DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan perkembangan keadaan, meliputi asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 543);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
11.Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

Pasal 2

(1)Perubahan Renja PD Tahun 2025 berlaku untuk periode Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2025 yang sertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3)Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 3

(1)Perubahan Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perubahan Rencana Kerja:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. g.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. h.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
9. i.Dinas Pertanian dan Pangan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. m.Dinas Perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. o.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. q.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. s.Dinas Peternakan dan Perikanan;
20. t.Sekretariat Daerah;
21. u.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. v.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. w.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
24. x.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
25. y.Inspektorat;
26. z.Kecamatan Salaman; aa. Kecamatan Borobudur; bb. Kecamatan Ngluwar; cc. Kecamatan Salam; dd. Kecamatan Srumbung; ee. Kecamatan Dukun; ff. Kecamatan Sawangan; gg. Kecamatan Muntilan; hh. Kecamatan Mungkid; ii. Kecamatan Mertoyudan; jj. Kecamatan Tempuran; kk. Kecamatan Kajoran; ll. Kecamatan Kaliangkrik; mm. Kecamatan Bandongan; nn. Kecamatan Candimulyo; oo. Kecamatan Pakis; pp. Kecamatan Ngablak; qq. Kecamatan Grabag; rr. Kecamatan Tegalrejo; ss. Kecamatan Secang; tt. Kecamatan Windusari; dan uu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 8 Agustus 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 8 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 33

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025