DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Peningkatan Kualitas Rumah adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan RTLH meliputi: sasaran rumah bantuan; jenis penanganan; bentuk bantuan penanganan; besaran nilai bantuan; pelaku pelaksanaan kegiatan; persiapan; pelaksanaan; dan pelaporan. Jenis penanganan bantuan RTLH dilakukan oleh penerima bantuan dengan persyaratan: a. rumah yang terdampak bencana; b. rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau c. rumah tradisional (local genius) dengan kondisi yang tidak layak huni. Besaran nilai bantuan berupa uang disesuaikan dengan jenis penanganan. Besaran nilai bantuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bupati menetapkan Calon Penerima Bantuan berdasarkan proposal nama calon penerima bantuan yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat ( 3) huruf b Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang P erumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah P engganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ci pta Kerja menjadi Undang -Undang perlu mem berikan bantuan pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan rumah swadaya;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas, serta keseragaman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Madiun, diperlukan pedoman pelaksanaan ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Madiun; Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bagian Hukum SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungnan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
13.Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah;
14.Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523);
15.Peraturan Bupati Madiun Nomor 142 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN MADIUN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Madiun.
4.Bupati adalah Bupati Madiun.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang perumahan dan kawasan permukiman, dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
7.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
9.Perumahan Swadaya kumpulan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10.Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
11.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
12.Peningkatan Kualitas Rumah adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
13.Pembangunan Baru Rumah Layak Huni adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
14.Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Camat, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Bantuan RTLH.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan Bantuan RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan RTLH meliputi :

a.sasaran rumah bantuan;
b.jenis penanganan;
c.bentuk bantuan penanganan;
d.besaran nilai bantuan;
e.pelaku pelaksanaan kegiatan;
f.persiapan;
g.pelaksanaan; dan
h.pelaporan.

BAB IV

SASARAN RUMAH BANTUAN

Pasal 4

(1)Sasaran rumah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah rumah swadaya.
(2)Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

BAB V

JENIS PENANGANAN

Pasal 5

Jenis penanganan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

a.peningkatan kualitas rumah;
b.peningkatan kualitas rumah dan sanitasi; dan
c.pembangunan baru rumah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 6

Peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh penerima bantuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang memenuhi persyaratan:

a.keselamatan bangunan;
b.kesehatan penghuni; dan
c.kecukupan minimum luas bangunan.

Pasal 7

(1)Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
(2)Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
(3)Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per- orang untuk kenyamanan hunian, yaitu 7,2 (Tujuh koma dua) meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 (Dua koma delapan) meter.

Pasal 8

Jenis penanganan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan oleh penerima bantuan dengan persyaratan:

a.rumah yang terdampak bencana;
b.rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
c.rumah tradisional (local genius) dengan kondisi yang tidak layak huni.

Pasal 9

Jenis penanganan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh penerima bantuan dengan persyaratan:

a.pembangunan baru rumah pengganti rumah rusak berat/rusak total;
b.pembangunan baru rumah di atas kavling tanah matang; dan
c.pembangunan baru rumah dengan luas lantai paling luas 48 m2 (Empat puluh delapan meter persegi).

Pasal 10

Penerima bantuan dengan persyaratan rumah yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…