Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2026
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAB III TEKNIS PEMBAYARAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAB III TEKNIS PEMBAYARAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP
menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 202 6; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 11.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2026.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAB II
Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
BAB III TEKNIS PEMBAYARAN
BAB III
Pembayaran tunjangan hari raya bagi Kepala desa, perangkat desa dan BPD dilaksanakan melalui mekanisme pencairan anggaran Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Caruban pada tanggal 9 Maret 2026 BUPATI MADIUN, ttd. HARI WURYANTO Diundangkan di Caruban pada tanggal 9 Maret 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd. SIGIT BUDIARTO BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd_pengirim} ALIF MARGIANTO Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Pj. Sekretaris Daerah ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Membuka PDF…