DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab III Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bab IV Staf Ahli Bab IV Kepegawaian Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Magelang.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Magelang.
13.Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Magelang.
14.Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Magelang.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Magelang.
17.Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magelang.
18.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus) atau bagi Kecamatan dengan beban kerja besar dan mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).
19.Tipe B adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) atau bagi Kecamatan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
20.Tipe C adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus) atau bagi Dinas dan Badan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah meliputi:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah berjumlah 18 (delapan belas) terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
16. 16.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
17. 17.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan; dan
18. 18.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
e.Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
f.Kecamatan merupakan Kecamatan dengan Tipe A berjumlah 21 (dua puluh satu) terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Salaman;
2. 2.Kecamatan Borobudur;
3. 3.Kecamatan Ngluwar;
4. 4.Kecamatan Salam;
5. 5.Kecamatan Srumbung;
6. 6.Kecamatan Dukun;
7. 7.Kecamatan Sawangan;
8. 8.Kecamatan Muntilan;
9. 9.Kecamatan Mungkid;
10. 10.Kecamatan Mertoyudan;
11. 11.Kecamatan Tempuran;
12. 12.Kecamatan Kajoran;
13. 13.Kecamatan Kaliangkrik;
14. 14.Kecamatan Bandongan;
15. 15.Kecamatan Candimulyo;
16. 16.Kecamatan Pakis;
17. 17.Kecamatan Ngablak;
18. 18.Kecamatan Grabag;
19. 19.Kecamatan Tegalrejo;
20. 20.Kecamatan Secang; dan
21. 21.Kecamatan Windusari.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) terdiri dari:
1. a.Kelurahan Muntilan pada Kecamatan Muntilan;
2. b.Kelurahan Mendut pada Kecamatan Mungkid;
3. c.Kelurahan Sawitan pada Kecamatan Mungkid;
4. d.Kelurahan Sumberrejo pada Kecamatan Mertoyudan; dan
5. e.Kelurahan Secang pada Kecamatan Secang.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)UPT dapat dibentuk pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2025