DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun yang diundangkan tanggal 5 April 2024 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berda sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG SATU DATA KABUPATEN MADIUN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun yang diundangkan tanggal 5 April 2024 diubah sebagai berikut :
1.Pasal 5 diubah sebagai berikut :

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh :

a.Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
b.Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
c.Pembina Data;
d.Walidata;
e.Walidata Pendukung; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
f.Produsen Data;
g.Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun; dan
h.Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
1. 2.Pasal 6 diubah sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun yaitu Bupati.
(2)Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Kabupaten Madiun.
(3)Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun yaitu Sekretaris Daerah.
(4)Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan data serta penyajian informasi Satu Data Kabupaten Madiun; dan
2. b.memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data.
  1. 3.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 6 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pembina Data terdiri dari :
1. a.Pembina Data Statistik;
2. b.Pembina Data Geospasial; dan
3. c.Pembina Data Keuangan.
(2)Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(3)Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
(4)Pembina Data Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
(5)Pembina Data mempunyai tugas:
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
2. b.melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 4.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 17 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

A Petunjuk teknis penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Caruban pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. BUPATI MADIUN, ttd. TONTRO PAHLAWANTO Diundangkan di Caruban pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd. SODIK HERY PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd_pengirim} ALIF MARGIANTO ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…