DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 22 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi: kewajiban dan larangan PPPK; hukuman disiplin; tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin; berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin; upaya administratif. PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. Ketentuan tersebut berlaku baik di dalam dan di luar jam kerja. PPPK yang tidak menaati ketentuan dijatuhi Hukuman Disiplin. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari: Hukuman Disiplin ringan; Hukuman Disiplin sedang; dan Hukuman Disiplin berat. Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas: penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas: pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri; dan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat. Bupati menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara, Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara, Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK di lingkungannya. Tata cara Pengenaan sanksi Disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif. Upaya Administratif terdiri atas: keberatan; dan banding administratif. PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi

Menetapkan

menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang SALINAN 2 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); 3 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. 8.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 343);
8. 9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 384); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Magetan.
2.Daerah adalah Kabupaten Magetan
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.
8.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pejabat yang Berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan pelanggaran disiplin.
10.Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
11.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/ pemberitahuan serta disetujui oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
12.Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah kesanggupan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 5 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
13.Hari Kerja adalah hari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
14.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
15.Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/ atau malam hari.
16.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
17.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
18.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
19.Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada atasan Pejabat yang Berwenang menghukum.
20.Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 6 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
21.Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan selain peraturan mengenai disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
22.Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/ atau berat.
23.Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
24.Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
25.Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/ atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/ atau pemerintah/ negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kewajiban dan larangan PPPK;
b.hukuman disiplin;
c.tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin;
d.berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin;
e.upaya administratif. 7 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PPPK

Pasal 3

(1)PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam dan di luar jam kerja.

Pasal 4

(1)Setiap PPPK wajib:
1. a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2. b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.
9. i.mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan.
10. j.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
11. k.melaporkan harta kekayaan kepada Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; 8 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
12. l.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
13. m.menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
14. n.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
15. o.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib memberitahukan secara tertulis bagi PPPK yang:
1. a.melangsungkan perkawinan pertama, disampaikan secara hierarkis kepada PPK dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilaksanakan;
2. b.duda/janda yang melangsungkan perkawinan;
3. c.mengajukan izin beristri lebih dari 1 (satu) orang kepada PPK;
4. d.melakukan perceraian dengan mengajukan permohonan izin perceraian / surat keterangan melakukan perceraian secara tertulis kepada PPK, meliputi:
  1. 1.PPPK yang mengajukan gugat cerai;
  2. 2.PPPK yang digugat cerai;
  3. 3.permohonan surat izin perceraian atau surat keterangan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 memuat alasan lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.

Pasal 5

(1)PPPK dilarang:
1. a.menyalahgunakan wewenang;
2. b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; 9 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
3. c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. d.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
5. e.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
6. f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. g.melakukan pungutan di luar ketentuan;
8. h.melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. i.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. j.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. k.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
12. l.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. m.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
14. n.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  1. 1.ikut kampanye;
  2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
  3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain;
  4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  5. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa 10 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan atau
  7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
(2)Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK dilarang:
1. a.beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK bagi PPPK Pria;
2. b.menjadi istri kedua / ketiga / keempat dari ASN bagi PPPK wanita;
3. c.melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan dari PPK;
4. d.melakukan perkawinan tanpa ikatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
5. e.hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;
6. f.melakukan zina;
7. g.melakukan perbuatan asusila.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 7

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
3. c.penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
2. b.pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.
(5)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.tunjangan profesi Guru PPPK Daerah/tambahan penghasilan Guru PPPK Daerah/ tunjangan khusus Guru sesuai ketentuan bagi PPPK yang melaksanakan tugas sebagai guru, pengawas sekolah dan kepala sekolah;
2. b.jasa pelayanan/remunerasi bagi PPPK yang melaksanakan tugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
3. c.insentif pemungut pajak daerah/retribusi daerah sesuai ketentuan bagi PPPK yang melaksanakan tugas pada instansi pelaksana pemungut pajak daerah/retribusi daerah
4. d.tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan PPPK selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c. 12 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

Pasal 8

(1)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i, huruf m dan huruf n apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dikenai saksi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2).
(2)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dikenai sanksi hukuman disiplin ringan berupa:
1. a.teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja selama 1 (satu) tahun;
2. b.teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
(3)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f , huruf h, huruf i dan huruf j apabila pelanggaran mempunyai dampak negatif pada unit kerja dikenai sanksi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2);

Pasal 9

(1)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, huruf m dan huruf n, apabila pelanggaran 13 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa berdampak negatif pada instansi dikenai sanksi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3).
(2)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dikenai sanksi hukuman disiplin sedang berupa:
1. a.penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam satu tahun;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam satu tahun; atau
3. c.penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu tahun.
(3)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf m dan huruf n angka 1 dan angka 2 apabila pelanggaran mempunyai dampak negatif pada instansi dikenai sanksi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(4)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan belum mencapai 1 (satu) tahun masa kerja sehingga belum menerima tunjangan kinerja maka dikenai sanksi penundaan pembayaran gaji lebih dari 1 (satu) bulan dan ancaman penundaan kenaikan gaji berkala.

Pasal 10

(1)Setiap PPPK dikenai sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, apabila: 14 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
1. a.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, dan huruf o, dan Pasal 5 ayat (1) apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara; dan
2. b.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
3. c.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf l, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut;
4. d.tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja, dengan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.
(2)Setiap PPPK dikenai sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, apabila:
1. a.terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. b.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. c.dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
4. d.dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 15 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
5. e.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
(3)PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.
(4)Setiap PPPK dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
(5)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…