DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

pedoman pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Pengembangan Kompetensi Terintegrasi; Perencanaan Pengembangan Kompetensi; Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; Pembiayaan Pengembangan Kompetensi; dan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan setiap pegawai aparatur sipil negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
c.bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pegawai aparatur sipil negara, perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 3 Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 105);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 4
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
15.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
17.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
19.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
20.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 5 Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
6.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magetan. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 6
7.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magetan.
8.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
14.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 7
15.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
17.Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Pemerintahan Daerah secara profesional.
18.Pengembangan Kompetensi adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi kerja ASN melalui berbagai jenis pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
19.Perencanaan Pengembangan Kompetensi adalah proses penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh PPK.
20.Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh PPK.
21.Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.
22.Kelompok Rencana Suksesi adalah sekelompok PNS yang tidak memiliki kesenjangan kompetensi dan kesenjangan Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 8 kinerja berdasarkan Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi dan Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja.
23.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
24.Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
25.Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
26.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
27.Pendidikan Profesi adalah Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
28.Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
30.Bantuan Dana Penunjang Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 9

Pasal 2

(1)Maksud dari ditetapkannya pedoman pengembangan kompetensi aparatur sipil negara ini untuk menjadi pedoman dalam pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.menjamin kepastian hukum dalam pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.membantu terpenuhinya kebutuhan data perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pengembangan kompetensi;
3. c.membantu terwujudnya kualitas pengembangan kompetensi yang lebih terarah, terukur, efesien, efektif dan akuntabel;
4. d.pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terintegrasi; dan
5. e.integrasi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi ASN dan anggarannya dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan kompetensi yang dikoordinasi oleh BKPSDM.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

a.Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;
b.Perencanaan Pengembangan Kompetensi;
c.Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
d.Pembiayaan Pengembangan Kompetensi; dan
e.Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi.

BAB II

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI

Pasal 4

Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 10

(1)Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
(2)Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier dengan memperhatikan manajemen talenta.
(3)Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.
(4)Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi.
(5)Jumlah minimal JP pelatihan yang diperoleh ASN dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:
1. a.terintegrasi dengan pekerjaan;
2. b.sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan
3. c.terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.
(2)Prinsip dasar Pengembangan Kompetensi Terintegrasi dilaksanakan secara:
1. a.inklusif, yaitu membuka akses untuk semua dalam rangka menjamin kemudahan, keterjangkauan pemanfaatan sumber daya pembelajaran bagi Pegawai ASN sesuai dengan kebutuhan pembelajaran secara efektif dan berkelanjutan;
2. b.berdampak, yaitu hasil pembelajaran harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi organisasi dan pemangku kepentingan serta membantu Pegawai ASN memecahkan permasalahan kinerja; Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 11
3. c.efisien, yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan strategi dan metode pembelajaran yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya seminimal mungkin; dan
4. d.terintegrasi, yaitu pembelajaran yang mengedepankan cara kolaboratif yang dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran formal, berbasis lingkungan sosial, dan berbasis pengalaman.

Pasal 6

(1)Pengembangan kompetensi bagi ASN meliputi:
1. a.Pengembangan Kompetensi Teknis;
2. b.Pengembangan Kompetensi Manajerial;
3. c.Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural; dan
4. d.Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.
(2)Pengembangan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas kompetensi teknis dan kompetensi fungsional.
(3)Pengembangan kompetensi bagi ASN dilaksanakan setiap tahun, dengan tahapan meliputi:
1. a.perencanaan pengembangan kompetensi;
2. b.pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
3. c.monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi.
(4)Pelaksanaan pengembangan kompetensi diinformasikan melalui sistem informasi pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

BAB III

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 7

Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 12

(1)Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengembangan Kompetensi dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Dalam melaksanakan Perencanaan Pengembangan Kompetensi PyB membentuk tim paling sedikit terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya manusia; dan
2. b.unsur pimpinan perangkat daerah.

Pasal 8

(1)Perencanaan Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap ASN;
2. b.verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi; dan
3. c.validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.
(2)Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 9

(1)Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi setiap ASN dalam organisasi.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit:
1. a.Profil ASN; Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 13
2. b.Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi; dan
3. c.Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja.
(3)Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Pemerintah Daerah; dan
2. b.Standar Kompetensi Jabatan.
(4)Inventarisasi dilakukan terhadap setiap ASN yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur.
(5)Atasan Langsung ASN memberikan pertimbangan terhadap inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).
(6)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan susunan dan kedudukan unit kerja dalam Pemerintah Daerah.
(7)Pimpinan Perangkat Daerah memberikan pertimbangan akhir terhadap inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Hasil inventarisasi yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan kepada PPK melalui BKPSDM.
(9)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menghasilkan jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dan jalur Pengembangan Kompetensi.

Pasal 10

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas:

a.data personal;
b.kualifikasi;
c.rekam jejak Jabatan;
d.Kompetensi;
e.riwayat Pengembangan Kompetensi;
f.riwayat hasil penilaian kinerja; dan Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa 14
g.informasi kepegawaian lainnya.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…