DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah kabupaten lumajang untuk dijadikan acuan dalam penggunaan pakaian dinas serta atribut kelengkapannya pada hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri atas: a. PDH; b. PDH pada perangkat daerah tertentu; c. PSL; d. PDL; e. PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu; f. PDU pada perangkat daerah tertentu; g. PDU Camat dan Lurah; dan h. Pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Jenis Pakaian Dinas lainnya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri dari: a. Pakaian Dinas Khusus; dan b. Pakaian Olah Raga.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, kewibawaan, keseragaman, dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu disusun peraturan tentang penggunaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
c.bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
8.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 1);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Bupati adalah Bupati Lumajang.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
8.Pegawai Non ASN adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Lumajang selain PNS dan PPPK.
9.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari- hari termasuk dipakai pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14.Pakaian Khas Lumajang yang selanjutnya disingkat PKL adalah pakaian dinas dengan nuansa adat dan budaya khas masyarakat lumajang.

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini untuk dijadikan acuan dalam penggunaan pakaian dinas serta atribut kelengkapannya pada hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 4

Pakaian Dinas memiliki fungsi sebagai:

a.perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
b.perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur; dan
c.perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

(1)Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri atas:
1. a.PDH;
2. b.PDH pada perangkat daerah tertentu;
3. c.PSL;
4. d.PDL;
5. e.PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
6. f.PDU pada perangkat daerah tertentu;
7. g.PDU Camat dan Lurah; dan
8. h.Pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2)Jenis Pakaian Dinas lainnya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri dari:
1. a.Pakaian Dinas Khusus; dan
2. b.Pakaian Olah Raga.

Pasal 6

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki;
2. b.PDH kemeja putih;
3. c.PDH batik/tenun/lurik; dan
4. d.PDH Pakaian Khas Lumajang.
(2)Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
(3)Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium.
(4)PDH sebagaimana dimasud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan Panjang atau kemeja lengan pendek dipakai untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.PDH khaki Kemeja lengan pendek dipakai untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.PDH untuk Pegawai Pria:
  1. 1.Kemeja warna khaki berlidah bahu dengan atribut nama Kementerian Dalam Negeri, lambang Kabupaten Lumajang, dan Nama Kabupaten Lumajang;
  2. 2.Celana panjang warna khaki dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. 3.Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas;
  4. 4.kaos kaki warna hitam dan sepatu bertali atau tanpa tali warna hitam;
  5. 5.papan nama pegawai, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
2. b.PDH untuk Pegawai Wanita:
  1. 1.Kemeja warna khaki, dengan atribut nama Kementerian Dalam Negeri, lambang Kabupaten Lumajang dan Nama Kabupaten Lumajang
  2. 2.Rok 15 cm di bawah lutut/ celana panjang warna khaki;
  3. 3.Sepatu pantofel warna hitam; dan
  4. 4.Papan nama pegawai, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
3. c.PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
  1. 1.Kemeja lengan panjang warna khaki, dengan atribut nama Kementerian Dalam Negeri dan lambang Kabupaten Lumajang dan Nama Kabupaten Lumajang;
  2. 2.Rok panjang/celana panjang warna khaki;
  3. 3.Sepatu pantofel warna hitam;
  4. 4.Papan nama Pegawai, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai; dan
  5. 5.Kerudung polos/ tidak bermotif.
4. d.PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
(3)PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai pada hari Senin dan hari Selasa.
(4)Penggunaan PDH Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 8

(1)PDH kemeja warna putih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang/pendek dipakai untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek dipakai untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.PDH untuk pegawai Pria:
  1. 1.kemeja model kerah berdiri dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas dengan atribut nama Kementerian Dalam Negeri dan lambang Kabupaten Lumajang dan Nama Kabupaten Lumajang;
  2. 2.celana panjang warna hitam;
  3. 3.Ikat pinggang warna hitam;
  4. 4.kaos kaki warna hitam dan sepatu bertali atau tanpa tali warna hitam;
  5. 5.papan nama pegawai, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
2. b.PDH untuk pegawai Wanita:
  1. 1.kemeja model kerah rebah dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas dengan atribut nama Kementerian Dalam Negeri dan lambang Kabupaten Lumajang dan Nama Kabupaten Lumajang;
  2. 2.rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang berbahan kain warna hitam;
  3. 3.sepatu warna hitam;
  4. 4.papan nama pegawai, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
3. c.PDH untuk pegawai Wanita Berjilbab:
  1. 1.kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas dengan atribut nama Kementerian Dalam Negeri dan lambang Kabupaten Lumajang dan Nama Kabupaten Lumajang;
  2. 2.rok panjang/celana panjang warna hitam;
  3. 3.sepatu warna hitam;
  4. 4.kerudung polos/tidak bermotif;
  5. 5.papan nama pegawai, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
4. d.PDH kemeja warna putih, rok/celana panjang berbahan kain warna hitam untuk wanita hamil menyesuaikan.
(3)PDH Kemeja Putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(4)Penggunaan PDH Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(5)PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai pada hari Rabu.

Pasal 9

(1)PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.PDH batik/tenun/lurik lengan Panjang dan/atau pendek;
2. b.PDH batik/tenun/lurik dengan corak atau motif khas lumajang atau nasional.
(2)PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.PDH untuk pegawai Pria:
  1. 1.kemeja batik/tenun/lurik;
  2. 2.celana panjang warna hitam;
  3. 3.ikat pinggang, kaos kaki warna gelap dan sepatu warna hitam; dan
  4. 4.papan nama pegawai, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
2. b.PDH untuk pegawai Wanita:
  1. 1.Pakaian batik/tenun/lurik;
  2. 2.Rok 15 cm di bawah lutut berbahan kain warna hitam;
  3. 3.Sepatu warna hitam; dan
  4. 4.Papan nama pegawai, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
3. c.PDH untuk pegawai Wanita Berjilbab:
  1. 1.Pakaian batik/tenun/lurik lengan panjang;
  2. 2.Rok Panjang/ celana panjang berbahan kain warna hitam;
  3. 3.Sepatu warna hitam;
  4. 4.Papan nama pegawai, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai; dan
  5. 5.Kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
4. d.PDH untuk pegawai Wanita Hamil Menyesuaikan.
(3)PDH batik/ tenun/ lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai pada hari Kamis dan hari Jumat serta hari Nasional sesuai ketentuan.
(4)Bagi unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, maka PDH batik/tenun/lurik dipakai pada hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu serta hari Batik Nasional sesuai ketentuan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2016