DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Madiun Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 70) yang diubah adalah Lampiran I dan Lampiran II. Pada lampiran I, terdapat perubahan pada beberapa kode rekening yaitu Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjadin, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, dan Belanja Modal Komputer.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kota Besart Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Madiun Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 70) diubah sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum

1.Ketentuan Lampiran I, pada Kode Rekening:

a.5.1.01.01.001 Belanja Gaji Pokok ASN sejumlah Rp396.703.235.513,27 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah dua puluh tujuh sen) berkurang Rp59.590.516,16 (lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam belas rupiah enam belas sen) menjadi Rp396.643.644.997,11 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen);
b.5.1.01.01.002 Belanja Tunjangan Keluarga ASN sejumlah Rp35.952.959.300,58 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah lima puluh delapan sen) bertambah Rp18.928.763,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi Rp35.971.888.063,58 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah lima puluh delapan sen);
c.5.1.01.01.004 Belanja Tunjangan Fungsional ASN sejumlah Rp29.121.374.592,96 (dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh enam sen) bertambah Rp42.890.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp29.164.264.592,96 (dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh enam sen);
d.5.1.01.01.005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sejumlah Rp5.114.953.843,64 (lima miliar seratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh empat sen) berkurang Rp2.242.750,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp5.112.711.093,64 (lima miliar seratus dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen);
e.5.1.01.01.008 Belanja Pembulatan Gaji ASN sejumlah Rp39.561.283,15 (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah lima belas sen) bertambah Rp14.503,16 (empat belas ribu lima ratus tiga rupiah enam belas sen) menjadi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum Rp39.575.786,31 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh satu sen);
f.5.1.02.01 Belanja Barang sejumlah Rp72.372.317.276,83 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) berkurang Rp528.883.284,61 (lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh satu sen) menjadi Rp71.843.433.992,22 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh dua sen);
g.5.1.02.02 Belanja Jasa sejumlah Rp204.751.613.652,68 (Dua ratus empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah enam puluh delapan sen) bertambah Rp480.982.830,69 (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah enam puluh sembilan sen) menjadi Rp205.232.596.483,37 (dua ratus lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen);
h.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan sejumlah Rp8.537.454.318,65 (delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah enam puluh lima sen) berkurang Rp59.940.846,08 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah delapan sen) menjadi Rp8.477.513.472,57 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen);
i.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp30.203.655.208,88 (tiga puluh miliar dua ratus tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah delapan puluh delapan sen) bertambah Rp107.841.300,00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp30.311.496.508,88 (tiga puluh miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah delapan puluh delapan sen);
j.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sejumlah Rp3.245.859.420,88 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah delapan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pj. Sekretaris Daerah Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum puluh delapan sen) bertambah Rp46.996.845,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp3.292.856.265,88 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen);
k.5.2.02.10 Belanja Modal Komputer sejumlah Rp1.835.151.711,50 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah lima puluh sen) berkurang Rp46.996.845,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp1.788.154.866,50 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen). sehingga lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. 2.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pj. Sekretaris Daerah Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Caruban pada tanggal 27 Januari 2026 BUPATI MADIUN, ttd. HARI WURYANTO Diundangkan di Caruban pada tanggal 27 Januari 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd. SIGIT BUDIARTO BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd_pengirim} ALIF MARGIANTO ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…