Pemerintah Kabupaten Madiun
Pemerintah Kabupaten Madiun adalah lembaga pemerintahan daerah yang esensial dalam penyelenggaraan otonomi daerah, bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Kehadirannya memastikan implementasi kebijakan nasional dan daerah serta pengelolaan sumber daya lokal secara efektif. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi, seperti penetapan Perda dan penertiban rokok ilegal, aspek pelayanan publik seperti layanan parkir QRIS, serta aspek program pembangunan yang berfokus pada peningkatan IPM melalui pendidikan dan ketahanan pangan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Madiun
Pemerintah Kabupaten Madiun memegang peranan vital dalam mewujudkan otonomi daerah, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, dan mendorong pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional dan daerah, serta pengelolaan sumber daya lokal.
Ruang lingkup Pemkab Madiun mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dari penetapan peraturan daerah seperti Perda parkir hingga penyediaan layanan publik berbasis QRIS, Pemkab Madiun berupaya menciptakan lingkungan yang tertib dan efisien. Berbagai program juga dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.
Program strategis Pemkab Madiun meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pendidikan, penguatan ketahanan pangan dengan Rumah Pangan B2SA, dan penertiban rokok ilegal. Intervensi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu krusial. Selain itu, mitigasi risiko seperti himbauan penggunaan jebakan tikus listrik dan penerapan e-government juga menjadi prioritas.
Kontribusi Pemkab Madiun terhadap isu nasional terlihat dari upaya peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan agenda nasional. Program ketahanan pangan lokal mendukung ketahanan pangan nasional, sementara penertiban rokok ilegal berkontribusi pada penerimaan negara. Upaya menjaga keselamatan masyarakat juga menjadi bagian integral dari peran nasionalnya.
Warga negara berinteraksi dengan Pemkab Madiun untuk berbagai keperluan, mulai dari pembayaran parkir hingga pengurusan perizinan dan administrasi kependudukan. Lembaga ini juga menjadi pintu akses untuk layanan pendidikan, pengaduan masyarakat, serta informasi publik. Ketersediaan layanan yang mudah diakses menjadi kunci efektivitas pemerintahan daerah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Madiun menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Fokus pada peningkatan IPM, ketahanan pangan, penegakan hukum, dan inovasi layanan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Upaya-upaya ini tidak hanya berdampak lokal tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024
mengatur tentang pajak dan retribusi daerah yang memuat pajak daerah, retribusi daerah, peninjauan tarif retribusi, pemungutan pajak dan retribusi, pemberian fasilitas pajak dan retribusi, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi, kerahasiaan data wajib pajak, insentif pemungutan pajak dan retribusi, sanksi administratif, penyidikan dan ketentuan pidana.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2025
Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain. Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisiensi, efektivitas, ekonomis, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, sinergi, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2025
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati No 131 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kab Madiun Tahun 2024 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 131 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kab Madiun Tahun 2024 No 131) diubah besaran nilainya pada Kode Rekening 4.2 Pendapatan Transfer, 5.1 Belanja Operasi, 5.2 Belanja Modal, dan 5.3 Belanja Tidak Terduga.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun No. 2 Tahun 2015
Mengatur tentang Keuangan Desa adalah yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2018
mengubah Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf g, h dan i mengenai akses transportasi, kondisi insfrastruktur dan batas usia desa, 2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) karakteristik masyarakat pedesaan dll
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2026
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: PNS dan CPNS; Pejabat Negara; Pimpinan dan Anggota DPRD; PPPK; PImpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola; dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas: gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pejabat Negara terdiri atas: gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi CPNS terdiri atas: 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; dan tunjangan pangan; tunjangan umum; dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan ini berisi: 1. Ketentuan umum; 2. Maksud dan Tujuan (Maksud :Pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah); 3. Ruang Lingkup ; 4. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan; 5. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat umum; 6. Tertib Lingkungan; 7. Tertib Usaha Tertentu; 8. Tertib Bangunan; 9. Tertib Sosial 10.Tertib Peran Serta Masyarakat; 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 12.Sanksi dan Administratif; 13. Ketentuan Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mengenai penataan dan pengelolaan pedangang kaki lima di kabupaten madiun. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, ruang lingkup dan tujuan, pengaturan tempat usaha dan kawasan, koordinasi penataan PKL, pendataan PKL, pendaftaran PKL, hak, kewajiban dan larangan PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan Lokasi PKL, pemberdayaan PKL, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, tim koordinasi, penertiban PKL, pendanaan, sanksi administratif