DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan. Hasil evaluasi jabatan pegawai terdiri atas: rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai; daftar nama jabatan struktural; kelas jabatan dan persediaan pegawai; daftar nama jabatan staf ahli dan jabatan pelaksana, kelas jabatan, dan persediaan pegawai; daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan dan persediaan pegawai; daftar hasil evaluasi jabatan struktural; daftar hasil evaluasi staf ahli dan jabatan pelaksana; dan daftar hasil evaluasi jabatan fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, pejabat pembina kepegawaian

Menetapkan

menetapkan peraturan tentang kelas jabatan dilingkungannya;

c.bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 34);
4. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
5.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan evaluasi jabatan untuk setiap jabatan.
(2)Hasil evaluasi jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. b.daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
3. c.daftar nama jabatan staf ahli dan jabatan pelaksana, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
4. d.daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
5. e.daftar hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
6. f.daftar hasil evaluasi staf ahli dan jabatan pelaksana sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI; dan
7. g.daftar hasil evaluasi jabatan fungsional sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII.
(3)Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI MAGETAN, TTD NANIK ENDANG RUSMINIARTI Diundangkan di Magetan pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, TTD WELLY KRISTANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 46 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…