DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Madiun

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

rencana detail tata ruang wilayah perencanaan perkotaan Caruban Tahun 2025-2044

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanan Perkotaan Caruban Tahun 2025 - 2044. SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 2 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 3 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 4 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN CARUBAN TAHUN 2025-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
4.Bupati adalah Bupati Madiun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 5 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
8.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
11.Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
12.Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
13.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
15.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
16.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 6 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
18.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
19.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
20.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP RDTR merupakan bagian dari kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya. Wilayah perencanaan RDTR tersebut ditetapkan oleh kepala daerah. Penetapan WP dapat mencakup wilayah administratif maupun fungsional.
22.Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari Wilayah Perencanaan (WP) yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
23.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24.Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
25.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
26.Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
27.Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPL Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
28.Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PPL Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
29.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 7 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum diperuntukkan bagi lalu lintas, yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
30.Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
31.Jalan Arteri Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32.Jalan Arteri Sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
33.Jalan Kolektor Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
34.Jalan Kolektor Sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga
35.Jalan Lokal Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36.Jalan Lokal Sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
37.Jalan Lingkungan Primer merupakan jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
38.Jalan Lingkungan Sekunder merupakan jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 8 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
39.Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
40.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
41.Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
42.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
43.Stasiun penumpang sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
44.Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV
45.Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46.Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47.Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
48.Gardu distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
49.Gardu Hubung adalah gardu yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
50.Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 9 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
51.Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
52.Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
53.Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
54.Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
55.Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
56.Bangunan Penampung Air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum
57.Jaringan Transmisi Air Minum adalah Pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58.Jaringan Distribusi Pembagi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
59.Hidran Kebakaran adalah Alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
60.Sumur pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 10 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
61.Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan Sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
62.Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja merupakan Sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
63.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
64.Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
65.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
66.Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
67.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
68.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
69.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
70.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
71.Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
72.Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
73.Jalur sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 11 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
74.Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
75.Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi zona pada WP yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
76.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
77.Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
78.Zona budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk diBudi Dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
79.Zona badan air dengan kode BA yang selanjutnya disebut Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
80.Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH yang selanjutnya disebut Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
81.Zona cagar budaya dengan kode CB yang selanjutnya disebut Zona Cagar Budaya (CB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
82.Zona badan jalan dengan kode BJ yang selanjutnya disebut Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
83.Zona pertanian dengan kode P yang selanjutnya disebut Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan, mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 12 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
84.Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL yang selanjutnya disebut Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
85.Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI yang selanjutnya disebut Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86.Zona perumahan dengan kode R yang selanjutnya disebut Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
87.Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU yang selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan.
88.Zona perdagangan dan jasa dengan kode K yang selanjutnya disebut Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
89.Zona perkantoran dengan kode KT yang selanjutnya disebut Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
90.Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP yang selanjutnya disebut Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
91.Zona transportasi dengan kode TR yang selanjutnya disebut Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 13 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
92.Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK yang selanjutnya disebut Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
93.Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 yang selanjutnya disebut Sub-zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
94.Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 yang selanjutnya disebut Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
95.Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 yang selanjutnya disebut Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
96.Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 yang selanjutnya disebut Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
97.Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 yang selanjutnya disebut Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
98.Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 yang selanjutnya disebut Sub-zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
99.Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 yang selanjutnya disebut Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 14 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
100.Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 yang selanjutnya disebut Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
101.Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
102.Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU- 2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan.
103.Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU- 3 yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan.
104.Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala RW.
105.Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 yang selanjutnya disebut Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
106.Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 yang selanjutnya disebut Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 15 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
107.Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 yang selanjutnya disebut Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub-WP.
108.Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
109.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
110.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalahan angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
111.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
112.Ketinggian Bangunan adalah ketinggian maksimum yang diperbolehkan bagi suatu bangunan untuk dibangun di atas suatu lahan atau tanah.
113.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan gas.
114.Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 16 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
115.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
116.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
117.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
118.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
119.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

a.Ruang lingkup peraturan bupati; dan
b.Ruang lingkup wilayah perencanaan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati RDTR WP Perkotaan Caruban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi:

a.tujuan penataan WP;
b.rencana struktur ruang;
c.rencana pola ruang;
d.ketentuan pemanfaatan ruang;
e.peraturan zonasi;
f.kelembagaan;
g.ketentuan lain-lain;
h.ketentuan peralihan; dan
i.ketentuan penutup. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 17 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum

Pasal 4

(1)Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b yaitu WP Perkotaan Caruban dengan luas 4.773,34 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tiga empat) hektare.
(2)Batas-batas WP Perkotaan Caruban meliputi:
1. a.sebelah utara adalah Kecamatan Pilangkenceng (Desa Kedungmaron, Desa Kedungrejo, Desa Pilangkenceng) dan Kecamatan Saradan (Desa Bener, Desa Sumbersari);
2. b.sebelah timur adalah Kecamatan Saradan (Desa Sidorejo, Desa Sugihrawas, Desa Kebonagung);
3. c.sebelah selatan adalah Kecamatan Kare (Desa Randualas) Kecamatan Mejayan (Desa Blabakan, Desa Plumpungrejo) Kecamatan Wonoasri (Desa Wonoasri, Desa Banyukambang); dan
4. d.sebelah barat adalah Kecamatan Balerejo (Desa Kuwu, Desa Tapelan, Desa Babadan Lor, Desa Jerukgulung, Desa Gading).
(3)WP Perkotaan Caruban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sebagian Kecamatan Balerejo dengan luas 479,89 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan) hektare yang terdiri dari 2 (dua) desa yang meliputi:
  1. 1.Seluruh Desa Bulakrejo dengan luas 179,83 (seratus tujuh puluh sembilan koma delapan tiga) hektare; dan
  2. 2.Seluruh Desa Sumberbening dengan luas 300,05 (tiga ratus koma nol lima) hektare;
2. b.sebagian Kecamatan Mejayan dengan luas luas 2.086,39 (dua ribu delapan puluh enam koma tiga sembilan) hektare terdiri dari 10 (sepuluh) desa dan 3 (tiga) kelurahan, yang meliputi:
  1. 1.Sebagian Desa Blabakan dengan luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare;
  2. 2.Sebagian Desa Darmorejo dengan luas 158,22 (seratus lima puluh delapan koma dua dua) hektare;
  3. 3.Sebagian Desa Kaliabu dengan luas 354,06 (tiga ratus lima puluh empat koma nol enam) hektare;
  4. 4.Sebagian Desa Kaligunting dengan luas 269,89 (dua ratus enam puluh sembilan koma delapan sembilan) hektare; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 18 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
  5. 5.Sebagian Desa Klecorejo dengan luas 257,60 (dua ratus lima puluh tujuh koma enam nol) hektare;
  6. 6.Sebagian Desa Kuncen dengan luas 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) hektare;
  7. 7.Seluruh Desa Mejayan dengan luas 299,77 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektare;
  8. 8.Seluruh Desa Ngampel dengan luas 248,79 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare;
  9. 9.Sebagian Desa Sidodadi dengan luas 221,46 (dua ratus dua puluh satu koma empat enam) hektare;
  10. 10.Sebagian Desa Wonorejo dengan luas 48,72 (empat puluh delapan koma tujuh dua) hektare;
  11. 11.Seluruh Kelurahan Bangunsari dengan luas 85,87 (delapan puluh lima koma delapan tujuh) hektare;
  12. 12.Seluruh Kelurahan Krajan dengan luas 81,10 (delapan puluh satu koma satu nol) hektare;
  13. 13.Seluruh Kelurahan Pandean dengan luas 49,03 (empat puluh sembilan koma nol tiga) hektare;
3. c.sebagian Kecamatan Pilangkenceng dengan luas 615,44 (enam ratus lima belas koma empat empat) hektare terdiri dari 5 (lima) desa, yang meliputi:
  1. 1.Sebagian Desa Kedungmaron dengan luas 31,06 (tiga puluh satu koma nol enam) hektare;
  2. 2.Sebagian Desa Kedungrejo dengan luas 235,79 (dua ratus tiga puluh lima koma tujuh sembilan) hektare;
  3. 3.Sebagian Desa Pilangkenceng dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektare;
  4. 4.Sebagian Desa Purworejo dengan luas 227,22 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua dua) hektare; dan
  5. 5.Sebagian Desa Wonoayu dengan luas 120,14 (seratus dua puluh koma satu empat) hektare;
4. d.sebagian Kecamatan Saradan dengan luas 680,35 (enam ratus delapan puluh koma tiga lima) hektare terdiri dari 4 (empat) desa, yang meliputi:
  1. 1.Seluruh Desa Bajulan dengan luas 181,37 (seratus delapan puluh satu koma tiga tujuh) hektare; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 19 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
  2. 2.Sebagian Desa Bongsopotro dengan luas 213,84 (dua ratus tiga belas koma delapan empat) hektare;
  3. 3.Seluruh Desa Ngepeh dengan luas 129,47 (seratus dua puluh sembilan koma empat tujuh) hektare; dan
  4. 4.Sebagian Desa Sukorejo dengan luas 155,67 (seratus lima puluh lima koma enam tujuh) hektare;
5. e.sebagian Kecamatan Wonoasri dengan luas 911,27 (sembilan ratus sebelas koma dua tujuh) hektare terdiri dari 4 (empat) desa, yang meliputi:
  1. 1.Seluruh Desa Bancong dengan luas 197,77 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektare;
  2. 2.Seluruh Desa Buduran dengan luas 232,16 (dua ratus tiga puluh dua koma satu enam) hektare;
  3. 3.Seluruh Desa Klitik dengan luas 259,54 (dua ratus lima puluh sembilan koma lima empat) hektare; dan
  4. 4.Seluruh Desa Purwosari dengan luas 221,80 (dua ratus dua puluh satu koma delapan nol) hektare.
(4)WP Perkotaan Caruban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat ) SWP yang terdiri atas:
1. a.SWP II.A dengan luas 958,23 (sembilan ratus lima puluh delapan koma dua tiga) hektare meliputi Desa Bajulan, Desa Buduran, Desa Kaligunting, Desa Kedungrejo, Desa Mejayan, Desa Ngampel, Desa Ngepeh, Desa Purworejo, Desa Purwosari, Desa Sukorejo, Desa Wonoayu, Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Krajan, Kelurahan Pandean yang terdiri dari :
  1. 1.Blok II.A.1 seluas 520,45 (lima ratus dua puluh koma empat lima) hektare; dan
  2. 2.Blok II.A.2 seluas 437,78 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare;
2. b.SWP II.B dengan luas 1.163,02 (seribu seratus enam puluh tiga koma nol dua) hektare meliputi Desa Bajulan, Desa Buduran, Desa Bulakrejo, Desa Kedungmaron, Desa Kedungrejo, Desa Klitik, Desa Ngampel, Desa Pilangkenceng, Desa Purworejo, Desa Sumberbening, Desa Wonoayu yang terdiri dari:
  1. 1.Blok II.B.1 seluas 577,65 (lima ratus tujuh puluh tujuh koma enam lima) hektare; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 20 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
  2. 2.Blok II.B.2 seluas 585,37 (lima ratus delapan puluh lima koma tiga tujuh) hektare;
3. c.SWP II.C dengan luas 1.331,43 (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma empat tiga) hektare meliputi Desa Bancong, Desa Blabakan, Desa Buduran, Desa Kaliabu, Desa Klecorejo, Desa Klitik, Desa Mejayan, Desa Purwosari, Desa Sumberbening, Desa Wonorejo, Kelurahan Krajan, Kelurahan Pandean yang terdiri dari:
  1. 1.Blok II.C.1 seluas 755,52 (tujuh ratus lima puluh lima koma lima dua) hektare; dan
  2. 2.Blok II.C.2 seluas 555,91 (lima ratus lima puluh lima koma sembilan satu) hektare;
4. d.SWP II.D dengan luas 1.320,66 (seribu tiga ratus dua puluh koma enam enam) hektare meliputi Desa Blabakan, Desa Bongsopotro, Desa Darmorejo, Desa Kaligunting, Desa Kebonagung, Desa Klecorejo, Desa Kuncen, Desa Mejayan, Desa Ngepeh, Desa Sidodadi, Desa Sukorejo, Desa Wonorejo, Kelurahan Pandean yang terdiri dari:
  1. 1.Blok II.D.1 seluas 665,65 (enam ratus enam puluh lima koma enam lima) hektare; dan
  2. 2.Blok II.D.2 seluas 665,01 (enam ratus enam puluh lima koma nol satu) hektare.
(5)Batas wilayah administratif, pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

Tujuan penataan ruang WP Perkotaan Caruban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan WP Perkotaan Caruban sebagai Ibukota Kabupaten Madiun dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dan permukiman yang dinamis dan berkelanjutan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 21 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 6

(1)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi;
3. c.rencana jaringan energi;
4. d.rencana jaringan telekomunikasi;
5. e.rencana jaringa sumber daya air;
6. f.rencana jaringan air minum;
7. g.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
8. h.rencana jaringan persampahan;
9. i.rencana jaringan drainase; dan
10. j.rencana jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pusat pelayanan kota/perkotaan;
2. b.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
3. c.pusat pelayanan lingkungan.
(2)Pusat pelayanan kota/Kawasan perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan pada SWP II.A Blok II.A.1.
(3)Sub pusat pelayanan kota/Kawasan perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 22 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
1. a.Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo pada SWP II.B Blok II.B.1;
2. b.Desa Bancong Kecamatan Wonoasri pada SWP II.C Blok II.C.1; dan
3. c.Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan pada SWP II.D Blok II.D.1.
(4)Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Pusat lingkungan kecamatan meliputi:
  1. 1.Pusat lingkungan kecamatan terdapat di Desa Mejayan Kecamatan Mejayan pada SWP II.A Blok II.A.2; dan
  2. 2.Pusat lingkungan kecamatan terdapat di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo pada SWP II.B Blok II.B.1;
2. b.Pusat lingkungan kelurahan/desa meliputi:
  1. 1.pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di Desa Ngepeh Kecamatan Saradan pada SWP II.A Blok II.A.2
  2. 2.pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng pada SWP II.B Blok II.B.2;
  3. 3.pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng pada SWP II.B Blok II.B.2;
  4. 4.pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri pada SWP II.C Blok II.C.1;
  5. 5.pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan pada SWP II.C Blok II.C.2; dan
  6. 6.pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan pada SWP II.D Blok II.D.2.
(5)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa jaringan meliputi:
1. a.Jalan tol;
2. b.Jalan arteri primer;
3. c.Jalan arteri sekunder; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 23 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
4. d.jalan kolektor primer;
5. e.jalan kolektor sekunder;
6. f.jalan lokal primer;
7. g.jalan lokal sekunder;
8. h.jalan lingkungan primer;
9. i.jalan lingkungan sekunder;
10. j.Terminal penumpang Tipe B;
11. k.Halte;
12. l.Jembatan;
13. m.Jalur kereta api antara kota; dan
14. n.Stasiun Kereta Api.
(2)Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Tol Ngawi-Kertosono yang terletak pada:
1. a.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
2. b.SWP II.B Blok II.B.2; dan
3. c.SWP II.D Blok II.D.1.
(3)Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Bts. Kab Ngawi- Bts. Kota Caruban yang terletak pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.1; dan
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
2. b.Bts. Kota Caruban – Bts. Kab. Nganjuk yang terletak pada SWP II.D Blok II.D.1.
3. c.Bts. Kota Madiun – Bts. Kota Caruban yang terletak pada:
  1. 1.SWP II.B Blok II.B.1; dan
  2. 2.SWP II.C Blok II.C.1;
4. d.Jln. A. Yani (Caruban) yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1.
5. e.Jln. Panglima Sudirman (Caruban) yang terletak pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.1;
  3. 3.SWP II.C Blok II.C.1; dan
  4. 4.SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2.
(4)Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Jln. Bali yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
2. b.Jln. Diponegoro yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 24 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
3. c.Jln. Kalimantan yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
4. d.Jln. M.T. Haryono yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1
5. e.Jln. Madura yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
6. f.Jln. Mendut yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
7. g.Jln. Panjaitan yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
8. h.Jln. S. Parman yang terletak pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.1; dan
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.1;
9. i.Jln. S. Tendean yang terletak pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.1; dan
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.1;
10. j.Jln. Salak yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
11. k.Jln. Singoludro yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.2;
12. l.Jln. Stasiun Timur yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; dan
13. m.Jln. Sumatra yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1.
(5)Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Bajulan-Kenongorejo (JKP-4) terletak pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.2; dan
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.2.
2. b.Caruban-Morang (JKP-4) terletak pada:
  1. 1.SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  2. 2.SWP II.D Blok II.D.2;
3. c.Kaligunting-Bajulan (JKP-2) terletak pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.2; dan
  2. 2.SWP II.D Blok II.D.1;
4. d.Klitik-Dimong (JKP-4) terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
5. e.Jln. Patimura (JKP-2) terletak pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.2;
6. f.Rencana Jln. Lingkar Selatan di WP Perkotaan Caruban.
(6)Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.Jln. H. Agus Salim terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
2. b.Jln. Kol. Marhadi terletak pada SWP II.A Blok II. A.2; dan
3. c.Jln. Letjen Sutoyo terletak pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.1; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 25 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.1.
(7)Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
1. a.Bajulan-Duren terletak pada SWP II.A Blok II.A.2;
2. b.Blabakan-Randualas terletak:
  1. 1.SWP II.C Blok II.C.2; dan
  2. 2.SWP II.D Blok II.D.2;
3. c.Bongsopotro-Sukorejo terletak pada SWP II.D Blok II.D.1;
4. d.Bungkus-Sidodadi terletak SWP II.D Blok II.D.2;
5. e.Kaliabu-TPA terletak pada SWP II.C Blok II.C.2;
6. f.Kaligunting-Darmorejo terletak pada SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2;
7. g.Karangmalang-Banyukambang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
8. h.Karangmalang-Kuwu terletak pada SWP II.B Blok II.B.1;
9. i.Kedungmaron-Bener terletak pada SWP II.B Blok II.B.2;
10. j.Kedungrejo-Sumbersari terletak pada SWP II.B Blok II.B.2;
11. k.Klitik-Bancong terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
12. l.Kopen-Bongsopotro terletak pada SWP II.D Blok II.D.1;
13. m.Krapyak-Babadan Lor terletak pada SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
14. n.Krapyak-Sumbergandu terletak pada SWP II.B Blok II.B.2;
15. o.Ngepeh-Tulung terletak:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.2; dan
  2. 2.SWP II.D Blok II.D.1;
16. p.Pandean-Kaliabu terletak SWP II.C Blok II.C.2.
17. q.Purworejo-Kedungrejo terletak pada SWP II.B Blok II.B.2;
18. r.Purworejo-Ngampel terletak SWP II.A Blok II.A.1.;
19. s.Purwosari-Bancong terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
20. t.Sidomulyo-Kebonagung terletak pada SWP II.D Blok II.D.2;
21. u.Sidomulyo-Kaliabu terletak pada SWP II.C Blok II.C.2.;
22. v.Sumberbening-Krapyak terletak:
  1. 1.SWP II.B Blok II.B.1; dan
  2. 2.SWP II.C Blok II.C.1;
23. w.Wonoasri-Bancong terletak pada SWP II.C Blok II.C.1.
(8)Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
1. a.Jln. Anggrek terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 26 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
2. b.Jln. Anggrek II terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
3. c.Jln. Anggur terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
4. d.Jln. Anjasmoro terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
5. e.Jln. Apel Raja terletak pada SWP II.B Blok II.B.1;
6. f.Jln. Bali (menuju kecamatan) terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
7. g.Jln. Bekas Rel terletak SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2;
8. h.Jln. Betet terletak pada SWP II.B Blok II.B.2;
9. i.Jln. Bismo terletak SWP II.C Blok II.C.1;
10. j.Jln. Bogo terletak pada SWP II.A Blok II.A.2;
11. k.Jln. Bogo II terletak pada SWP II.A Blok II.A.2;
12. l.Jln. Bolodewo terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
13. m.Jln. Borobudur terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
14. n.Jln. Cakraningrat terletak SWP II.B Blok II.B.1;
15. o.Jln. Cempaka terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
16. p.Jln. Cempaka I terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
17. q.Jln. Cempaka II terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
18. r.Jln. Cempaka III terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
19. s.Jln. Cendrawasih terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
20. t.Jln. Ciliwung terletak pada SWP II.A Blok II.A.2;
21. u.Jln. Cisadane terletak pada SWP II.A Blok II.A.2;
22. v.Jln. Citarum terletak pada SWP II.A Blok II.A.2;
23. w.Jln. Dahlia terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
24. x.Jln. Dieng terletak pada SWP II.A Blok II.A.2;
25. y.Jln. DR. Sutomo terletak pada SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
26. z.Jln. Flamboyan terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; aa. Jln. Flores terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; bb. Jln. Garuda terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; cc. Jln. Gg. Timur Kecamatan terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; dd. Jln. Irian Jaya terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; ee. Jln. Jambu terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; ff. Jln. Juanda terletak pada SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2; gg. Jln. Kakak Tua terletak di:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.2; hh. Jln. Kalasan terletak di:
  3. 1.SWP II.C Blok II.C.1; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 27 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
  4. 2.SWP II.D Blok II.D.2; ii. Jln. Kamboja terletak pada SWP II.A Blok II.A.2; jj. Jln. Karanglo I terletak pada SWP II.B Blok II.B.1; kk. Jln. Karanglo II terletak pada SWP II.IB Blok II.A.1; ll. Jln. Kemuning terletak pada SWP I.A Blok II.A.1; mm. Jln. Kenanga terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; nn. Jln. Kenari terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; oo. Jln. Kesemek terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; pp. Jln. Kresna terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; qq. Jln. Kutilang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; rr. Jln. Kyai Serang terletak pada SWP II.B Blok II.B.1; ss. Jln. Mangga terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; tt. Jln. Manggis terletak pada SWP II.IC Blok II.C.1; uu. Jln. Manyar terletak pada SWP I.A Blok II.A.1; vv. Jln. Markisa Jaya terletak pada SWP II.B Blok II.B.1; ww. Jln. Melati (Mejayan) terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; xx. Jln. Melati I terletak pada SWP II.A Blok II.D.1; yy. Jln. Melati II terletak pada SWP II.A Blok II.D.1; zz. Jln. Melon terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; aaa. Jln. Menur (Mejayan) terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; bbb. Jln. Merpati (Mejayan) terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; ccc. Jln. Musi terletak pada SWP II.A Blok II.A.2; ddd. Jln. Nias terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; eee. Jln. Nusa Indah terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; fff. Jln. Pandan terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; ggg. Jln. Parikesit terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; hhh. Jln. Parkit terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; iii. Jln. Penanggungan terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; jjj. Jln. Pepaya Raja terletak pada SWP II.B Blok II.B.1; kkk. Jln. Prambanan terletak di SWP II.C Blok II.C.1; lll. Jln. Prawiro Dipuran terletak pada SWP II.ID Blok II.D.2; mmm. Jln. Progo terletak di SWP II.C Blok II.C.1; nnn. Jln. Rajawali terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; ooo. Jln. Rambutan terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; ppp. Jln. Rinjani terletak pada SWP II.A Blok II.A.2; qqq. Jln. Rusunawa terletak pada SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2; rrr. Jln. Sawo terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 28 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum sss. Jln. Sawo Raja terletak pada SWP II.B Blok II.B.1; ttt. Jln. Semangka terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; uuu. Jln. Sembada terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; vvv. Jln. Semeru terletak pada SWP II.A Blok II.A.2; www. Jln. Serayu terletak pada SWP II.A Blok II.A.2; xxx. Jln. Seruni terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; yyy. Jln. Singoludro II terletak pada SWP II.A Blok II.A.2; zzz. Jln. Sirsat terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; aaaa. Jln. Srigading terletak pada SWP II.A Blok II.A.2; bbbb. Jln. Sriti terletak pada SWP II.B Blok II.B.2; cccc. Jln. Suhada Haji terletak pada SWP II.B Blok II.B.1; dddd. Jln. Sulawesi terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; eeee. Jln. Sumbawa terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; ffff. Jln. Tanjung terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; gggg. Jln. Wibowo terletak pada SWP II.B Blok II.A.1; hhhh. Jln. Yos Sudarso terletak pada:
  5. 1.SWP II.A Blok II.A.2; dan
  6. 2.SWP II.D Blok II.D.2; iiii. Kaligunting terletak pada SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2.
(9)Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
1. a.Bajulan yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1, BlokI I.A.2;
2. b.Bancong terletak pada SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2;
3. c.Bongsopotro yang terletak pada SWP II.D Blok II.D.1;
4. d.Bulakrejo yang terletak pada SWP II.B Blok II.B.1;
5. e.Darmorejo yang terletak pada SWP II.D Blok II.D.2;
6. f.Kaliabu yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.2;
7. g.Mejayan terletak pada SWP II.D Blok II.D.2;
8. h.Sumberbening yang terletak pada SWP II.B Blok II.B.1;
9. i.Wonorejo I yang terletak pada SWP II.D Blok II.D.2; dan
10. j.Jln Lingk Primer lainnya pada:
  1. 1.SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
  2. 2.SWP II.C Blok II.C.1.
(10)Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu jalan yang menghubungkan antar persil di dalam kawasan permukiman, meliputi:
1. a.Gg. Kenanga yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 29 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
2. b.Gg. Manyar yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
3. c.Jln. Arwana yang terletak pada SWP II.B Blok II.B.1;
4. d.Jln. Cempaka Gg. IV yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
5. e.Jln. Gg. Anggrek Gg. III yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
6. f.Jln. Gg. Anggrek Gg. V yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
7. g.Jln. Gg. Apel yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
8. h.Jln. Gg. Blimbing yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
9. i.Jln. Gg. Borobudur yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
10. j.Jln. Gg. Duren yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
11. k.Jln. Gg. Jambe yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
12. l.Jln. Gg. Jambu yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
13. m.Jln. Gg. Jeruk yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
14. n.Jln. Gg. Kelapa yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
15. o.Jln. Gg. Kelurahan yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
16. p.Jln. Gg. Kertorejan yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1;
17. q.Jln. Gg. Mlinjo yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
18. r.Jln. Gg. Nanas yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
19. s.Jln. Gg. Pisang (RT.3,4 RW.1) yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
20. t.Jln. Gg. Salak yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
21. u.Jln. Gg. Trobanyu yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
22. v.Jln. Kanal Kembar (RT.11 RW.5) yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
23. w.Jln. Kawis yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1;
24. x.Jln. Lohan yang terletak pada SWP II.B Blok II.B.1;
25. y.Jln. Makam Dsn. Klencongan yang terletak pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.1;
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.2.
26. z.Jln. Masjid Al Istiqomah yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; aa. Jln. Mawar yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; bb. Jln. Pepaya yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; cc. Jln. Pisang yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; dd. Jln. Sawah yang terletak pada SWP II.B Blok II.B.2; ee. Jln. Srikandi yang terletak pada SWP II.A Blok II.A.1; ff. Jln. Sukodono (RT.11 RW 5) yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.1; gg. Jln. Tempur Sari yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.2; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 30 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum hh. Jln. Lingkungan Sekunder lainnya pada:
  1. 1.SWP II. A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
  2. 2.SWP II. B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
  3. 3.SWP II. C Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  4. 4.SWP II. D Blok II.D.1, Blok II.D.2;
(11)Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa Terminal Caruban pada SWP II.A Blok II.A.2.
(12)Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tersebar di titik pusat WP dan SWP meliputi:
1. a.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
2. b.SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
3. c.SWP II.C Blok II.C.1; dan
4. d.SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2.
(13)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tersebar di:
1. a.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
2. b.SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
3. c.SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
4. d.SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2.
(14)Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf m meliputi Jalur Lintas Selatan Solo - Madiun - Surabaya yang melalui:
1. a.SWP II.C Blok II.C.1; dan
2. b.SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
(15)Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa stasiun penumpang sedang yaitu Stasiun Caruban berada di SWP II.C Blok II.C.1.
(16)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
1. a.Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 31 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum
2. b.Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
3. c.Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
4. d.Gardu Listrik.
(2)Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan SUTT 70kv Nganjuk- Manisrejo+Caruban melalui:
1. a.SWP II.A Blok II.A.1:
2. b.SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
3. c.SWP II.C Blok II.C.1.
(3)Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
1. a.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
2. b.SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
3. c.SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
4. d.SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2.
(4)Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
1. a.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
2. b.SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
3. c.SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan
4. d.SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2.
(5)Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.gardu induk berupa GI. 150 kv Caruban di SWP II.A Blok II.A.1;
2. b.gardu distribusi berada pada:
  1. 1.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
  2. 2.SWP II.B Blok II.B.1; dan
  3. 3.SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2;
3. c.gardu hubung berada di SWP II.B Blok II.B.1.
(6)Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 32 Kepala Dinas PUPR Kepala Bagian Hukum

Pasal 10

(1)Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
1. a.jaringan tetap; dan
2. b.jaringan bergerak seluler.
(2)Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan fiber optik melalui:
1. a.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
2. b.SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
3. c.SWP II.C Blok II.C.1; dan
4. d.SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2.
(3)Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) pada:
1. a.SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2:
2. b.SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
3. c.SWP II.C Blok II.C.1; dan
4. d.SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2.
(4)Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…