DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 11 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Madiun

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAB III TEKNIS PEMBAYARAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan dan Badan Permusyawaratan Desa perlu diberikan tunjangan hari raya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan motivasi dalam meningkatkan produktivitas kinerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak sud dalam huruf a dan b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 202 6; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungnan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 11.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Madiun.
2.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
3.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
6.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7.Perangkat Desa yang berstatus PNS adalah PNS yang diangkat sebagai perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Pendapatan Asli Desa, selanjutnya disingkat PADes, adalah seluruh penerimaan desa yang berasal dari kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
10.Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dan berasal dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan dalam APBD.
11.Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperoleh karena pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
12.Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasar peraturan perundangan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
13.Tunjangan kedudukan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
15.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
16.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:
1. a.kepala desa;
2. b.perangkat desa; dan
3. c.BPD.
(2)Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sekretaris Desa;
2. b.kepala seksi;
3. c.kepala urusan;
4. d.kepala dusun; dan
5. e.unsur staf perangkat Desa.
(3)Kepala desa, perangkat desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih aktif sampai dengan bulan Maret Tahun 2026.
(4)Ketentuan pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
1. a.kepala desa, perangkat desa dan BPD yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau telah menerima Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan; dan
2. b.kepala desa dan perangkat desa yang sedang menjalankan cuti lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 3

(1)Tunjangan hari raya bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Tunjangan Hari Raya bagi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukan.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa selain dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat.
(4)Besaran tunjangan hari raya bagi kepala desa perangkat desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

TEKNIS PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling awal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(2)Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.

Pasal 5

(1)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembayaran tunjangan hari raya bagi Kepala desa, perangkat desa dan BPD dilaksanakan melalui mekanisme pencairan anggaran Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Caruban pada tanggal 9 Maret 2026 BUPATI MADIUN, ttd. HARI WURYANTO Diundangkan di Caruban pada tanggal 9 Maret 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd. SIGIT BUDIARTO BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd_pengirim} ALIF MARGIANTO Kepala Dinas PMD Kepala Bagian Hukum Pj. Sekretaris Daerah ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…