DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati No 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang diundangkan tanggal 12 Juni 2024 diubah/ditambah sebagai berikut: Pasal 15 ayat (6) dihapus, Penambahan dan Perubahan pada Pasal 22, Pasal 24 ayat (2) diubah, Pasal 47 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, Pasal 49 ayat (2) dihapus, Pasal 53 huruf (a) diubah, Pasal 54 ayat (1) huruf d dan huruf e dihapus, Pasal 54 ayat (2) huruf b diubah dan Pasal 54 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), Pasal 57 ayat (1) diubah, Pasal 58 ayat (4) huruf b dihapus dan Pasal 58 ayat (5) huruf d diubah, Pasal 60 ayat (2) diubah, Pasal 66 diubah, Pasal 69 ayat (2) diubah, Pasal 70 diubah dan ditambah 6 (enam) ayat, Pasal 73 disisipkan ayat baru, Pasal 77 Ayat 4 huruf b dan huruf k dihapus, Pasal 78 ayat (2) diubah, Pasal 79 ayat (21), ayat (22), ayat (23) dan ayat (25) diubah, Pasal 80 ayat (3) huruf a dihapus, Pasal 82 ayat (7) diubah, Pasal 89 diubah, Pasal 93 diubah, dan Lampiran I Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7);
15.Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 Nomor 15);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang diundangkan tanggal 12 Juni 2024 diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (6) dihapus, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan secara elektronik atau tertulis ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
(2)Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi:
1. a.Laman Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah; atau
2. b.saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(3)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(4)Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian administrasi.
(5)Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Perangkat Daerah:
1. a.melakukan perubahan terhadap SPPT dalam hal permohonan perubahan data diterima; atau
2. b.mengirim surat pemberitahuan penolakan perubahan dalam hal permohonan perubahan data ditolak.
(6)Dihapus;
(7)Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pencetakan kembali SPPT. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum
(8)SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencetakan kembali SPPT.
(9)SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merubah SPPT sebelumnya.
(10)SPPT yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah terdapat pencetakan kembali SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(11)SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diambil secara langsung atau dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan.
(12)Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
4. d.surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
5. e.sistem elektronik
  1. 2.Diantara Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d) dan ayat (1e) serta Pasal 22 Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Kepala Perangkat Daerah menetapkan PBB-P2 terutang dengan menggunakan SPPT.
(1a)SPPT ditetapkan, diterbitkan, dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
(1b)Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan cap dan cetakan tanda tangan atau tanda tangan elektronik.
(1c)Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
(1d)SPPT dapat diterbitkan melalui:
1. a.pencetakan massal; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum
2. b.SPPT elektronik (apabila sarana dan prasarana sudah tersedia) dan
3. c.pencetakan dalam rangka pengajuan pelayanan dari wajib pajak :
  1. 1.pembuatan salinan SPPT;
  2. 2.tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
  3. 3.tindak lanjut mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.
(1e)SPPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) huruf b merupakan SPPT dalam bentuk dokumen elektronik dan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan SPPT.
(2)Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
1. a.SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
2. b.hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
(3)SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada wajib pajak melalui:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui petugas tingkat kecamatan/kelurahan/desa/ dusun;
3. c.melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
4. d.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
5. e.surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
6. f.sistem elektronik.
(4)Tanda diterimanya SPPT dan SKPD oleh Wajib Pajak merupakan:
1. a.Tanggal yang tercantum dalam penerbitan SPPT, dalam hal disampaikan secara langsung;
2. b.Tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT pada petugas tingkat kecamatan/ kelurahan/desa/dusun, dalam hal disampaikan melalui petugas tingkat kecamatan/kelurahan/ desa/dusun sesuai dalam Berita Acara Penerimaan (BAP);
3. c.Tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman, dalam hal disampaikan melalui pos;
4. d.Tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat, dalam hal disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi;
5. e.Tanggal pengiriman melalui surat elektronik tertentu yang ditetapkan oleh perangkat daerah; atau Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum
6. f.Tanggal penerbitan SPPT dan SKPD apabila diunduh melalui system elektronik yang ditetapkan oleh perangkat daerah.
  1. 3.Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan SPPT, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
(2)SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke belakang sejak tahun berkenaan.
(3)Penetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dikenakan sanksi administratif

4.Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
(2)Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
(3)Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Pajak, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
(4)dihapus.
(5)dihapus.

5.Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Pajak terutang kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam hal: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum
1. a.Pajak terutang berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
2. b.Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dilakukan secara jabatan atas hasil pemeriksaan dan/atau yang dilakukan pemungutan atas perhitungan Wajib Pajak; atau
3. c.Pajak terutang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pajak yang akan diajukan keberatan Pajak.
(2)dihapus.

6.Ketentuan dalam Pasal 53 huruf (a) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Permohonan keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang PBB- P2, Pengurangan Ketetapan PBB-P2 harus diajukan dalam jangka waktu:

a.3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
b.1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB-P2;
c.3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
d.3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
1. 7.Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d dan huruf e dihapus, Pasal 54 ayat (2) huruf b diubah dan Pasal 54 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat

(4), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Pajak terutang yang paling sedikit memuat :
1. a.informasi mengenai identitas Wajib Pajak;
2. b.alasan pengajuan Keringanan Pajak;
3. c.bentuk Keringanan Pajak;
4. d.dihapus; dan
5. e.dihapus.
(2)Surat permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum
1. a.diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia; dan
2. b.ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak.
(3)Keringanan Pajak terutang yang diajukan atas SKPDKB berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pajak harus disertai dengan surat pernyataan Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan tidak akan mengajukan keberatan Pajak dan menerima substansi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan Pajak.
(4)Dalam hal SPPT yang diajukan untuk proses pengurangan berbeda identitas wajib pajak dengan pemohon pengajuan pengurangan maka wajib sekaligus untuk mengajukan permohonan mutasi.

8.Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1)Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Pajak terutang yang diterima melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
(2)Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Pajak terutang diterima.

9.Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b dihapus dan Pasal 58 ayat (5) huruf d diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1)Dalam hal pengajuan keringanan dimaksudkan untuk permohonan pengurangan PBB-P2 terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan secara:
1. a.Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2;
2. b.Perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT.
(2)Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk Pokok Pajak di tahun berjalan.
(3)Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.
(4)Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum
1. a.Dalam hal PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu:
  1. 1.Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda
  2. 2.Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
  3. 3.Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD;
  4. 4.Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB- P2 sulit dipenuhi;
  5. 5.Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan;
  6. 6.Dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
  7. 7.Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
2. b.dihapus ;
3. c.Dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.
(5)Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
2. b.Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
3. c.Permohonan diajukan kepada Bupati melalui:
  1. 1.Pengurus legiun veteran republik indonesia setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bagian Hukum

2.Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 5 dan angka 6;

d.Fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan.
1. 10.Ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…