DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain. Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisiensi, efektivitas, ekonomis, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, sinergi, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Madiun; Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang -undang nomer 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomer 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13 ); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
13.Peraturan Bupati Madiun Nomor 95 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit Organinasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Caruban pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
14.Peraturan Bupati Madiun Nomor 96 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit Organinasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
15.Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Pemimpin BLUD Kabupaten Madiun adalah Kepala perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan BLUD.
7.Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaran fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
12.Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
14.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban.
15.Sewa adalah pemanfaatan barang milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17.Pihak Lain adalah pihak ketiga yang merupakan perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi : a) barang milik daerah; b) prinsip kerjasama; c) bentuk kerjasama; d) tatacara kerjasama; dan e) pengawasan dan pengendalian kerjasama; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

(1)Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Pengguna barang berwenang dan bertanggungjawab menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah / BLUD yang dipimpinnya.
(3)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat daerah / BLUD.

Pasal 5

Barang milik daerah yang digunakan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan atau layanan Perangkat Daerah / BLUD.

BAB V

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 6

(1)Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain;
(2)Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.efisiensi, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
2. b.efektivitas, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
3. c.ekonomis, yaitu bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, penggunaan waktu, tidak boros dan hemat;
4. d.saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama dapat memberikan keuntungan para pihak;
5. e.kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
6. f.sinergi, yaitu kerja sama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni diantara pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat;
7. g.itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
8. h.persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
9. i.transparasi, yaitu merupakan azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepecayaan;
10. j.akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam system pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, managemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan amagemen pelayanan; dan
11. k.keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama;
(3)prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau non finasial Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB VI

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 7

(1)Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.kerja sama operasional; dan
2. b.pemanfaatan barang milik daerah.
(2)Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di lakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
(3)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di lakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak merubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
(4)Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
(5)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
(6)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang di maksud pada ayat
(1)di buat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 8

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian kerjasama BLUD dengan pihak lain kepada pemimpin BLUD.

Pasal 9

Prakarsa atau penawaran kerjasama mengenai objek tertentu dapat berasal dari Pemimpin BLUD dan/atau pihak lain dengan melalui tata cara kerjasama. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB VII

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Tahapan tata cara kerja sama, meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.pemilihan dan penetapan mitra kerjasama;
4. d.penyiapan perjanjian kerja sama;
5. e.penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
6. f.pelaksanaan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, dilaksanakan langkah langkah sebagai berikut:
1. a.menyusun Kerangka Acuan Kerja terkait objek kerja sama;
2. b.kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit memuat:
3. i.latar belakang; ii. maksud dan tujuan; iii. lokasi obyek; iv. ruang lingkup;
4. v.jangka waktu; vi. manfaat; dan vii. pembiayaan.
(3)Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.lokasi obyek;
4. d.ruang lingkup;
5. e.jangka waktu;
6. f.manfaat; dan
7. g.pembiayaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(4)Pemilihan dan penetapan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Penyiapan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang- kurangnya memuat:
1. a.subjek kerja sama;
2. b.objek kerja sama;
3. c.ruang lingkup kerja sama;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.jangka waktu kerja sama;
6. f.keadaan memaksa/force majeure;
7. g.penyelesaian perselisihan; dan
8. h.pengakhiran kerja sama.
(6)Penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh para pihak.
(7)pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f,memuat antara lain:
1. a.pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
2. b.biaya pelaksanaan kerja sama menjadi tanggungjawab masing-masing pihak; dan
3. c.dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama, masing-masing pihak melakukan inventarisasi dan penilaian hasil pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 11

(1)Hasil kerjasama BLUD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dapat berupa pendapatan dan biaya;
(2)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD;
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam RBA. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…