DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2026

Nomor: 11
Tahun: 2026
Ditetapkan: 15 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Gerakan Bersih adalah inisiatif kolektif dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran serta tindakan nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan area yang sehat, asri, dan nyaman. Kegiatan ini mencakup pembersihan area publik, pengelolaan sampah, dan edukasi hidup bersih, seringkali dilakukan secara rutin untuk membangun budaya gotong royong. Sampah adalah material sisa hasil aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, sudah tidak terpakai, dan dibuang ke lingkungan. Pengelolaan Sampah adalah rangkaian kegiatan sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir) untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: meningkatkan kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup; mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, indah, dan lestari berkelanjutan; mengurangi timbulan sampah serta menekan potensi pencemaran lingkungan; dan mencegah dan meniadakan keberadaan sampah liar. Gerakan Selasa dan Jumat Bersih berdasarkan azas: tanggung jawab; manfaat; berkelanjutan; partisipatif; kesadaran; kebersamaan; gotong royong; kolaboratif; keterpaduan; dan nilai ekonomi. Lokasi dan kawasan sasaran pelaksanaan kegiatan gerakan selasa dan jumat bersih meliputi: lingkungan perkantoran; satuan pendidikan; kawasan usaha; fasilitas umum; lingkungan perumahan dan permukiman; ruang terbuka hijau termasuk kanan kiri jalan dan sungai; dan lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, satuan pendidikan, instansi pemerintah lainnya, pelaku usaha, dan/atau masyarakat maupun kelompok masyarakat yang telah berperan aktif dan berprestasi dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik melalui gerakan selasa dan jumat bersih yang berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya. Pemerintah daerah dapat menerapkan disinsentif kepada setiap pihak yang tidak melaksanakan kewajiban. Disinsentif dapat berupa : teguran lisan; teguran tertulis; kewajiban mengikuti pembinaan khusus; dan/atau pembatasan pemberian fasilitas tertentu sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Pembiayaan penyelenggaraan gerakan selasa dan jumat bersih bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain dari APBD, dapat pula bersumber dari: partisipasi dunia usaha; swadaya masyarakat; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
c.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian dan kejelasan tanggung jawab instansi pemerintah dan peran serta masyara kat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien; dan SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Selasa dan Jum’at Bersih di Kabupaten Madiun;

1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). :
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
12.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 Nomor 4, Nomor Regrister Peraturan Daerah Kabupaten Madiun, Nomor 159-4/2021); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SELASA DAN JUM’AT BERSIH DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertindak sebagai pelaksana fungsi eksekutif, meliputi sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas, badan, inspektorat, kecamatan, dan kelurahan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5.Instansi adalah lembaga, badan, atau organisasi resmi, baik pemerintah maupun swasta yang dibentuk untuk menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
7.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
9.Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama, berinteraksi secara berkelanjutan, menetap di wilayah tertentu, dan terikat oleh kebudayaan, norma, serta nilai-nilai bersama untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama.
10.Dunia Usaha adalah sekumpulan entitas ekonomi, meliputi usaha mikro, kecil, menengah (umkm), hingga usaha besar yang beroperasi dan berdomisili di Kabupaten Madiun untuk melakukan kegiatan ekonomi.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal disetiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Komunitas Masyarakat adalah sekumpulan individu yang bertempat tinggal di wilayah geografis tertentu (desa, kota, RT/RW, Kantor) atau memiliki kesamaan minat, profesi, dan tujuan, yang berinteraksi secara intensif satu sama lain. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
13.Fasilitas Publik atau Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan untuk kepentingan bersama guna menunjang aktivitas sehari-hari.
14.Kawasan Usaha adalah lokasi atau wilayah geografis yang ditetapkan, direncanakan, dan digunakan untuk kegiatan operasional bisnis, seperti perdagangan, jasa, maupun manufaktur guna mencapai target ekonomi.
15.Kawasan Bersih adalah suatu area atau lingkungan yang bebas dari sampah, kotoran, limbah, polusi (udara/air/suara), dan faktor penyebab penyakit dan menciptakan kondisi sehat, nyaman, asri, dan menunjang kualitas hidup yang baik bagi penghuninya.
16.Gerakan Bersih adalah inisiatif kolektif dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran serta tindakan nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan area yang sehat, asri, dan nyaman. Kegiatan ini mencakup pembersihan area publik, pengelolaan sampah, dan edukasi hidup bersih, seringkali dilakukan secara rutin untuk membangun budaya gotong royong.
17.Sampah adalah material sisa hasil aktivitas sehari- hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, sudah tidak terpakai, dan dibuang ke lingkungan.
18.Sampah Organik adalah jenis limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) dan mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme.
19.Sampah Anorganik adalah sisa buangan dari bahan non-hayati, produk sintetik, atau hasil teknologi pengolahan bahan tambang yang sulit terurai secara alami oleh mikroorganisme. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
20.Sampah Liar adalah limbah padat yang dibuang sembarangan di tempat yang tidak semestinya, seperti di jalan, taman, sungai, atau lahan kosong tanpa izin resmi.
21.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
22.Sampah Spesifik adalah limbah yang memerlukan penanganan khusus karena sifat, konsentrasi, volume, atau frekunsi timbulnya yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.
23.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah, utamanya berasal dari aktivitas rumah tangga (domestik), pasar/perdagangan, industri, fasilitas publik, perkantoran, pertanian, dan konstruksi.
24.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
25.Timbulan Sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber (rumah tangga, komersial, industri, perkantoran, fasilitas publik) di wilayah tertentu per satuan waktu.
26.Pengelolaan Sampah adalah rangkaian kegiatan sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir) untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan.
27.Pengurangan Sampah adalah serangkaian upaya sistematis untuk membatasi timbulan sampah sejak dari sumbernya (sebelum produk menjadi sampah) hingga tahap penggunaan (3R-Reduce, Reuse, Recycle). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
28.Penanganan Sampah adalah serangkaian kegiatan sistematis yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah untuk menguragi dampak negatif terhadap lingkungan,kesehatan, dan estetika.
29.Pemilahan Sampah adalah kegiatan memisahkan sampah berdasarkan jenis, sifat, atau jumlahnya (organik, anorganik, dan B3) langsung dari sumbernya.
30.Pengangkutan Sampah adalah proses pemindahan sampah dari lokasi sumber (rumah tangga, pasar, fasilitas umum) atau tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir atau fasilitas pengolahan sampah memakai kendaraan khusus seperti truk sampah.
31.Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, kompisisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
32.Insentif adalah imbalan (penghargaan, pengurangan retribusi, subsidi) bagi orang/pelaku usaha yang aktif memilah dan mengurangi sampah.
33.Disinsentif adalah sanksi (denda, penghentian layanan, retribusi tinggi) bagi pelanggar aturan sampah, yang bertujuan mendorong perilaku ramah lingkungan.

BAB II

Maksud, Tujuan, dan Azas

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanakan Gerakan Selasa dan Jumat Bersih sebagai upaya terencana, terpadu dan berkelanjutan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. b.mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, indah, dan lestari berkelanjutan;
3. c.mengurangi timbulan sampah serta menekan potensi pencemaran lingkungan; dan
4. d.mencegah dan meniadakan keberadaan sampah liar.
(3)Gerakan Selasa dan Jumat Bersih berdasarkan azas:
1. a.tanggung jawab;
2. b.manfaat;
3. c.berkelanjutan;
4. d.partisipatif;
5. e.kesadaran;
6. f.kebersamaan;
7. g.gotong royong;
8. h.kolaboratif;
9. i.keterpaduan; dan
10. j.nilai ekonomi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tugas dan kewenangan;
b.pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih;
c.peran serta masyarakat;
d.insentif dan disinsentif;
e.pembiayaan; dan
f.monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan kegiatan gerakan selasa dan jumat bersih, pemerintah daerah mempunyai tugas:

a.mengkoordinasikan perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya;
b.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran bersama dalam melaksanakannya di lingkup wilayah domisili dan/atau lingkungan kerjanya;
c.memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebersihan lingkungan;
d.melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat; dan
e.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kegiatan gerakan selasa dan jumat bersih, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:

a.menetapkan lokasi, kawasan, dan sasaran prioritas pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih berdasarkan kondisi lingkungan dan timbulan sampah;
b.menetapkan peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih;
c.menetapkan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih;
d.melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan/atau pihak lain yang terkait; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
e.menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih.

BAB V

PELAKSANAAN GERAKAN SELASA DAN JUMAT BERSIH

Pasal 6

(1)Kegiatan gerakan selasa dan jumat bersih dilaksanakan secara rutin disetiap hari selasa dan hari jumat di seluruh wilayah daerah.
(2)Pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak, dan terkoordinasi oleh pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, satuan pendidikan, instansi pemerintah lainnya, pelaku usaha, dan masyarakat.
(3)Dalam hal hari selasa dan hari jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur nasional atau cuti bersama, pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih dapat dilaksanakan pada hari kerja terdekat.
(4)Waktu pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing lokasi kegiatan.
(5)Pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih diwajibkan menerapkan pemilahan sampah dari sumbernya.

Pasal 7

(1)Lokasi dan kawasan sasaran pelaksanaan kegiatan gerakan selasa dan jumat bersih meliputi:
1. a.lingkungan perkantoran;
2. b.satuan pendidikan;
3. c.kawasan usaha;
4. d.fasilitas umum;
5. e.lingkungan perumahan dan permukiman; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
6. f.ruang terbuka hijau termasuk kanan kiri jalan dan sungai; dan
7. g.lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kawasan tertentu di luar lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan, kondisi, dan prioritas penanganan kebersihan lingkungan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui keputusan kepala daerah atau pejabat yang berwenang.
(3)Penetapan lokasi dan kawasan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada area yang memiliki potensi timbulan sampah tinggi dan/atau ditemukan sampah liar.

Pasal 8

(1)Jenis dan ruang lingkup kegiatan gerakan selasa dan jumat bersih meliputi :
1. a.pembersihan sampah di darat dan saluran air;
2. b.pemilahan dan pengumpulan sampah sesuai jenisnya;
3. c.pembersihan dan pemeliharaan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau;
4. d.pengurangan timbulan sampah dari sumber; dan
5. e.penataan lingkungan agar bersih, sehat, aman, indah, dan lestari berkelanjutan.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan.

Pasal 9

(1)Setiap perangkat daerah wajib melaksanakan gerakan selasa dan jumat bersih di lingkungan kerjanya masing-masing. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Pemerintah desa/kelurahan wajib mengkoordinasikan dan melaksanakan gerakan selasa dan jumat bersih di wilayah administrasi kerjanya dengan melibatkan masyarakat.
(3)Pimpinan satuan pendidikan Wajib mengkoordinir pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih di lingkungannya masing-masing.
(4)Pimpinan instansi pemerintah lainnya mengkoordinir pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih di lingkungan kerjanya masing- masing.
(5)Pengelola kawasan wajib usaha mengkoordinir pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih di kawasan usahanya masing-masing.

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa/kelurahan dan atau dunia/pelaku usaha dan atau organisasi/lembaga masyarakat dapat menfasilitasi pelaksanaan gerakan selasa dan jumat bersih melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
(2)Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat kebersihan, tempat sampah terpilah, kendaraan angkut, dan dukungan teknis lainnya.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…