DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I Pasal 2 Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas disediakan salah satunya yakni biaya penunjang operasional;
b.bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah belum mengatur tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta porsi pembagian biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indnesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4028);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
8.Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengeiolaan Keuangan daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUSAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SUPATl NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor ), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengelola keuangan daerah tercantum dalam Lampiran I;
2. b.kebijakan umum APSD tercantum dalam Larnpiran II;
3. c.prioritas dan plafon anggaran sementara tercantum dalam Lampiran lll;
4. d.penyusunan rencana kerja dan anggaran tercantum dalarn Lampi ran IV;
5. e.anggaran pendapatan dan belanja daerah tercantum dalam Larnpiran V;
6. f.pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah tercantum dalam Lampiran Vl;
7. g.pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris tercantum dalam Lampiran VII;
8. h.penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-SKPD tercantum dalam Lampiran VIII;
9. i.penyiapan anggaran kas tercantum dalam Lampiran IX;
10. j.pembuatan SPD tercantum dalam Lampiran X;
11. k.penerimaan dan penyetoran Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XI; I. pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran XII;
12. m.pembukuan pada Bendahara Pengeluaran tercantum dalam Lampiran XIII;
13. n.pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran tercantum dalam Lampiran XIV;
14. o.belanja wajib mengikat tercantum dalam Lampiran XV;
15. p.sub kegiatan yang bersifat tahun jamak tercantum dalam Lampiran XVI;
16. q.penatusaahan pembiayaan tercantum dalam Lampiran XVII;
17. r.laporan realisasi semester pertama APBD tercantum dalam Lampiran XVIII;
18. s.perubahan APBD tercantum dalam Lampiran XIX;
19. t.pengendalian aplikasi tercantum dalam Lampiran XX; dan
20. u.biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati tercantum dalam Lampiran XX.1; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  1. 2.Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditambahkan 1 (satu) Lampiran setelah Lampiran XX yakni Lampiran XX! sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPAT! LUWU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  2. 1.Biaya Penunjang Operasional (BPO) merupakan biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
  3. 2.BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
  4. 3.BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai.
  5. 4.BPO Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk pembayaran biaya pendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati yaitu untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas khusus.
  6. 5.Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) oleh Bupati dan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Wakil Bupati.
  7. 6.Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
21. a.biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Desa, Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
22. b.biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri;
23. c.biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
24. d.biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.
  1. 7.Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara sehingga tugas Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Penjabat Bupati, maka biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat digunakan oleh Penjabat Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 8.Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
  3. 9.Dalam rangka akuntabilitas, seluruh penggunaan BPO dilakukan rekapitulasi setiap bulan disertai bukti pendukung berupa kuitansi tanda terima dari Bupati/Wakil Bupati atau Penjabat Bupati dan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
  4. 10.Selain bukti kuitansi, Bupati dan/atau Wakil Bupati juga melampirkan surat pemyataan tanggung jawab penggunaan biaya penunjang operasional. 1 1 . Daftar rincian pengeluaran BPO sebagaimana dimaksud pada angka 14 disampaikan kepada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ditetapkan di Masamba pada tan�al 10 J u n i 2025 BlJPATI LUWU UTARA, t DU,LLAH RAHIM BERlTA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 8 Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan BPO SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI TAHUN ANGGARAN . . . . Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama . Jabatan . Alamat . telah menerima dana Belanja Penunjang Operasional yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Tempat, tanggal . . . . . BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI Materai 10000 (nama dan gelar) t

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas disediakan salah satunya yakni biaya penunjang operasional;
b.bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah belum mengatur tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta porsi pembagian biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indnesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4028);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
8.Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengeiolaan Keuangan daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUSAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SUPATl NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor ), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengelola keuangan daerah tercantum dalam Lampiran I;
2. b.kebijakan umum APSD tercantum dalam Larnpiran II;
3. c.prioritas dan plafon anggaran sementara tercantum dalam Lampiran lll;
4. d.penyusunan rencana kerja dan anggaran tercantum dalarn Lampi ran IV;
5. e.anggaran pendapatan dan belanja daerah tercantum dalam Larnpiran V;
6. f.pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah tercantum dalam Lampiran Vl;
7. g.pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris tercantum dalam Lampiran VII;
8. h.penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-SKPD tercantum dalam Lampiran VIII;
9. i.penyiapan anggaran kas tercantum dalam Lampiran IX;
10. j.pembuatan SPD tercantum dalam Lampiran X;
11. k.penerimaan dan penyetoran Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XI; I. pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran XII;
12. m.pembukuan pada Bendahara Pengeluaran tercantum dalam Lampiran XIII;
13. n.pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran tercantum dalam Lampiran XIV;
14. o.belanja wajib mengikat tercantum dalam Lampiran XV;
15. p.sub kegiatan yang bersifat tahun jamak tercantum dalam Lampiran XVI;
16. q.penatusaahan pembiayaan tercantum dalam Lampiran XVII;
17. r.laporan realisasi semester pertama APBD tercantum dalam Lampiran XVIII;
18. s.perubahan APBD tercantum dalam Lampiran XIX;
19. t.pengendalian aplikasi tercantum dalam Lampiran XX; dan
20. u.biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati tercantum dalam Lampiran XX.1; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  1. 2.Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditambahkan 1 (satu) Lampiran setelah Lampiran XX yakni Lampiran XX! sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPAT! LUWU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  2. 1.Biaya Penunjang Operasional (BPO) merupakan biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
  3. 2.BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
  4. 3.BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai.
  5. 4.BPO Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk pembayaran biaya pendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati yaitu untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas khusus.
  6. 5.Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) oleh Bupati dan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Wakil Bupati.
  7. 6.Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
21. a.biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Desa, Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
22. b.biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri;
23. c.biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
24. d.biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.
  1. 7.Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara sehingga tugas Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Penjabat Bupati, maka biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat digunakan oleh Penjabat Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 8.Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
  3. 9.Dalam rangka akuntabilitas, seluruh penggunaan BPO dilakukan rekapitulasi setiap bulan disertai bukti pendukung berupa kuitansi tanda terima dari Bupati/Wakil Bupati atau Penjabat Bupati dan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
  4. 10.Selain bukti kuitansi, Bupati dan/atau Wakil Bupati juga melampirkan surat pemyataan tanggung jawab penggunaan biaya penunjang operasional. 1 1 . Daftar rincian pengeluaran BPO sebagaimana dimaksud pada angka 14 disampaikan kepada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ditetapkan di Masamba pada tan�al 10 J u n i 2025 BlJPATI LUWU UTARA, t DU,LLAH RAHIM BERlTA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 8 Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan BPO SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI TAHUN ANGGARAN . . . . Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama . Jabatan . Alamat . telah menerima dana Belanja Penunjang Operasional yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Tempat, tanggal . . . . . BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI Materai 10000 (nama dan gelar) t

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 22 Tahun Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 22 Tahun Tahun 2024