Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: tata cara pemberian bantuan yang bersifat khusus kepada nagari, penganggaran, tata cara penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Nagari, a. b. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4529), . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 697 1), . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832), . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, . Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 10. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Sijunjung. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Nagari adalah wali nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah daerah dibidang Keuangan. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak 4. 5. 7. 8 1 tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
BAB II
Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari dalam rangka percepatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk: |
Jenis Kegiatan yang tidak dapat diusulkan untuk memperoleh bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah:
Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada nagari dicantumkan:
BAB III
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Bupati (Perbup)