sedang. 3.1.3. KAPASITAS Pengkajian kapasitas digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring, dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimiliki sebagai DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 64 langkah untuk pengurangan risiko bencana. Kajian kapasitas dilaksanakan berdasarkan tingkat kapasitas Kabupaten/kota di wilayah pemerintahannya dan pengukuran prioritas kapasitas yang dimiliki di internal pemerintahan provinsi sendiri. Dalam penentuan kapasitas didasarkan pada RENAS PB Tahun 2015-2019. Pengukuran kapasitas daerah dapat dilakukan dengan perangkat inisiasi pencapaian kapasitas daerah berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan kesiapsiagaan desa/kelurahan Kabupaten Lumajang. Berdasarkan panduan penilaian kapasitas daerah tentang penanggulangan bencana, penilaian dilaksanakan berdasarkan kajian kapasitas yang diadaptasi ke dalam 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana. Dari 7 (tujuh) kegiatan tersebut diturunkan ke dalam 71 Indikator Ketahanan Daerah. Prioritas pengurangan risiko bencana beserta indikator masing- masingnya adalah sebagai berikut:
a.Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, dengan indikator pencapaian: 1) Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana 2) Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD 3) Peraturan Tentang Pembentukan Forum PRB 4) Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan 5) Peraturan Daerah tentang RPB 6) Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB 7) Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8) Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana 9) Komitmen DPRD terhadap PRB
b.Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, dengan indikator pencapaian: 1) Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 2) Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 3) Peta Kapasitas dan kajiannya 4) Rencana Penanggulangan Bencana
c.Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, dengan indikator pencapaian: 1) Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat 2) Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya 3) Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha 4) Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis 5) Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 65 6) Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB 7) Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan 8) Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 9) Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 10) Penyimpanan/pergudangan Logistik PB 11) Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik 12) Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat 13) Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
d.Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: 1) Penataan ruang berbasis PRB 2) Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik 3) Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 4) Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana 5) Desa Tangguh Bencana
e.Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana, dengan indikator pencapaian: 1) Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir 2) Perlindungan daerah tangkapan air 3) Restorasi Sungai 4) Penguatan Lereng 5) Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan 6) Optimalisasi pemanfaatan air permukaan 7) Pemantauan berkala hulu sungai 8) Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi 9) Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami 10) Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota 11) Restorasi lahan gambut 12) Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
f.Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, dengan indikator pencapaian: 1) Rencana Kontijensi Gempabumi 2) Rencana Kontijensi Tsunami 3) Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami 4) Rencana Evakuasi Bencana Tsunami DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 66 5) Rencana kontijensi banjir 6) Sistem peringatan dini bencana banjir 7) Rencana kontijensi tanah longsor 8) Sistem peringatan dini bencana tanah longsor 9) Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan 10) Sistem peringatan dini bencana Kebakaran Lahan dan Hutan 11) Rencana kontijensi erupsi Gunung Api 12) Sistem peringatan dini bencana erupsi Gunung Api 13) Infrastruktur evakuasi bencana erupsi Gunung Api 14) Rencana kontijensi kekeringan 15) Sistem peringatan dini bencana kekeringan 16) Rencana kontijensi banjir bandang 17) Sistem peringatan dini bencana banjir bandang 18) Penentuan Status Tanggap Darurat 19) Penerapan sistem komando operasi darurat 20) Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana 21) Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban 22) Perbaikan Darurat 23) Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh 24) Penghentian status Tanggap Darurat Bencana
g.Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, dengan indikator pencapaian: 1) Pemulihan pelayanan dasar pemerintah 2) Pemulihan infrastruktur penting 3) Perbaikan rumah penduduk 4) Pemulihan Penghidupan masyarakat Pengukuran dari setiap indikator pencapaian ketahanan daerah dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan. Tingkatan tersebut berada pada level 1 sampai level 5 dalam pencapaian daerah, yaitu: • Level 1 : belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan/menghasilkannya. • Level 2 : hasil/penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standard. • Level 3 : tersedia/terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh. • Level 4 : telah dirasakan manfaatnya secara optimal. • Level 5 : manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang. Berdasarkan pemetaan hasil indikator-indikator di setiap prioritas penentuan kapasitas daerah, maka didapatkan kelas kapasitas dalam menghadapi bencana-bencana yang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 67 berpotensi di Kabupaten Lumajang. Hasil kelas kapasitas daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 45. Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Lumajang NO. PRIORITAS INDEKS PRIORITAS INDEKS KAPASITAS DAERAH TINGKAT KAPASITAS DAERAH 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 1,00 0.78 SEDANG 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0.90 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0.93 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0.97 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0.91 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0.63 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0.57 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang 2024 Tabel di atas memperlihatkan indeks kapasitas Kabupaten Lumajang memiliki nilai sebesar 0.78. Indeks kapasitas tersebut berada pada kelas kapasitas sedang. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kapasitas daerah di Kabupaten Lumajang berada pada kelas sedang. Ini menandakan bahwa tingkat kapasitas Kabupaten Lumajang sudah cukup baik dan perlu untuk terus ditingkatkan dengan melakukan capaian-capain kegiatan dalam pengurangan risiko bencana.
1. 2.Komponen Kesiapsiagaan Desa/Kelurahan Komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan dikaji berdasarkan parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana, pengelolaan tanggap darurat, pengaruh kerentanan masyarakat, ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Parameter-parameter tersebut dikaji hingga tingkat desa/kelurahan melalui DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 68 analisa kuisioner kesiapsiagaan yang dilakukan di Kabupaten Lumajang untuk seluruh bencana berpotensi. Penjabaran masing-masing parameter dalam kesiapsiagaan desa/kelurahan adalah sebagai berikut:
a.Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB) Pengukuran parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana didasarkan kepada indikator pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan informasi bencana, pengetahuan sistem peringatan dini bencana, pengetahuan tentang prediksi kerugian akibat bencana, dan pengetahuan cara penyelamatan diri. Penilaian parameter ini berdasarkan kepada pengetahuan masyarakat terhadap indikator tersebut.
b.Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD) Pelaksanaan tanggap darurat didasari pada pencapaian tempat dan jalur evakuasi, tempat pengungsian, air dan sanitasi, dan layanan kesehatan. Indikator pencapaian tersebut memiliki tujuan pada masa tanggap darurat melalui ketersediaan- ketersediaan kebutuhan masyarakat.
c.Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM) Pengaruh kerentanan berdasarkan pada penilaian pengaruh mata pencaharian dan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan masyarakat, dan pemukiman masyarakat.
d.Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP) Masa pasca bencana dibutuhkan dan diharapkan adanya kemandirian masyarakat terhadap dukungan pemerintah melalui jaminan hidup pasca bencana, penggantian kerugian dan kerusakan, penelitian dan pengembangan, penanganan darurat bencana, dan penyadaran masyarakat.
e.Partisipasi Masyarakat (PM) Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui upaya pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dan pemanfaatan relawan desa. Analisa untuk seluruh bencana berdasarkan kelima parameter tersebut menentukan nilai indeks kesiapsiagaan desa/kelurahan dan level kesiapsiagaan desa/kelurahan perbencana. Penentuan nilai indeks dan level kesiapsiagaan dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan. yaitu level rendah dengan nilai indeks 0-0.333. level sedang dengan nilai indeks >0.333-0.666. dan >0.666-1 untuk kelas tinggi. Rekapitulasi kajian kapasitas untuk seluruh bencana di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 46. Tabel 46. Rekapitulasi Kajian Kesiapsiagaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Lumajang NO JENIS BAHAYA KELAS KESIAPSIAGAAN 1 Banjir Sedang 2 Banjir Bandang Sedang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 69 NO JENIS BAHAYA KELAS KESIAPSIAGAAN 3 Cuaca Ekstrim Sedang 4 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Sedang 5 Gempabumi Sedang 6 Kebakaran Hutan Dan Lahan Sedang 7 Kekeringan Sedang 8 Letusan Gunung Api Gunung Bromo Sedang 9 Letusan Gunung Api Gunung Lamongan Sedang 10 Letusan Gunung Api Gunung Semeru Sedang 11 Longsor Sedang 12 Tsunami Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel 46 menunjukkan nilai indeks kesiapsiagaan Kabupaten Lumajang pada sebagian besar bahaya adalah 0, kecuali pada bencana longsor dan tsunami yang masing-masing memiliki nilai 0.33 dan 0.37. Ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan Kabupaten Lumajang dalam menghadapi bencana berada pada level rendah dan sedang. Peningkatan kesiapsiagaan diperlukan untuk Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB) dan Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD). Pengkajian kapasitas terhadap bencana diketahui berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa. Komponen ketahanan daerah berlaku sama untuk seluruh potensi bencana karena pengkajiannya dilakukan terhadap pemerintah daerah. Sementara itu komponen kesiapsiagaan berlaku spesifik untuk setiap bencana. karena pengkajiannya dilakukan terhadap masyarakat desa. Adapun parameter ukur untuk menentukan kapasitas daerah berdasarkan 2 (dua) komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 38. Tabel 47. Parameter Kapasitas Daerah PARAMETER KAPASITAS BOBOT (%) KELAS RENDAH SEDANG TINGGI KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT SPESIFIK BENCANA (LEVEL DESA) 60 ≤ 0,333 0,334 – 0,666 > 0,666 KETAHANAN DAERAH 40 0,4 0,4 – 0,8 0,8 – 1 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 70 KABUPATEN/KOTA (LEVEL PEMERINTAH DAERAH) KAPASITAS = (0.6 * KESIAPSIAGAAN) + (0.4 * KETAHANAN DAERAH) Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Penggabungan pengkajian kapasitas daerah dengan kesiapsiagaan desa/kelurahan dilaksanakan dengan pembobotan melalui metode GIS dengan perbandingan 40:60 untuk menghasilkan kapasitas Kabupaten Lumajang. Peta kapasitas dan detail kajian kapasitas per desa/kelurahan dapat dilihat pada Album Peta Risiko Bencana Kabupaten Lumajang. Sedangkan rekapitulasi hasil kajian kapasitas Kabupaten Lumajang untuk seluruh potensi bencana dapat dilihat pada Tabel 48. Tabel 48. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang dalam Menghadapi Potensi Bencana NO BAHAYA KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Banjir 0,78 0.33 Sedang 2 Banjir Bandang 0,78 0.33 Sedang 3 Cuaca Ekstrim 0,78 0.33 Sedang 4 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 0,78 0.33 Sedang 5 Gempabumi 0,78 0.33 Sedang 6 Kebakaran Hutan Dan Lahan 0,78 0.33 Sedang 7 Kekeringan 0,78 0.33 Sedang 8 Letusan Gunung Api Gunung Bromo 0,78 0.33 Sedang 9 Letusan Gunung Api Gunung Lamongan 0,78 - Rendah 10 Letusan Gunung Api Gunung Semeru 0,78 0.66 Tinggi 11 Longsor 0,78 0.33 Sedang 12 Tsunami 0,78 0.37 Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 71 Tabel 48 memperlihatkan kelas kapasitas untuk 11 potensi bencana Kabupaten Lumajang. Kelas kapasitas tersebut diperoleh dari penggabungan kelas kapasitas daerah yang berlaku sama untuk seluruh bencana dan kelas kesiapsiagaan yang berlaku berbeda untuk setiap bencana. Tabel di atas diperoleh dari rekapitulasi kajian kapasitas per bencana tingkat kecamatan di Kabupaten Lumajang. Rekapitulasi indeks kapasitas setiap kecamatan untuk masing-masing bencana berpotensi di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut. 3.1.3.1 Banjir Hasil kajian kapasitas bencana banjir di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana banjir dapat dilihat pada tabel Tabel 49. Tabel 49. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Banjir NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Candipuro 0,78 0,33 Rendah 2 Jatiroto 0,78 0,37 Sedang 3 Kedungjajang 0,78 0,33 Rendah 4 Klakah 0,78 0,33 Rendah 5 Kunir 0,78 0,33 Rendah 6 Lumajang 0,78 0,33 Rendah 7 Padang 0,78 0,33 Rendah 8 Pasirian 0,78 0,33 Rendah 9 Pronojiwo 0,78 0,33 Rendah 10 Randuagung 0,78 0,33 Rendah 11 Ranuyoso 0,78 0,33 Rendah 12 Rowokangkung 0,78 0,37 Sedang 13 Sukodono 0,78 0,37 Sedang 14 Sumbersuko 0,78 0,33 Rendah 15 Tekung 0,78 0,33 Rendah 16 Tempeh 0,78 0,33 Rendah 17 Tempursari 0,78 0,33 Rendah 18 Yosowilangun 0,78 0,37 Sedang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 72 Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana banjir untuk 18 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah. 3.1.3.2 Banjir Bandang Hasil kajian kelas kapasitas untuk bencana banjir bandang di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kelas kapasitas bencana banjir bandang dapat dilihat pada tabel Tabel 50. Tabel 50. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Banjir Bandang NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Candipuro 0,78 0,37 Sedang 2 Jatiroto 0,78 0,33 Rendah 3 Kedungjajang 0,78 0,33 Rendah 4 Klakah 0,78 0,33 Rendah 5 Kunir 0,78 0,33 Rendah 6 Lumajang 0,78 0,33 Rendah 7 Padang 0,78 0,33 Rendah 8 Pasirian 0,78 0,37 Sedang 9 Pronojiwo 0,78 0,37 Sedang 10 Randuagung 0,78 0,33 Rendah 11 Ranuyoso 0,78 0,33 Rendah 12 Rowokangkung 0,78 0,33 Rendah 13 Sukodono 0,78 0,37 Sedang 14 Sumbersuko 0,78 0,33 Rendah 15 Tekung 0,78 0,33 Rendah 16 Tempeh 0,78 0,33 Rendah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 73 17 Tempursari 0,78 0,33 Rendah 18 Yosowilangun 0,78 0,33 Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana banjir bandang untuk 18 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah. 3.1.3.3 Cuaca Ekstrim Hasil kajian kapasitas bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada tabel Tabel 51. Tabel 51. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Cuaca Ekstrim NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Candipuro 0,78 0,37 Sedang 2 Gucialit 0,78 0,37 Sedang 3 Jatiroto 0,78 0,37 Sedang 4 Kedungjajang 0,78 0,37 Sedang 5 Klakah 0,78 0,37 Sedang 6 Kunir 0,78 0,37 Sedang 7 Lumajang 0,78 0,37 Sedang 8 Padang 0,78 0,37 Sedang 9 Pasirian 0,78 0,37 Sedang 10 Pasrujambe 0,78 0,37 Sedang 11 Pronojiwo 0,78 0,37 Sedang 12 Randuagung 0,78 0,37 Sedang 13 Ranuyoso 0,78 0,37 Sedang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 74 14 Rowokangkung 0,78 0,37 Sedang 15 Senduro 0,78 0,37 Sedang 16 Sukodono 0,78 0,37 Sedang 17 Sumbersuko 0,78 0,37 Sedang 18 Tekung 0,78 0,37 Sedang 19 Tempeh 0,78 0,37 Sedang 20 Tempursari 0,78 0,37 Sedang 21 Yosowilangun 0,78 0,37 Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana cuaca ekstrim untuk 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah. 3.1.3.4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Hasil kajian kapasitas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada tabel Tabel 52. Tabel 52. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Candipuro 0,78 0,37 Sedang 2 Kunir 0,78 0,37 Sedang 3 Pasirian 0,78 0,37 Sedang 4 Tempeh 0,78 0,37 Sedang 5 Tempursari 0,78 0,37 Sedang 6 Yosowilangun 0,78 0,37 Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 75 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana gelombang ekstrim dan abrasi untuk 6 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Seluruh kecamatan yang memiliki potensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki kelas kapasitas daerah yang rendah. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah. 3.1.3.5 Gempabumi Hasil kajian kapasitas bencana gempabumi di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana gempabumi dapat dilihat pada tabel Tabel 53. Tabel 53. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatandalam Menghadapi Potensi Bencana Gempabumi NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Candipuro 0,78 0,37 Sedang 2 Gucialit 0,78 0,37 Sedang 3 Jatiroto 0,78 0,37 Sedang 4 Kedungjajang 0,78 0,37 Sedang 5 Klakah 0,78 0,37 Sedang 6 Kunir 0,78 0,37 Sedang 7 Lumajang 0,78 0,37 Sedang 8 Padang 0,78 0,37 Sedang 9 Pasirian 0,78 0,37 Sedang 10 Pasrujambe 0,78 0,37 Sedang 11 Pronojiwo 0,78 0,37 Sedang 12 Randuagung 0,78 0,37 Sedang 13 Ranuyoso 0,78 0,37 Sedang 14 Rowokangkung 0,78 0,37 Sedang 15 Senduro 0,78 0,37 Sedang 16 Sukodono 0,78 0,37 Sedang 17 Sumbersuko 0,78 0,37 Sedang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 76 NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 18 Tekung 0,78 0,37 Sedang 19 Tempeh 0,78 0,37 Sedang 20 Tempursari 0,78 0,37 Sedang 21 Yosowilangun 0,78 0,37 Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana gempabumi untuk 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Seluruh kecamatan yang memiliki potensi bencana gempabumi memiliki kelas kapasitas daerah yang rendah. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan- kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah. 3.1.3.6 Kebakaran Hutan dan Lahan Hasil kajian kapasitas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada tabel Tabel 54. Tabel 54. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Candipuro 0,78 0,37 Sedang 2 Gucialit 0,78 0,37 Sedang 3 Jatiroto 0,78 0,33 Rendah 4 Kedungjajang 0,78 0,33 Rendah 5 Klakah 0,78 0,33 Rendah 6 Kunir 0,78 0,33 Rendah 7 Lumajang 0,78 0,33 Rendah 8 Padang 0,78 0,33 Rendah 9 Pasirian 0,78 0,37 Sedang 10 Pasrujambe 0,78 0,33 Rendah 11 Pronojiwo 0,78 0,37 Sedang 12 Randuagung 0,78 0,33 Rendah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 77 NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 13 Ranuyoso 0,78 0,33 Rendah 14 Rowokangkung 0,78 0,33 Rendah 15 Senduro 0,78 0,66 Tinggi 16 Sukodono 0,78 0,33 Rendah 17 Sumbersuko 0,78 0,33 Rendah 18 Tekung 0,78 0,33 Rendah 19 Tempeh 0,78 0,33 Rendah 20 Tempursari 0,78 0,33 Rendah 21 Yosowilangun 0,78 0,33 Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan untuk 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Seluruh kecamatan yang memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki kelas kapasitas daerah yang rendah. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah. 3.1.3.7 Kekeringan Hasil kajian kapasitas bahaya kekeringan di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bahaya kekeringan dapat dilihat pada tabel Tabel 55. Tabel 55. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Kekeringan NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Candipuro 0,78 0,33 Rendah 2 Gucialit 0,78 0,37 Sedang 3 Jatiroto 0,78 0,33 Rendah 4 Kedungjajang 0,78 0,37 Sedang 5 Klakah 0,78 0,33 Rendah 6 Kunir 0,78 0,33 Rendah 7 Lumajang 0,78 0,33 Rendah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 78 8 Padang 0,78 0,37 Sedang 9 Pasirian 0,78 0,33 Rendah 10 Pasrujambe 0,78 0,33 Rendah 11 Pronojiwo 0,78 0,33 Rendah 12 Randuagung 0,78 0,33 Rendah 13 Ranuyoso 0,78 0,37 Sedang 14 Rowokangkung 0,78 0,33 Rendah 15 Senduro 0,78 0,33 Rendah 16 Sukodono 0,78 0,33 Rendah 17 Sumbersuko 0,78 0,33 Rendah 18 Tekung 0,78 0,33 Rendah 19 Tempeh 0,78 0,33 Rendah 20 Tempursari 0,78 0,33 Rendah 21 Yosowilangun 0,78 0,33 Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana kekeringan untuk 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Seluruh kecamatan yang memiliki potensi bencana kekeringan memiliki kelas kapasitas daerah yang rendah. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah. 3.1.3.8 Letusan Gunung Api Gunung Bromo, Gunung Lamongan dan Gunung Semeru Hasil kajian kapasitas bahaya letusan Gunung Api untuk 3 Gunung Api di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bahaya letusan Gunung Api dapat dilihat pada tabel Tabel 56. Tabel 56. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Letusan Gunung Api NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS Letusan Gunung Api Gunung Bromo 1 Senduro 0,78 0,37 Sedang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 79 Letusan Gunung Api Gunung Lamongan 2 Jatiroto 0,78 0,33 Rendah 3 Klakah 0,78 0,33 Rendah 4 Randuagung 0,78 0,33 Rendah 5 Ranuyoso 0,78 0,33 Rendah Letusan Gunung Api Gunung Semeru 6 Candipuro 0,78 0,37 Sedang 7 Pasirian 0,78 0,33 Rendah 8 Pasrujambe 0,78 0,37 Sedang 9 Pronojiwo 0,78 0,37 Sedang 10 Sumbersuko 0,78 0,33 Rendah 11 Tempeh 0,78 0,33 Rendah 12 Tempursari 0,78 0,33 Rendah Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana letusan Gunung Api untuk 3 Gunung Api di Kabupaten Lumajang, terdapat 12 kecamatan dengan potensi bahaya letusan Gunung Api. Kecamatan tersebut seluruhnya memiliki kelas kapasitas daerah yang rendah untuk bahaya letusan Gunung Api. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah. 3.1.3.9 Longsor Hasil kajian kapasitas bahaya longsor di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bahaya longsor dapat dilihat pada tabel Tabel 57. Tabel 57. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Longsor NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Candipuro 0,78 0.33 Sedang 2 Gucialit 0,78 0.33 Sedang 3 Jatiroto 0,78 0.33 Sedang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 80 NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 4 Kedungjajang 0,78 0.33 Sedang 5 Klakah 0,78 0.33 Sedang 6 Lumajang 0,78 0.25 Rendah 7 Padang 0.78 0.31 Sedang 8 Pasirian 0,78 0.31 Sedang 9 Pasrujambe 0,78 0.31 Sedang 10 Pronojiwo 0,78 0.37 Sedang 11 Randuagung 0,78 0.37 Sedang 12 Ranuyoso 0,78 0.08 Sedang 13 Rowokangkung 0,78 0.08 Sedang 14 Senduro 0,78 0.08 Sedang 15 Sumbersuko 0,78 0.08 Rendah 16 Tempeh 0,78 0.08 Rendah 17 Tempursari 0,78 0.08 Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana longsor di Kabupaten Lumajang, terdapat 17 kecamatan dengan potensi bahaya longsor. Kecamatan tersebut seluruhnya memiliki kelas kapasitas daerah sedang untuk bencana longsor. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu sedang. 3.1.3.10 Tsunami Hasil kajian kapasitas bahaya tsunami di Kabupaten Lumajang diperoleh dari penggabungan analisa ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bahaya tsunami dapat dilihat pada tabel Tabel 58. Tabel 58. Kelas Kapasitas Kabupaten Lumajang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Tsunami NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 81 NO KECAMATAN KAPASITAS KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KESIAPSIAGAAN KELAS 1 Candipuro 0,78 0.37 Sedang 2 Kunir 0,78 0.37 Sedang 3 Pasirian 0,78 0.37 Sedang 4 Tempeh 0,78 0.37 Sedang 5 Tempursari 0,78 0.37 Sedang 6 Yosowilangun 0,78 0.37 Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana tsunami di Kabupaten Lumajang, terdapat 6 kecamatan dengan potensi bahaya tsunami. Kecamatan tersebut seluruhnya memiliki kelas kapasitas daerah sedang untuk bencana tsunami. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu sedang. Berdasarkan hasil kajian ketahanan daerah utuk menilai kapasitas daerah dalam upaya penanggulangan potensi bahaya yang mungkin terjadi, diperoleh hasil untuk Kabupaten Lumajang dengan kelas kapasitas sedang. Kelas kapasitas ini menunjukkan telah ada upaya- upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam upaya pengurangan risiko bencana. Upaya tersebut harus terus didorong untuk semakin ditingkatkan sehingga kelas kapasitas daerah menjadi semakin baik lagi. 3.2. PETA RISIKO BENCANA Peta risiko bencana menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah. Pemetaan risiko bencana dilakukan untuk seluruh jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lumajang. Metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai indeks akan berbeda untuk setiap jenis bahaya. Perolehan pemetaan risiko bencana dapat dilihat pada gambar 4. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 82 Gambar 4 memperlihatkan perolehan peta risiko bencana dan Dokumen KRB. Peta risiko bencana dan Dokumen KRB sama-sama diperoleh dari indeks pengkajian dan data yang sama. Indeks penentuan peta dan tingkat tersebut adalah indeks bahaya sebagai dasar penentuan peta dan tingkat bahaya, indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian sebagai dasar penentuan peta dan tingkat kerentanan, serta indeks kapasitas sebagai dasar penentuan peta dan tingkat kapasitas. Peta risiko bencana tidak lain merupakan hasil penggabungan (overlay) dari peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Peta risiko bencana dipersiapkan berdasarkan grid indeks atas peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Penyusunan peta risiko tersebut dilakukan untuk setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Lumajang. Dari peta risiko bencana dapat lihat bagian wilayah yang terancam dengan tingkat berbeda di Kabupaten Lumajang. Pemetaan tersebut dilaksanakan sesuai prasyarat utama yang diatur oleh BNPB. Prasyarat tersebut adalah:
1. 1.Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisa (kedalaman analisa di tingkat Kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan).
2. 2.Skala peta adalah skala 1:50.000 untuk Kabupaten/kota.
3. 3.Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa). Gambar 4. Metode Pemetaan Risiko Bencana DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 83
4. 4.Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah dan hektar).
5. 5.Menggunakan 3 (tiga) kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
6. 6.Menggunakan GIS dengan Analisa Grid (1 Ha) dalam pemetaan risiko bencana. Penyusunan peta risiko bencana untuk tiap-tiap bencana yang mengancam suatu daerah melalui visualisasi hasil peta yang telah diperhalus untuk lebih menjelaskan analisa tingkat risiko bencana. Gambaran sebaran risiko untuk setiap wilayah terdampak bencana di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Gambar 5 sampai pada Gambar 12 Gambar 5. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Lumajang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 84 Gambar 6. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Lumajang Gambar 7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Lumajang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 85 Gambar 8. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Lumajang Gambar 9. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Lumajang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 86 Gambar 10. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lumajang Gambar 11. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Lumajang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 87 Gambar 12. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Lumajang Gambar 13. Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Lumajang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 88 3.3. KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN / KOTA Bencana terjadi memberikan dampak atau risiko berupa jumlah penduduk terpapar, harta benda yang hilang, serta kerusakan lingkungan. Identifikasi kemungkinan-kemungkingan risiko yang ditimbulkan bencana dapat dipelajari dengan pengkajian risiko bencana. Kajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi ancaman bencana. Selain itu, kajian risiko bencana juga mempelajari keterbatasan dalam menghadapi bencana sehingga dapat ditentukan arah atau langkah-langkah untuk pengurangan risiko bencana untuk seluruh bencana yang teridentifikasi terjadi di Kabupaten Lumajang. Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana pada suatu daerah. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah. Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang diketahui berdasarkan indeks masing-masingnya, yaitu indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian, indeks kapasitas. Berdasarkan pengkajian risiko bencana didapatkan hasil rekapitulasi tingkat risiko untuk setiap bencana di Kabupaten Lumajang. Proses pengkajian dilaksanakan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang. Dari hasil kajian tingkat kecamatan didapatkan hasil tingkat bahaya, Gambar 14. Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Lumajang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 89 kerentanan, kapasitas, dan risiko untuk wilayah Kabupaten Lumajang. Penjabaran tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana adalah sebagai berikut 3.3.1. PENENTUAN TINGKAT BAHAYA Tingkat bahaya diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya. Hasil perolehan tingkat bahaya untuk seluruh jenis potensi bencana di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel 59. Tabel 59. Tingkat Bahaya Kabupaten Lumajang No. JENIS BAHAYA KELAS BAHAYA 1 Banjir TINGGI 2 Banjir Bandang TINGGI 3 Cuaca Ekstrim TINGGI 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi TINGGI 5 Gempabumi RENDAH 6 Kebakaran Hutan dan Lahan TINGGI 7 Kekeringan SEDANG 8 Letusan Gunungapi Gunung Bromo RENDAH 9 Letusan Gunungapi Gunung Lamongan RENDAH 10 Letusan Gunungapi Gunung Semeru RENDAH 11 Letusan Gunungapi RENDAH 12 Longsor SEDANG 13 Tsunami TINGGI Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel tersebut memperlihatkan Kabupaten Lumajang memiliki kelas bahaya rendah, sedang dan tinggi untuk seluruh bencana yang berpotensi. 3.3.2. PENENTUAN TINGKAT KERENTANAN Tingkat kerentanan seluruh bencana di Kabupaten Lumajang ditentukan berdasarkan penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian (fisik, ekonomi, dan lingkungan). Hasil analisa tingkat kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Lumajang seperti terlihat pada tabel 60. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 90 Tabel 60 . Tingkat Kerentanan Kabupaten Lumajang NO. JENIS BAHAYA KELAS KERENTANAN 1 Banjir Sedang 2 Banjir Bandang Sedang 3 Cuaca Ekstrim Sedang 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Sedang 5 Gempabumi Rendah 6 Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi 7 Kekeringan Sedang 8 Letusan Gunung Api Gunung Bromo Rendah 9 Letusan Gunung Api Gunung Lamongan Rendah 10 Letusan Gunung Api Gunung Semeru Rendah 11 Longsor Sedang 12 Tsunami Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tabel di atas menunjukkan Kabupaten Lumajang memiliki kelas kerentanan tinggi, sedang dan rendah untuk seluruh potensi bencana. Kelas kerentanan tinggi hanya terdapat pada bencana kebakaran hutan dan lahan. Kelas kerentanan sedang terdapat pada bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, longsor, dan tsunami. Kelas kerentanan rendah terdapat pada bencana gempabumi serta letusan Gunung Api. Ini menunjukkan bahwa jika terjadi bencana di Kabupaten Lumajang, maka akan sangat berdampak sehingga dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan. 3.3.3. PENENTUAN TINGKAT KAPASITAS Tingkat kapasitas ditentukan berdasarkan kapasitas daerah Kabupaten Lumajang. Tingkat kapasitas daerah adalah hasil penggabungan dari kelas ketahanan daerah dengan kelas kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Adapun hasil tingkat kapasitas daerah di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel 61. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 91 Tabel 61. Tingkat Kapasitas Kabupaten Lumajang NO. JENIS BAHAYA KELAS KAPASITAS 1 Banjir Sedang 2 Banjir Bandang Sedang 3 Cuaca Ekstrim Sedang 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Sedang 5 Gempabumi Sedang 6 Kebakaran Hutan dan Lahan Sedang 7 Kekeringan Sedang 8 Letusan Gunung Api Gunung Bromo Sedang 9 Letusan Gunung Api Gunung Lamongan Sedang 10 Letusan Gunung Api Gunung Semeru Sedang 11 Longsor Sedang 12 Tsunami Sedang Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Berdasarkan tabel di atas, diketahui Kabupaten Lumajang memiliki tingkat kapasitas daerah kelas rendah dan sedang untuk seluruh jenis bencana berpotensi. Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana di Kabupaten Lumajang perlu terus dilakukan untuk mengurangi risiko akibat bencana. Dengan upaya peningkatan kapasitas dampak negatif yang mungkin timbul akibat kejadian bencana dapat semakin diperkecil. 3.3.4. PENENTUAN TINGKAT RISIKO Tingkat risiko bencana Kabupaten Lumajang ditentukan berdasarkan kajian yang diperoleh berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kabupaten Lumajang dapat dilihat sebagaimana tabel 62. Tabel 62. Tingkat Risiko Kabupaten Lumajang NO JENIS BAHAYA KELAS BAHAYA KELAS KERENTANAN KELAS KAPASITAS KELAS RISIKO 1 Banjir Tinggi Sedang Sedang Sedang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 92 NO JENIS BAHAYA KELAS BAHAYA KELAS KERENTANAN KELAS KAPASITAS KELAS RISIKO 2 Banjir Bandang Tinggi Sedang Sedang Sedang 3 Cuaca Ekstrim Tinggi Sedang Sedang Sedang 4 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Tinggi Sedang Sedang Tinggi 5 Gempabumi Rendah Rendah Sedang Tinggi 6 Kebakaran Hutan Dan Lahan Tinggi Tinggi Sedang Sedang 7 Kekeringan Sedang Sedang Sedang Sedang 8 Letusan Gunung Api Gunung Bromo Rendah Rendah Sedang Sedang 9 Letusan Gunung Api Gunung Lamongan Rendah Rendah Sedang Sedang 10 Letusan Gunung Api Gunung Semeru Rendah Rendah Sedang Tinggi 11 Longsor Sedang Sedang Sedang Sedang 12 Tsunami Tinggi Sedang Sedang Tinggi Sumber: Hasil Analisa BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tingkat risiko bencana di Kabupaten Lumajang pada tabel di atas menunjukkan berada pada tingkat tinggi, sedang dan rendah. Kelas risiko tinggi terdapat pada bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta longsor dan tsunami. Kelas risiko sedang terdapat pada bahaya letusan Gunung Api. Hanya satu jenis bahaya yang memiliki kelas risiko rendah, yaitu gempa bumi. Tingkat risiko tersebut diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil kesepakatan tim teknis dokumen KRB dan perwakilan masyarakat Kabupaten Lumajang prioritas penanggulangan bencana tingkat kota ditujukan untuk jenis bahaya banjir, tanah longsor dan kekeringan. Jenis bahaya banjir dan tanah longsor berada pada kelas risiko tinggi, sedangkan kekeringan berada pada kelas risiko sedang. Pertimbangan dimasukkannya jenis bahaya kekeringan ke dalam aksi prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang adalah karena bencana kekeringan terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Lumajang dengan sebaran dampak yang luas. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 93 Dibawah ini disajikan peta risiko multi bencana Kabupaten Lumajang yang diperoleh dari penggabungan kelas bahaya, kelas kerentanan, kelas kapasitas, serta kelas risiko untuk seluruh jenis bencana berpotensi Gambar 15. Peta Risiko Multi Bencana di Kabupaten Lumajang DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 94 Berdasarkan pengkajian risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Lumajang, maka dapat diketahui tingkat bahaya multi ancaman, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Lumajang. Hasil kajian ini dapat menjadi pedoman dasar untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah khususnya dalam upaya penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil kajian diperoleh tingkat risiko bencana di Kabupaten Lumajang adalah tinggi, sedang dan rendah. Kelas risiko tinggi terdapat pada bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta longsor dan tsunami. Kelas risiko sedang terdapat pada bahaya letusan Gunung Api. Hanya satu jenis bahaya yang memiliki kelas risiko rendah, yaitu gempa bumi. Dengan beragam dan banyaknya ancaman bahaya tersebut, perangkat daerah bersama masyarakat menyepakati setidaknya ada 3 (tiga) jenis ancaman yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. Prioritas ancaman tersebut terdiri dari bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana untuk Kabupaten Lumajang secara umum ditujukan pada ancaman prioritas tersebut. Dibawah ini merupakan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang dapat diusulkan berdasarkan jenis bencana yang menjadi prioritas untuk Kabupaten Lumajang. Rekomendasi disusun berdasarkan 7 kelompok kegiatan penanggulangan bencana yang diadopsi dari prioritas-prioritas dalam Indikator Ketahanan Daerah. 4.1. Upaya pengurangan risiko bencana (PRB) yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana yang telah dilakukan, Kabupaten Lumajang memiliki kelas risiko tinggi, sedang dan rendah untuk seluruh jenis bencana berpotensi. Berdasarkan kesepakatan elemen masyarakat dan pemerintah Kabupaten, disepakati bahwa bencana banjir, Erupsi Gunung Semeru, kekeringan dan tanah longsor menjadi bencana prioritas dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. Beberapa DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 95 rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: A. Bahaya Erupsi Gungung Semeru dan Banjir A.1. Pencegahan dan Mitigfasi
7. 1.Pembuatan sumur resapan sebagai/biopori sebagai media tangkapan air serta upaya restorasi sungai. Penerapan resapan air dan restorasi sungai sebagai upaya pengurangan risiko bencana banjir telah diinisiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Upaya tersebut perlu terus ditingkatkan agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat yang diakibatkan oleh banjir.
8. 2.Mendirikan Pos Pantau di Curah Kobokan serta pemasangan Sistem Peringtan Dini / Early Warning System (EWS) disetiap titik di Desa Sumberwuluh dan Supiturang. A.2 Kesiapsiagaan
9. 1.Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun rencana kontijensi serta mengembangkan sistem peringatan dini untuk bencana Erupsi Gunung Semeru. Upaya ini perlu terus ditingkatkan dengan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi rencana kontijensi yang ada dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Semeru.
10. 2.Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang telah menginisiasi pembuatan jalur evakuasi sebagai upaya penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Upaya ini perlu terus didorong dengan memungkinkan akses yang luas kepada masyarakat untuk dapat menjangkau informasi penataan ruang yang telah ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif untuk pengurangan risiko bencana. B. Bahaya Kekeringan B.1 Pencegahan dan Mitigasi
11. 1.Upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan dapat dilakukan dengan perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan air permukaan. Pengelolaan air permukaan sebagai mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Lumajang perlu untuk terus ditingkatkan guna memperkecil risiko. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang adalah dengan menyusun operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan serta mendorong legalitas dokumen tersebut menjadi peraturan daerah.
12. 2.Upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan dapat dilakukan dengan penguatan lereng atau bangunan terjunan air, disepanjang daerah aliran sungai (DAS) rawan longsor. Upaya tersebut dapat diinisiasi dengan pembuatan kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan daerah aliran sungai (DAS) rawan longsor. Kebijakan mengenai pengelolaan kawasan daerah aliran sungai (DAS) rawan longsor merupakan bagian dalam rangka pengurangan risiko bencana untuk bencana tanah longsor. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 96 C. Bahaya Tanah Longsor C.1 Kesiapsiagaan
13. 1.Sebagai upaya penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengembangkan sostem peringatan dini untuk bencana tanah longsor. Sistem peringatan dini yang telah tersedia dapat menjadi lebih optimal apabila didukung oleh rencana kontijensi untuk bencana tanah longsor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu didorong untuk menyusun rencana kontijensi untuk bencana tanah longsor dan mensahkan aturan tersebut menjadi aturan resmi. Selanjutnya, dapat dilakukan sinkronisasi antara rencana kontijensi tersebut dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat untuk bencana tanah longsor.
14. 2.Sebagai upaya penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun rencana kontijensi untuk bencana kekeringan. Upaya ini perlu terus ditingkatkan dengan mendorong pemerintah daerah untuk juga mengembangkan sistem peringatan dini bencana tanah longsor. Prosedur tetap peringatan dini untuk bencana tanah longsor kemudian dapat dilakukan sinkronisasi dengan rencana kontijensi sehingga penanganan darurat untuk bencana kekeringan dapat terencana dengan baik. 4.2 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kajian ketahanan daerah yang difokuskan untuk pemerintahan daerah didasarkan atas 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang melingkupi bencana berpotensi di Kabupaten Lumajang. Upaya penanggulangan bencana dirumuskan berdasarkan hasil analisa tingkat ketahanan daerah terhadap bencana yang telah disesuaikan dan disepakati pada RENAS PB dalam 7 (tujuh) kelompok kegiatan. Penyusunan program kegiatan tersebut dilihat dari kondisi daerah yang perlu ditingkatkan yang dituangkan serta rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan untuk pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih sistematis. Berikut penjelasan dari 7 (tujuh) kelompok kegiatan penanggulangan bencana. A. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
15. 1.Kabupaten Lumajang telah memiliki kebijakan kelembagaan yang baik dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilihat dari telah dimilikinya peraturan daerah yang mengatur penanggulanan bencana, diantaranya adalah peraturan daerah tentang penanggulangan bencana Nomor 01 Tahun 2013, Peraturan daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Nomor 02 Tahun 2011,yang diubah pada Peraturan daerah nomor 63 tahun 2022 tentang kedudukan, sususnan organisasai, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Peraturan yang mengatur Forum Pengurangan Risiko Bencana serta dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah dilegalisasi ke dalam Surat Keputusan Bupati. Untuk itu, optimalisasi penguatan kebijakan kelembagaan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong penguatan kapasitas daerah dibidang kelembagaan. Upaya yang dapat DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 97 dilakukan untuk penguatan kelembagaan ini diantaranya adalah dengan mengintegrasikan peraturan daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Lumajang dengan peraturan dan kebijakan lain yang selaras dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
16. 2.Penyelenggaraan penanggulangan bencana juga akan berjalan optimal dengan adanya dukungan dan komitmen dari DPRD dalam setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana. Dukungan dan komitmen ini dapat dimulai dengan adanya forum khusus yang dikelola secara berkala untuk mendiskusikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang.
17. 3.Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat terus mendorong keterlibatan DPRD dalam setiap kegiatan terkait pengurangan risiko bencana. Keterlibatan DPRD dapat terwujud apabila DPRD dapat memahami perannya dengan baik dalam upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Lumajang perlu didorong untuk melakukan studi banding baik itu kepada lembaga eksekutif maupun legislative di daerah yang telah melaksanakan pengurangan risiko bencana. B. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU
18. 1.Kabupaten Lumajang telah melakukan upaya terpadu dalam perencanaan dan pengkajian bahaya, kerentanan serta kapasitas daerah sebagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengkajian bahaya, kerentanan dan kapasitas ini merupakan dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana. Pembaharuan yang diperlukan dalam penyusunan peta bahaya, kerentanan dan kapasitas dapat dilakukan seiring dengan perubahan kondisi yang terjadi di setiap daerah. Pembaharuan penyusunan peta bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat dibuat dengan merujuk pada metodologi yang terstandarisasi hingga nasional.
19. 2.Kabupaten Lumajang telah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah dilegalisasi melalui surat keputusan. Rencana Penanggulangan Bencana dapat menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan berbagai rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terarah, terukur dan terpadu. Rencana tersebut dapat terdiri dari rencana mitigasi bencana, rencana kontijensi, rencana operasi tanggap darurat hingga rencana pemulihan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana yang telah dimiliki oleh Kabupaten Lumajang dapat berfungsi optimal apabila telah diintegrasikan dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang yang akan diusulkan ke legislatif. C. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK
20. 1.Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik dapat menjadi untuk membangun kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini terutama melalui akses terhadap informasi kebencanaan serta kesiapsiagaan personil PB. Kabupaten Lumajang telah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 98 memiliki mekanisme penyampaian informasi kebencanaan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Sistem pendataan bencana Kabupaten Lumajang juga telah terhubung dengan sistem pendataan nasional. Mekanisme penyampaian informasi kebencanaan dapat menjadi lebih optimal dengan adanya mekanisme komunikasi lintas lembaga yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakt dan dunia usaha. Mekanisme komunikasi penyampaian informasi kebencanaan yang telah terbangun di Kabupaten Lumajang dapat lebih dikembangkan guna menghasilkan program bersama yang terstruktur dan berkelanjutan. ii. D. PENANGANAN TEMATIK DAN KAWASAN RAWAN BENCANA
21. 1.Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan diantaranya dengan penanganan tematik di kawasan-kawasan rawan bencana. Penanganan tematik pada kawasan rawan bencana dapat dilakukan dengan penguatan infrastruktur daerah sebagai upaya mitigasi. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana, sekolah aman bencana, rumah sakit aman bencana serta desa tangguh.
22. 2.Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang telah menginisiasi pembuatan jalur evakuasi sebagai upaya penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Upaya ini perlu terus didorong dengan memungkinkan akses yang luas kepada masyarakat untuk dapat menjangkau informasi penataan ruang yang telah ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif untuk pengurangan risiko bencana. Detail isu strategis kelompok kegiatan 1,2, 3, dan 4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 62 Isu Strategis Kelompok Kegiatan 1,2,3,dan 4Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lumajang PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB Kondisi Umum : Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Aksi Daerah : Penguatan Perda PB melalui pengajuan draf aturan- aturan turunan hingga ke Perbup, Peraturan kepala dinas, dan Perdes Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD Kondisi Umum : Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD Aksi Daerah : Penguatan aturan teknis dengan peningkatan fungsi DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 99 PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI koordinasi, komando, dan pelaksanaan PB di daerah Peraturan tentang pembentukan Forum PRB Kondisi Umum : Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB Aksi Daerah : memperkuat forum PRB dan keterlibatan forum PRB dan isu-isu kebencanaan di daerah, serta meningkatkan fungsi dan peran forum PRB daerah. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan Kondisi Umum : Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan Aksi Daerah : memningkatkan fungsi dan peran serta mekanisme penyebaran informasi kebencanaan melalui SKPD terkait dengan K/L yang ada di daerah (BMKG, TNI, POLRI, BPBD, Dinas Kominfo) Peraturan Daerah tentang RPB Kondisi Umum : Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Aksi Daerah : mendorong lembaga legislatif (DPRD) dan Kepala Daerah (Bupati) untuk membuat aturan turunan mengenai Perda PB di Kota Lhokseumawe Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB Kondisi Umum : Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana Aksi Daerah : daerah di dorong utntuk melakukan pembuatan RTRW Kabupaten Lumajang yang terintegrasi dengan isu PRB DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 100 PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI BPBD Kondisi Umum : Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aksi Daerah : mendorong adanya peningkatan kapasitas SDM yang ada di BPBD Kabupaten Lumajang Forum PRB Kondisi Umum : Penguatan Forum PRB Aksi Daerah : mendorong pelibatan aktif forum PRB dan peningkatan kapasitas forum PRB yang telah terbentuk di daerah Komitmen DPRD terhadap PRB Kondisi Umum : Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Aksi Daerah : mendorong DPRD Kabupaten Lumajang untuk melakukan penganggaran, dan pengawasan pada program-program PRB PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah Kondisi Umum : Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan Aksi Daerah : mendorong daerah untuk melakukan penyusunan peta- peta bahaya yang terbaru dan sesuai dengan aturan pedoman metodologi penyusunan peta bahaya yang terstandart Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah Kondisi Umum : Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan Aksi Daerah : mendorong daerah untuk melakukan penyusunan peta- peta kerentanan yang terbaru dan sesuai dengan aturan pedoman DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 101 PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI metodologi penyusunan peta kerentanan yang terstandart Peta Kapasitas dan kajiannya Kondisi Umum : Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan Aksi Daerah : mendorong daerah untuk melakukan penyusunan peta- peta kapasitas yang terbaru dan sesuai dengan aturan pedoman metodologi penyusunan peta kapasitas yang terstandart Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kondisi Umum : Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Aksi Daerah : mendorong BPBD melakukan penyusunan dokumen RPB Daerah terbaru dan mengupadate dokumen RPB yang telah disusun PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat Kondisi Umum : Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah Aksi Daerah : mendorong Kabupaten Lumajang untuk melakukan pengutan fungsi koordinasi antar SKPD di Kabupaten Lumajang dalam mekanisme penyebaran informasi kebencanaan Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya Kondisi Umum : Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 102 PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI Aksi Daerah : mendorong komitmen pemerintah Kabupaten Lumajang dan Masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui kemandirian informasi kebencanaan, dan adanya informasi yang mudah di akses publik berkaitan bencana. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga- lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha Kondisi Umum : Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga Aksi Daerah : mendorong adanya aturan di daerah mengenai mekanisme penyebaran informasi dan komunikasi kebencanaan di Kabupaten Lumajang yang melibatkan lintas SKPD Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis Kondisi Umum : Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana Aksi Daerah : mendorong daerah untuk meningkatan kapasitas personil (SDM) yang terlibat di Pusdalops Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional Kondisi Umum : Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional Aksi Daerah: mendorong daerah untuk mengintegrasikan informasi dan data bencana daerah dengan pendataan bencana nasional di pusat Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 103 PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI Kesiapsiagaan Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Peningkatan Kapabilitas Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah Penyimpanan/pergudang Logistik PB Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodic Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA Penataan ruang berbasis PRB Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana RSAB dan Puskesmas Aman Bencana Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana Desa Tangguh Bencana Pembentukan Desa Tangguh Bencana DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 104 Rekomendasi kebijakan pengurangan risiko bencana untuk kelompok kegiatan 5, 6, dan 7 difokuskan untuk jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Lumajang, yaitu: 1) Erupsi Gunung Semeru 2) Banjir 3) Kekeringan, dan 4) Tanah Longsor E. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
23. 1.Jenis bencana prioritas bagi Kabupaten Lumajang terdiri dari Erupsi Gunung Semeru, banjir, kekeringan dan tanah longsor. Pencegahan dan mitigasi bencana banjir diantaranya dapat dilakukan dengan pembuatan Pos Pantau , EWS, Pembuatan Jalur Evakuasi, Pemasangan Rambu Peringatan dan Himbauan, pembuatan sumur resapan sebagai/biopori sebagai media tangkapan air serta upaya restorasi sungai. Penerapan resapan air dan restorasi sungai sebagai upaya pengurangan risiko bencana banjir telah diinisiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Upaya tersebut perlu terus ditingkatkan agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat yang diakibatkan oleh banjir.
24. 2.Upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan dapat dilakukan dengan perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan air permukaan. Pengelolaan air permukaan sebagai mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Lumajang perlu untuk terus ditingkatkan guna memperkecil risiko. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang adalah dengan menyusun operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan serta mendorong legalitas dokumen tersebut menjadi peraturan daerah.
25. 3.Upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan dapat dilakukan dengan penguatan lereng atau bangunan terjunan air, disepanjang daerah aliran sungai (DAS) rawan longsor. Upaya tersebut dapat diinisiasi dengan pembuatan kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan daerah aliran sungai (DAS) rawan longsor. Kebijakan mengenai pengelolaan kawasan daerah aliran sungai (DAS) rawan longsor merupakan bagian dalam rangka pengurangan risiko bencana untuk bencana tanah longsor. F. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
26. 1.Sebagai upaya penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun rencana kontijensi serta mengembangkan sistem peringatan dini untuk bencana banjir. Upaya ini perlu terus ditingkatkan dengan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi rencana kontijensi yang ada dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana banjir.
27. 2.Sebagai upaya penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengembangkan sostem peringatan dini untuk bencana DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 105 tanah longsor. Sistem peringatan dini yang telah tersedia dapat menjadi lebih optimal apabila didukung oleh rencana kontijensi untuk bencana tanah longsor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu didorong untuk menyusun rencana kontijensi untuk bencana tanah longsor dan mensahkan aturan tersebut menjadi aturan resmi. Selanjutnya, dapat dilakukan sinkronisasi antara rencana kontijensi tersebut dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat untuk bencana tanah longsor.
28. 3.Sebagai upaya penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun rencana kontijensi untuk bencana kekeringan. Upaya ini perlu terus ditingkatkan dengan mendorong pemerintah daerah untuk juga mengembangkan sistem peringatan dini bencana tanah longsor. Prosedur tetap peringatan dini untuk bencana tanah longsor kemudian dapat dilakukan sinkronisasi dengan rencana kontijensi sehingga penanganan darurat untuk bencana kekeringan dapat terencana dengan baik. G. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
29. 1.Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama BPBD dapat memanfaatkan hasil kajian untuk menyusun perencanaan sistem pemulihan yang meliputi: pelayanan dasar, infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, serta pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. Kemampuan pemerintah daerah dalam penulihan infrastruktur penting pasca bencana perlu mempertimbangkan prinsip risiko bencana jangka panjang untuk menghindari risiko baru dari pembangunan.
30. 2.Pemulihan paska bencana tidak dapat terlepas dari pemulihan penghidupan masyarakat terdampak. Upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan penghidupan masyarakat terdampak adalah dengan mengintegrasikan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat ke dalam kebijakan penanggulangan bencana. ii. Detail isu strategis kelompok kegiatan 5, 6, dan 7 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 63. Isu Strategis Kelompok Kegiatan 5, 6, dan 7 Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lumajang PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir Pengurangan Frekuensi dan Dampak Banjir Melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori, Perlindungan Daerah Tangkapan Air, serta Restorasi Sungai Penguatan Lereng Pengurangan Frekuensi dan Dampak Tanah Longsor Melalui Penguatan Lereng DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 106 PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI Optimalisasi pemanfaatn air permukaan Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Api Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Erupsi Gunung Api Melalui Perencanaan Kontijensi Sisten Peringatan Dini Erupsi Gunung Api Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunung Api Rencana Kontijensi Banjir Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi bencana Erupsi Banjir melalui Perencanaan Kontinjensi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah Rencana Kontijensi Tanah Longsor Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tanah Longsor Melalui Perencanaan Kontijensi Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah Rencana Kontijensi Kekeringan Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk Penanganan Darurat Bencana kekeringan Berdasarkan Perencanaan Kontijensi Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah Penentuan Status Tanggap Darurat Penguatan Mekanisme Penetapan Status Tanggap Darurat Penerapan sistem komando operasi darurat Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 107 PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI Perbaikan Darurat Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh Pengerahan Bantuan Kemanusiaan Saat Darurat Bencana hingga Masyarakat Terjauh Sesuai dengan Mekanisme Penghentian status Tanggap Darurat Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA Pemulihan pelayanan dasar pemerintah Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana Pemulihan infrastruktur penting Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana Perbaikan rumah penduduk Perencanaan Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana Pemulihan Penghidupan masyarakat Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana Demikian beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang khususnya untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Kebijakan penanggulangan bencana tentunya tidak hanya dapat dilakukan dengan penguatan fisik dan infrastruktur tetapi juga diperlukan penguatan kelembagaan sebagai bentuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaksana penyelenggara penanggulangan bencana. Penguatan kelembagaan maupun pengembangan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang dapat mengacu pada Indeks Ketahanan Daerah yang didalamnya terdapat tingkat kapasitas daerah berdasarkan hasil kajian 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD). DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 108 Hasil pengkajian risiko bencana menunjukkan kelas risiko bencana berada pada sedang dan rendah. Kelas risiko rendah terdapat pada bencana cuaca ekstrim, gempabumi, dan letusan Gunung Api Gunung Bromo. Kelas risiko sedang terdapat pada bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan Gunung Api Gunung Lamongan, letusan Gunung Api Gunung Semeru, tanah longsor dan tsunami. Berdasarkan kondisi tersebut, ancaman yang menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang telah ditetapkan pada 4 (empat) jenis bencana, yaitu: Erupsi gunung api,banjir, tanah longsor dan kekeringan. Dengan demikian, hasil pengkajian risiko bencana yang telah dilakukan menjadi acuan dalam perumusan rekomendasi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang difokuskan terhadap prioritas ancaman tersebut. Perumusan rekomendasi dikelompokkan kedalam 7 isu strategis mengacu pada kajian ketahanan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan ancaman prioritas. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat nmenjadi arahan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang yang lebih terfokus dan terarah. Pelaksanaan arahan kebijakan penanggulangan bencana membutuhkan partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah sampai pada lapisan masyarakat. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Lumajang dan masyarakat dapat mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengikuti hasil pengkajian risiko bencana yang telah disusun di Kabupaten Lumajang. Dokumen Kajian Risiko Bencana diharapkan dapat menjadi dasar arahan untuk penanggulangan bencana yang jelas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih meminimalkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di Kabupaten Lumajang. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 109 LAMPIRAN Hasil Analisa Kapasitas Daerah Berdasarkan 71 Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk Kabupaten Lumajang. PRIORITAS INDIKATOR KERANGKA AKSI PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN 1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD 3 Peraturan tentang pembentukan Forum PRB Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB 4 Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan 5 Peraturan Daerah tentang RPB Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana 6 Peraturan Daerah tentang Tata ruang Berbasis PRB Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana 7 BPBD Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD 8 Forum PRB Penguatan Forum PRB 9 Komitmen DPRD terhadap PRB Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU 10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan 11 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan 12 Peta Kapasitas dan kajiannya Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 110 13 Rencana Penangg ulangan Bencana Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Penangg ulangan Bencana Daerah PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK 14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah 15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat 16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga- lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga 17 Pusdalops PB mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana 18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah 19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB 20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut 21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah 22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Monitoring Ketersediaan dan Kesiapan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 111 23 Penyimpanan/pergudang Logistik PB Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah 24 Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodic Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana 25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk 26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA 27 Penataan ruang berbasis PRB Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana 28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah 29 Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 30 RSAB dan Puskesmas Aman Bencana Penguatan 4 Modul Safety Hospital pada Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana pada Daerah Berisiko 31 Desa Tangguh Bencana Pembangunan Desa Tangguh Bencana PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA 32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori 33 Perlindungan daerah tangkapan air Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 112 34 Restorasi sungai Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai 35 Penguatan lereng Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng 36 Penegakan hukum - 37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan 38 Pemantauan berkala hulu sungai - 39 Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB 40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko 41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir 42 Restorasi lahan gambut - 43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor - PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA 44 Rencana Kontijensi Gempabumi Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi 45 Rencana Kontijensi Tsunami Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi 46 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Daerah DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 113 47 Rencana Evakuasi Bencana Tsunami Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami 48 Rencana kontijensi banjir Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi 49 Sistem peringatan dini bencana banjir Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah 50 Rencana kontijensi tanah longsor Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi 51 Sistem peringatan dini bencana tanah longsor Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah 52 Rencana Kontijensi karlahut Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi 53 Sistem peringatan dini bencana karlahut Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah 54 Rencana kontijensi erupsi Gunung Api - 55 Sistem peringatan dini bencana erupsi Gunung Api - 56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi Gunung Api - 57 Rencana kontijensi kekeringan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi 58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah 59 Rencana kontijensi banjir bandang - DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 114 60 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang - 61 Penentuan Status Tanggap Darurat Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana 62 Penerapan sistem komando operasi darurat Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana 63 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana 64 Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban 65 Perbaikan Darurat Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana 66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme 67 Penghentian status Tanggap Darurat Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA 68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana 69 Pemulihan infrastruktur penting Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana 70 Perbaikan rumah penduduk Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana 71 Pemulihan Penghidupan masyarakat Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR 115 DAFTAR PUSTAKA Buku: BPS Kabupaten Lumajang. 2023. Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2023. Kabupaten Lumajang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang Peraturan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta. Website: http://www.lumajang.go.id/ https://lumajangkab.bps.go.id/ inarisk.bnpb.go.id dibi.bnpb.go.id/ BUPATI LUMAJANG, ttd. INDAH AMPERAWATI Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…