DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Daya Manusia Yang Meliputi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam menjaga ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat khususnya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran perlu melakukan penguatan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa manusia dan harta benda dari bahaya kebakaran, serta pencegahan kebakaran di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran perlu ditinjau kembali;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 106); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang.
7.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang.
8.Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
10.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
12.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13.Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
14.Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16.Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi kelompok sesuai keahliannya.
17.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
18.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran perundang- undangan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran terdiri atas:
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
  2. 2.Seksi Penindakan.
4. d.Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  2. 2.Seksi Penertiban dan Pengendalian Operasi.
5. e.Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pengamanan; dan
  2. 2.Seksi Perlindungan Masyarakat.
6. f.Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
  2. 2.Seksi Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Kebakaran.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan, penangulangan kebakaran dan penyelamatan serta kesekretariatan;
2. b.pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penegakan perundangundangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan, penangulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. c.pelaksanaan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan, penangulangan kebakaran dan penyelamatan;
4. d.pelaksanaan administrasi bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
5. e.pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
6. f.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7. g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
8. h.pembinaan dan pengendalian di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan di wilayah Daerah penangulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin Kepala Satuan.
(4)Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
2. b.pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3. c.perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
5. e.pelaksanaan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pengamanan, dan penanggulangan kebakaran;
6. f.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
7. g.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
8. h.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
9. i.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
10. j.pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah;
11. k.pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. l.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
13. m.pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi atau dari pihak ketiga;
14. n.fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan;
15. o.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
16. p.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
17. q.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b angka 2 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1)Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(2)Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, penindakan pelanggaran perundang- undangan daerah, fasilitasi PPNS dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
2. b.perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Penegakan Perundangan-undangan Daerah;
3. c.pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. d.penyelenggaraan Sekretariat PPNS;
5. e.pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi PPNS serta pengembangan kapasitas dan karier PPNS;
6. f.pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, pengkajian, dan penegakan perundang-undangan daerah;
7. g.pelaksanaan fasilitasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan perundang-undangan daerah;
8. h.pengelolaan administrasi, data, dan informasi di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
9. i.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah;
10. j.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
11. k.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
12. l.pembinaan dan pengendalian di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
13. m.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
(2)Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan dan pengawasan perundang- undangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
(2)Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penindakan pelanggaran perundang-undangan daerah, fasilitasi PPNS dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2021