Pemerintah Kabupaten Magetan
Pemerintah Kabupaten Magetan, melalui Sekretariat Daerah (Setda), memiliki mandat utama membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Setda berperan signifikan sebagai koordinator seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan sinergi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkup operasional Setda mencakup aspek regulasi, pelayanan administratif internal dan eksternal, serta koordinasi program pembangunan daerah. Ini terlihat dari struktur organisasi yang mendukung tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan
Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magetan mengemban mandat utama untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kehadiran Setda sangat signifikan sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Ini memastikan sinergi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi pusat administrasi dan pelayanan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
Ruang lingkup Setda Kabupaten Magetan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, Setda terlibat dalam penyusunan peraturan daerah, kebijakan, dan pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam aspek pelayanan, Setda menyediakan berbagai layanan administratif internal maupun eksternal, termasuk pelayanan publik yang terstandardisasi seperti Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, dan SOP Sekretariat Daerah.
Intervensi program strategis Setda Kabupaten Magetan dapat dilihat dari berbagai bagian dan asisten yang ada. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum menunjukkan fokus pada tiga pilar utama pembangunan daerah. Bagian-bagian seperti Tata Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Prokopim, Umum, dan Organisasi mengindikasikan program-program yang meliputi tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta efisiensi administrasi dan pengadaan.
Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Setda Kabupaten Magetan berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Melalui penyusunan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), Setda turut serta dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang menjadi isu nasional. Program pelayanan publik seperti SP4N LAPOR! juga merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Warga negara harus berurusan dengan Setda Kabupaten Magetan dalam berbagai situasi, terutama terkait dengan pelayanan publik dan pengaduan. Layanan yang tersedia meliputi Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, SOP Sekretariat Daerah, Survei Kepuasan Masyarakat, dan kanal pengaduan seperti SP4N LAPOR! dan Wani Bares. Selain itu, informasi terkait dokumen perencanaan dan akuntabilitas seperti SAKIP dan LPPD juga tersedia untuk diakses publik.
Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan adalah organ vital dalam struktur pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas koordinasi, administrasi, dan pelayanan untuk mendukung Bupati dalam menjalankan tugasnya. Dengan struktur organisasi yang komprehensif, Setda berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan daerah melalui berbagai program dan layanan publik yang transparan dan akuntabel.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2026
Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap. Batas Desa Bogem Kecamatan Sukomoro sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Truneng Kecamatan Sukomoro; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Taji Kecamatan Karas; c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wates Kecamatan Panekan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2026
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah adalah: 1. Ketentuan Pasal 26 ayat (2); 2. Ketentuan Pasal 27 ayat (3); 3. Ketentuan Pasal 34 huruf g, huruf h dan huruf k diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 2 huruf yaitu huruf g.1 dan g.2; dan 4. Ketentuan Pasal 35.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2016
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Neraca d. Laporan Operasional e. Laporan Arus Kas f. Laporan Perubahan Ekuitas d. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2025
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Tahun 2025.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2020
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Dana Bergulir, Maksud dan Tujuan, Karakteristik Dana Bergulir, Sumber Dana, Pelaksanaan, Bentuk dan Penerima Dana Bergulir, Status Dana, Alokasi Dana, Dan Besaran Plafon Dana Bergulir, Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, dan Pengembalian Dana Bergulir, Monitoring, Evaluasi dan Peaporan Dana Bergulir, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.840.283.370.562,00 bertambah sebesar Rp313.430.711.413,00 sehingga menjadi Rp2.153.714.081.975,00 dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 46 Tahun 2025
Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan. Hasil evaluasi jabatan pegawai terdiri atas: rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai; daftar nama jabatan struktural; kelas jabatan dan persediaan pegawai; daftar nama jabatan staf ahli dan jabatan pelaksana, kelas jabatan, dan persediaan pegawai; daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan dan persediaan pegawai; daftar hasil evaluasi jabatan struktural; daftar hasil evaluasi staf ahli dan jabatan pelaksana; dan daftar hasil evaluasi jabatan fungsional.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 2 Tahun 2015
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan diubah